Bupati Tanah Bumbu, H M Zairullah Azhar mengikuti rapat koordinasi program pencegahan korupsi bersama pemerintah daerah lain diseluruh Kalimantan Selatan,
"ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan terkait program tersebut," kata Bupati Tanah Bumbu di Batulicin, Selasa.
Dia mengatakan, pertemuan tersebut dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai tindak lanjut program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalsel.
Pihak KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Sementara itu, Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA juga membeberkan, dari indeks persepsi korupsi dunia di tahun 2021, Indonesia termasuk yang mengalami penurunan.
Namun, penurunan angka itu tidak menjadikan Indonesia masuk dalam kategori yang baik dalam penanganan korupsi.
"Semoga melalui Rakoor ini transparansi, kemudian persepsi korupsi, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam korupsi ini terhindar di Kalimantan Selatan," kata Safrizal.
SafrizalSafrizal yang juga di dampingi Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menuturkan, pada rakoor tersebut KPK lebih memfokuskan pada penilaian MCP di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, MCP di Kalimantan Selatan sudah cukup bagus meskipun ada sejumlah daerah yang masih harus ditingkatkan.
Selain itu, KPK juga ingin menguatkan integritas masing-masing Pimpinan Daerah beserta jajaran dan stakeholder terkait untuk lebih aktif menyiapkan langkah-langkah preventif dan edukatif terhadap tindak pidana korupsi.
"Dimana langkah-langkah preventif tersebut kita ambil dari hulunya yakni pengambil kebijakan, daripada melakukan langkah dipenindakan. Karena ini tidak menjadi ukuran kita bebas korupsi,” kata Bahtiar.
Lebih jauh, KPK juga mengajak Pimpinan Daerah dan anggota dewan di Kalsel untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
"Mari kita bersama-sama wujudkan pemerintahan yang bersih dan baik jauh dari korupsi, sehingga kepercayaan publik meningkat. Pemerintahan yang bersih juga akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan investasi di Kalsel," pungkasnya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan terkait program tersebut," kata Bupati Tanah Bumbu di Batulicin, Selasa.
Dia mengatakan, pertemuan tersebut dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai tindak lanjut program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalsel.
Pihak KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Sementara itu, Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA juga membeberkan, dari indeks persepsi korupsi dunia di tahun 2021, Indonesia termasuk yang mengalami penurunan.
Namun, penurunan angka itu tidak menjadikan Indonesia masuk dalam kategori yang baik dalam penanganan korupsi.
"Semoga melalui Rakoor ini transparansi, kemudian persepsi korupsi, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam korupsi ini terhindar di Kalimantan Selatan," kata Safrizal.
SafrizalSafrizal yang juga di dampingi Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menuturkan, pada rakoor tersebut KPK lebih memfokuskan pada penilaian MCP di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, MCP di Kalimantan Selatan sudah cukup bagus meskipun ada sejumlah daerah yang masih harus ditingkatkan.
Selain itu, KPK juga ingin menguatkan integritas masing-masing Pimpinan Daerah beserta jajaran dan stakeholder terkait untuk lebih aktif menyiapkan langkah-langkah preventif dan edukatif terhadap tindak pidana korupsi.
"Dimana langkah-langkah preventif tersebut kita ambil dari hulunya yakni pengambil kebijakan, daripada melakukan langkah dipenindakan. Karena ini tidak menjadi ukuran kita bebas korupsi,” kata Bahtiar.
Lebih jauh, KPK juga mengajak Pimpinan Daerah dan anggota dewan di Kalsel untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
"Mari kita bersama-sama wujudkan pemerintahan yang bersih dan baik jauh dari korupsi, sehingga kepercayaan publik meningkat. Pemerintahan yang bersih juga akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan investasi di Kalsel," pungkasnya
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021