Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Muhammad Noor, sampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi- fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSS atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Inovasi Daerah dan penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Ia mengatakan, berdasarkan dari penyampaian enam fraksi lalu, di mana fraksi-fraksi tersebut menyetujui terhadap dua raperda tersebut dilanjutkan dibahas ditahapan selanjutnya, pihaknya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD.
"Atas segala pertanyaan, tanggapan, saran dan dukungan dalam pemandangan umum atas ranperda yang disampaikan eksekutif yakni Inovasi Daerah dan penyelenggaraan Bosda," katanya, dalam sambutan mewakili Bupati HSS H Achmad Fikry dalam rapat paripurna DRRD lajutan tingkat I, di gedung setempat, Senin (14/6).
Dijelaskan dia, untuk tanggapan pihak eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, antara lain kepada fraksi Nasdem berkenaan pengelolaan Bosda di sekolah-sekolah terpencil, dijelaskan bahwa selama ini pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah di sekolah-sekolah terpencil tetap sama dengan sekolah-sekolah yang bukan terpencil.
Baca juga: Rapat paripurna DPRD HSS sampaikan pemandangan umum fraksi atas dua Raperda
Sekolah membentuk tim manajemen dana bantuan operasional sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dana Bosda yang disalurkan langsung ke rekening sekolah, kemudian sekolah menyalurkan dana ke rekening penerima honor Bosda.
Menanggapi fraksi Golkar atas raperda tentang penyelenggaran bantuan operasional daerah, berkenaan dengan frasa PD dalam beberapa pasal, PD adalah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4, yakni Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS.
Berkenaan dengan harapan fraksi PKB atas raperda tentang penyelenggaraan bantuan operasional sekolah agar penyaluran Bosda tepat sasaran, ini juga menjadi harapan pihaknya, sehingga peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten HSS dapat tercapai.
"Dan harapan agar dengan adanya perda tentang inovasi daerah bahwa nantinya dapat meningkatkan pelayanan publik, hal ini juga menjadi harapan kami bahwa dengan munculnya inovasi-inovasi di Kabupaten HSS," katanya.
Baca juga: Seluruh fraksi DPRD HSS sepakati penetapan dua raperda
Menurut dia, inovasi-inovasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah masyarakat dalam mengakses seluruh layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing di daerah.
Terakhir menanggapi fraksi Gerindra-PAN, tentang kegiatan operasional apa saja yang dibiayai dengan dana Bosda, dijelaskan dana BOSDA bagi sekolah penerima baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, digunakan untuk biaya operasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang masih berstatus tenaga honorer.
Sedangkan untuk biaya operasional sekolah yang lain dianggarkan dari dana bos reguler pusat, yang besarannya disesuaikan berdasarkan jumlah siswa, jumlah tenaga honorer yang ada dan lokasi sekolah yang disepakati.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Rodi Maulidi, serta turut hadir Ketua HSS DPRD H Akhmad Fahmi, Wakil Ketua II DPRD H. M. Kusasi, asisten, staf ahli, kepala OPD, dan tamu undangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ia mengatakan, berdasarkan dari penyampaian enam fraksi lalu, di mana fraksi-fraksi tersebut menyetujui terhadap dua raperda tersebut dilanjutkan dibahas ditahapan selanjutnya, pihaknya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD.
"Atas segala pertanyaan, tanggapan, saran dan dukungan dalam pemandangan umum atas ranperda yang disampaikan eksekutif yakni Inovasi Daerah dan penyelenggaraan Bosda," katanya, dalam sambutan mewakili Bupati HSS H Achmad Fikry dalam rapat paripurna DRRD lajutan tingkat I, di gedung setempat, Senin (14/6).
Dijelaskan dia, untuk tanggapan pihak eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, antara lain kepada fraksi Nasdem berkenaan pengelolaan Bosda di sekolah-sekolah terpencil, dijelaskan bahwa selama ini pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah di sekolah-sekolah terpencil tetap sama dengan sekolah-sekolah yang bukan terpencil.
Baca juga: Rapat paripurna DPRD HSS sampaikan pemandangan umum fraksi atas dua Raperda
Sekolah membentuk tim manajemen dana bantuan operasional sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dana Bosda yang disalurkan langsung ke rekening sekolah, kemudian sekolah menyalurkan dana ke rekening penerima honor Bosda.
Menanggapi fraksi Golkar atas raperda tentang penyelenggaran bantuan operasional daerah, berkenaan dengan frasa PD dalam beberapa pasal, PD adalah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4, yakni Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS.
Berkenaan dengan harapan fraksi PKB atas raperda tentang penyelenggaraan bantuan operasional sekolah agar penyaluran Bosda tepat sasaran, ini juga menjadi harapan pihaknya, sehingga peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten HSS dapat tercapai.
"Dan harapan agar dengan adanya perda tentang inovasi daerah bahwa nantinya dapat meningkatkan pelayanan publik, hal ini juga menjadi harapan kami bahwa dengan munculnya inovasi-inovasi di Kabupaten HSS," katanya.
Baca juga: Seluruh fraksi DPRD HSS sepakati penetapan dua raperda
Menurut dia, inovasi-inovasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah masyarakat dalam mengakses seluruh layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing di daerah.
Terakhir menanggapi fraksi Gerindra-PAN, tentang kegiatan operasional apa saja yang dibiayai dengan dana Bosda, dijelaskan dana BOSDA bagi sekolah penerima baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, digunakan untuk biaya operasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang masih berstatus tenaga honorer.
Sedangkan untuk biaya operasional sekolah yang lain dianggarkan dari dana bos reguler pusat, yang besarannya disesuaikan berdasarkan jumlah siswa, jumlah tenaga honorer yang ada dan lokasi sekolah yang disepakati.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Rodi Maulidi, serta turut hadir Ketua HSS DPRD H Akhmad Fahmi, Wakil Ketua II DPRD H. M. Kusasi, asisten, staf ahli, kepala OPD, dan tamu undangan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021