Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Penuntasan konversi minyak tanah ke elpiji di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mungkin tertunda karena sistem dan infrastrukturnya belum siap, kata Wakil Ketua DPRD setempat M Mukhni.
"Kami sangsi pemberlakuan konversi minyak tanah ke gas ini bisa berjalan sesuai waktu yang dijadwalkan pemerintah akhir 2015 tuntas," kata Mukhni di Kotabaru, Kamis seusai dengar pendapat bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah.
Sebab katanya, dari pertemuan ini diketahui banyak hal yang belum siap, mulai dari kesiapan SPBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji) hingga jumlah pangkalan yang belum tuntas.
Bahkan dari keterangan pihak terkait, pemutakhiran data warga yang akan menerima konversi belum rampung.
Dijelaskan Mukhni, data yang ada baru 66.000 calon penerima konversi, karena pendataan belum selesai. Padahal jumlah penduduk Kotabaru sekitar 300.000 itu, masih banyak yang masuk dalam kriteria penerima konversi ini.
Oleh karenanya, semua pihak harus berkoordinasi bagaimana pemenuhan syarat dan ketentuan konversi ini bisa dimulai, jangan sampai pemberlakuan program ini, justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Sebab jika minyak tanah yang satu-satunya sumber energi masyarakat sudah distop, sedangkan distribusi gas ini belum lancar, maka akan mengalami masalah bagi mereka," ujarnya.
Dipastikan kekacauan akan terjadi di tengah-tengah masyarakat, jika minyak tanah yang dibutuhkan sehari-hari itu sudan tidak ada, sedangka persediaan gas elpiji juga masih langka.
Lebih lanjut politikus Partai Golkar ini menandaskan, para pemangku kepentingan, baik Hiswanamigas, khususnya pemerintah daerah harus segera bertindak melakukan langkah-langkah progresif.
Jangan lamban, apalagi hanya menjadi `penonton`. Sebab program ini merupakan kebijakan Nasional yang regulasinya ditentukan oleh pemerintah pusat.
Jika daerah ternyata tidak bisa melaksanakan, maka akan berdampak pada penilaian negatif, sebab daerah-daerah lain sudah menjalankan konversi ini dan berjalan lancar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Kami sangsi pemberlakuan konversi minyak tanah ke gas ini bisa berjalan sesuai waktu yang dijadwalkan pemerintah akhir 2015 tuntas," kata Mukhni di Kotabaru, Kamis seusai dengar pendapat bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah.
Sebab katanya, dari pertemuan ini diketahui banyak hal yang belum siap, mulai dari kesiapan SPBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji) hingga jumlah pangkalan yang belum tuntas.
Bahkan dari keterangan pihak terkait, pemutakhiran data warga yang akan menerima konversi belum rampung.
Dijelaskan Mukhni, data yang ada baru 66.000 calon penerima konversi, karena pendataan belum selesai. Padahal jumlah penduduk Kotabaru sekitar 300.000 itu, masih banyak yang masuk dalam kriteria penerima konversi ini.
Oleh karenanya, semua pihak harus berkoordinasi bagaimana pemenuhan syarat dan ketentuan konversi ini bisa dimulai, jangan sampai pemberlakuan program ini, justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Sebab jika minyak tanah yang satu-satunya sumber energi masyarakat sudah distop, sedangkan distribusi gas ini belum lancar, maka akan mengalami masalah bagi mereka," ujarnya.
Dipastikan kekacauan akan terjadi di tengah-tengah masyarakat, jika minyak tanah yang dibutuhkan sehari-hari itu sudan tidak ada, sedangka persediaan gas elpiji juga masih langka.
Lebih lanjut politikus Partai Golkar ini menandaskan, para pemangku kepentingan, baik Hiswanamigas, khususnya pemerintah daerah harus segera bertindak melakukan langkah-langkah progresif.
Jangan lamban, apalagi hanya menjadi `penonton`. Sebab program ini merupakan kebijakan Nasional yang regulasinya ditentukan oleh pemerintah pusat.
Jika daerah ternyata tidak bisa melaksanakan, maka akan berdampak pada penilaian negatif, sebab daerah-daerah lain sudah menjalankan konversi ini dan berjalan lancar.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015