Kekerasan seksual digunakan sebagai senjata perang di Tigray Ethiopia, kepala bantuan PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Kamis (15/4), mendorong utusan AS untuk menantang diamnya badan tersebut, dengan bertanya: "Apakah kepedulian orang Afrika tak sebesar mereka yang mengalami konflik di negara lain? "
Pejabat PBB itu, Mark Lowcock, mengatakan krisis kemanusiaan di Tigray telah memburuk selama sebulan terakhir dengan tantangan untuk membantu akses dan orang-orang yang sekarat karena kelaparan. Dia mengatakan badan dunia itu belum melihat bukti bahwa tentara dari negara tetangga Eritrea - yang dituduh melakukan pembantaian dan pembunuhan di Tigray - telah ditarik.
"Sangatlah jelas: konflik belum berakhir dan keadaan tidak membaik," kata Lowcock, menurut catatannya untuk pengarahan pribadi, yang diminta oleh Amerika Serikat.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield mencatat bahwa pengarahan Kamis adalah pertemuan dewan nonkenegaraan kelima sejak pertempuran antara pasukan pemerintah federal Ethiopia dan bekas partai yang berkuasa di Tigray dimulai pada November, menurut para diplomat yang mengetahui pernyataannya.
"Dewan Keamanan telah bersatu di Suriah, Yaman dan bahkan di Burma, di mana kami dapat bersatu untuk mengeluarkan pernyataan," katanya, menurut para diplomat. "Kami meminta dewan untuk mempertimbangkan kembali pernyataan tentang Ethiopia. ... Para korban perlu tahu bahwa Dewan Keamanan peduli dengan konflik ini."
Dewan sejauh ini tidak dapat menyetujui pernyataan publik tentang Tigray, dengan negara-negara Barat diadu melawan Rusia dan China, yang menurut para diplomat mempertanyakan apakah badan tersebut - yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional - harus terlibat dalam krisis.
Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi dari rumah mereka di wilayah pegunungan yang berpenduduk sekitar 5 juta itu. Eritrea telah membantu pasukan Ethiopia, meskipun Eritrea berulang kali membantah pasukannya berada di Tigray.
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed telah mengakui kehadiran Eritrea dan PBB serta Amerika Serikat telah menuntut pasukan Eritrea mundur dari Tigray.
"Baik PBB maupun badan kemanusiaan yang bekerja sama dengan kami tidak melihat bukti penarikan dari Eritrea," kata Lowcock.
Perempuan jadi sasaran
Lowcock mengatakan dia telah menerima laporan Kamis pagi bahwa 150 orang tewas karena kelaparan di Tigray dan memperingatkan bahwa "kelaparan sebagai senjata perang adalah pelanggaran."
Dr. Fasika Amdeselassie, pejabat tinggi kesehatan masyarakat untuk pemerintahan sementara yang ditunjuk pemerintah di Tigray, mengatakan kepada Reuters bahwa setidaknya 829 kasus kekerasan seksual telah dilaporkan di lima rumah sakit sejak konflik dimulai.
"Tidak ada keraguan bahwa kekerasan seksual digunakan dalam konflik ini sebagai senjata perang," kata Lowcock, menambahkan mayoritas pemerkosaan dilakukan oleh pria berseragam, dengan tuduhan yang dibuat terhadap semua pihak yang bertikai.
"Hampir seperempat laporan yang diterima oleh satu lembaga melibatkan pemerkosaan berkelompok, dengan banyak pria menyerang korban; dalam beberapa kasus, wanita telah berulang kali diperkosa selama beberapa hari. Anak perempuan berusia delapan tahun menjadi sasaran," kata Lowcock.
Duta Besar Ethiopia untuk PBB, Taye Atskeselassie Amde, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah sedang menyelidiki semua pelanggaran hak. Dia menuduh Lowcock "berperilaku tidak seperti seorang yang menjalankan misi kemanusiaan tetapi musuh yang bertekad untuk melakukan semacam pembalasan."
"Pelanggaran hak asasi manusia terlalu serius dan berat untuk dijadikan bahan spekulasi. Sangat disayangkan kepala OCHA (Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan) melakukan tindakan seperti itu di hadapan Dewan Keamanan PBB," katanya, menambahkan bahwa "tidak ada celah dalam akses kemanusiaan."
Misi Eritrea PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Lowcock. Bulan lalu, Menteri Informasi Eritrea Yemane Gebremeskel mengatakan bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan "adalah kekejian bagi masyarakat Eritrea" dan harus dihukum berat jika itu terjadi.
Sumber : Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Pejabat PBB itu, Mark Lowcock, mengatakan krisis kemanusiaan di Tigray telah memburuk selama sebulan terakhir dengan tantangan untuk membantu akses dan orang-orang yang sekarat karena kelaparan. Dia mengatakan badan dunia itu belum melihat bukti bahwa tentara dari negara tetangga Eritrea - yang dituduh melakukan pembantaian dan pembunuhan di Tigray - telah ditarik.
"Sangatlah jelas: konflik belum berakhir dan keadaan tidak membaik," kata Lowcock, menurut catatannya untuk pengarahan pribadi, yang diminta oleh Amerika Serikat.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield mencatat bahwa pengarahan Kamis adalah pertemuan dewan nonkenegaraan kelima sejak pertempuran antara pasukan pemerintah federal Ethiopia dan bekas partai yang berkuasa di Tigray dimulai pada November, menurut para diplomat yang mengetahui pernyataannya.
"Dewan Keamanan telah bersatu di Suriah, Yaman dan bahkan di Burma, di mana kami dapat bersatu untuk mengeluarkan pernyataan," katanya, menurut para diplomat. "Kami meminta dewan untuk mempertimbangkan kembali pernyataan tentang Ethiopia. ... Para korban perlu tahu bahwa Dewan Keamanan peduli dengan konflik ini."
Dewan sejauh ini tidak dapat menyetujui pernyataan publik tentang Tigray, dengan negara-negara Barat diadu melawan Rusia dan China, yang menurut para diplomat mempertanyakan apakah badan tersebut - yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional - harus terlibat dalam krisis.
Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi dari rumah mereka di wilayah pegunungan yang berpenduduk sekitar 5 juta itu. Eritrea telah membantu pasukan Ethiopia, meskipun Eritrea berulang kali membantah pasukannya berada di Tigray.
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed telah mengakui kehadiran Eritrea dan PBB serta Amerika Serikat telah menuntut pasukan Eritrea mundur dari Tigray.
"Baik PBB maupun badan kemanusiaan yang bekerja sama dengan kami tidak melihat bukti penarikan dari Eritrea," kata Lowcock.
Perempuan jadi sasaran
Lowcock mengatakan dia telah menerima laporan Kamis pagi bahwa 150 orang tewas karena kelaparan di Tigray dan memperingatkan bahwa "kelaparan sebagai senjata perang adalah pelanggaran."
Dr. Fasika Amdeselassie, pejabat tinggi kesehatan masyarakat untuk pemerintahan sementara yang ditunjuk pemerintah di Tigray, mengatakan kepada Reuters bahwa setidaknya 829 kasus kekerasan seksual telah dilaporkan di lima rumah sakit sejak konflik dimulai.
"Tidak ada keraguan bahwa kekerasan seksual digunakan dalam konflik ini sebagai senjata perang," kata Lowcock, menambahkan mayoritas pemerkosaan dilakukan oleh pria berseragam, dengan tuduhan yang dibuat terhadap semua pihak yang bertikai.
"Hampir seperempat laporan yang diterima oleh satu lembaga melibatkan pemerkosaan berkelompok, dengan banyak pria menyerang korban; dalam beberapa kasus, wanita telah berulang kali diperkosa selama beberapa hari. Anak perempuan berusia delapan tahun menjadi sasaran," kata Lowcock.
Duta Besar Ethiopia untuk PBB, Taye Atskeselassie Amde, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah sedang menyelidiki semua pelanggaran hak. Dia menuduh Lowcock "berperilaku tidak seperti seorang yang menjalankan misi kemanusiaan tetapi musuh yang bertekad untuk melakukan semacam pembalasan."
"Pelanggaran hak asasi manusia terlalu serius dan berat untuk dijadikan bahan spekulasi. Sangat disayangkan kepala OCHA (Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan) melakukan tindakan seperti itu di hadapan Dewan Keamanan PBB," katanya, menambahkan bahwa "tidak ada celah dalam akses kemanusiaan."
Misi Eritrea PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Lowcock. Bulan lalu, Menteri Informasi Eritrea Yemane Gebremeskel mengatakan bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan "adalah kekejian bagi masyarakat Eritrea" dan harus dihukum berat jika itu terjadi.
Sumber : Reuters
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021