Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) masuk dalam kategori penanganan khusus gizi buruk atau stunting.
Asisten Bidang Pemerintahan, H Ainur Rafiq selaku ketua Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S) pada Kamis lalu menyampaikan berdasarkan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.Kep 42/M.PPN/HK/04/2020.
Yaitu tentang Kab/Kota lokasi khusus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2018-2022. "Kabupaten HST masuk pada tahun 2021-2022," kata Rafiq, Kamis.
Menurutnya, Kabupaten HST pada presentasi stunting menurut Kab/Kota se-Kalimantan Selatan pada 2019 berada pada angka 14,3 persen.
Kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 10 persen. Secara Nasional berdasarkan target RPJMN 2020 sebesar 24,1 persen.
"Kabupaten HST ternyata di bawah angka tersebut," kata Rafiq.
Komitmen ini ditambahkannya perlu dilakukan dalam upaya dukungan pembuatan program dan penggerakan serta penguatan koordinasi tindak perbaikan layanan yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan penurunan stunting di HST.
Oleh sebab itu dikatakannya, Pemkab HST melaksanakan percepatan penurunan Stunting. Salah satunya yaitu dengan komitmen bersama Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dan Kabupaten Kota Sehat (KKS) yang ditandatangani oleh kepala daerah.
Komitmen bersama tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia khususnya di HST.
Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penurunan Stunting dan Kabupaten Kota Sehat (KKS) di wilayah Kabupaten HST.
Selanjutnya, program itu diharapkan dapat terwujud dengan melakukan aksi konvergensi/integrasi melalui beberapa kegiatan diantaranya melakukan pemetaan program kegiatan dan sumber pembiayaan terkait percepatan penurunan Stunting hingga tingkat Desa/Kelurahan di Daerah.
Seterusnya Pemerintah Daerah dan masyarakat harus membangun kemitraan bersama untuk meningkatkan lingkungan fisik, sosial, budaya, perilaku dan pelayanan publik yang dilaksanakan secara adil dan terjangkau.
Baca juga: Bupati: kasus stunting di HST masih tinggi, PKK harus fokus penanganan
Baca juga: HSS raih peringkat pertama penurunan dan pencegahan stunting se Kalsel
Baca juga: Tanah Bumbu jadi contoh daerah lain penanganan "stunting"
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Asisten Bidang Pemerintahan, H Ainur Rafiq selaku ketua Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S) pada Kamis lalu menyampaikan berdasarkan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.Kep 42/M.PPN/HK/04/2020.
Yaitu tentang Kab/Kota lokasi khusus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2018-2022. "Kabupaten HST masuk pada tahun 2021-2022," kata Rafiq, Kamis.
Menurutnya, Kabupaten HST pada presentasi stunting menurut Kab/Kota se-Kalimantan Selatan pada 2019 berada pada angka 14,3 persen.
Kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 10 persen. Secara Nasional berdasarkan target RPJMN 2020 sebesar 24,1 persen.
"Kabupaten HST ternyata di bawah angka tersebut," kata Rafiq.
Komitmen ini ditambahkannya perlu dilakukan dalam upaya dukungan pembuatan program dan penggerakan serta penguatan koordinasi tindak perbaikan layanan yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan penurunan stunting di HST.
Oleh sebab itu dikatakannya, Pemkab HST melaksanakan percepatan penurunan Stunting. Salah satunya yaitu dengan komitmen bersama Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dan Kabupaten Kota Sehat (KKS) yang ditandatangani oleh kepala daerah.
Komitmen bersama tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia khususnya di HST.
Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penurunan Stunting dan Kabupaten Kota Sehat (KKS) di wilayah Kabupaten HST.
Selanjutnya, program itu diharapkan dapat terwujud dengan melakukan aksi konvergensi/integrasi melalui beberapa kegiatan diantaranya melakukan pemetaan program kegiatan dan sumber pembiayaan terkait percepatan penurunan Stunting hingga tingkat Desa/Kelurahan di Daerah.
Seterusnya Pemerintah Daerah dan masyarakat harus membangun kemitraan bersama untuk meningkatkan lingkungan fisik, sosial, budaya, perilaku dan pelayanan publik yang dilaksanakan secara adil dan terjangkau.
Baca juga: Bupati: kasus stunting di HST masih tinggi, PKK harus fokus penanganan
Baca juga: HSS raih peringkat pertama penurunan dan pencegahan stunting se Kalsel
Baca juga: Tanah Bumbu jadi contoh daerah lain penanganan "stunting"
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021