Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin SE MAP mengharapkan, rapat kerja teknis atau Rakernis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) akan lebih memacu pembangunan bidang kelautan dan perikanan di provinsinya itu.
"Pasalnya sumber daya kelautan dan perikanan kita cukup potensial," ujar politikus muda Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu di Banjarmasin, Rabu usai menghadiri Rakernis DKP kabupaten/kota seprovinsi tersebut.
"Namun sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup potensial itu belum termanfaatkan maksimal," lanjut mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu.
Karenanya wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu mengapresiasi Rakernis yang diselenggarakan DKP provinsi tersebut di Banjarmasin, Selasa (23/3) lalu.
Selain mengapresiasi atau menyambut baik Rakernis tersebut, dia berpesan kepada dinas perikanan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar bersinergi.
“Saya yakin apabila mereka bersinergi, dan program kerja disinergikan, maka akan mendapatkan hal yang positif terhadap Kalsel,” ujar laki-laki yang akrab dengan sapaan Bang Dhin tersebut.
Ia juga berharap, apabila program kerjanya sudah tersusun, tinggal memilah mana yang pembiayaan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Tentunya kita berharap pembiayaan banyak dari pusat, dan ini yang akan kita perjuangkan bersama DKP Kalsel,” demikian Bang Dhin.
Sementara itu Kepala DKP Kalsel Rusdi Hartono mengatakan, Rakernis tersebut dapat menjadikan momentum yang sangat penting untuk menghasilkan rumusan rencana program dan kegiatan prioritas, dalam meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.
“Untuk mendukung hal tersebut, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan pada tahun 2022 agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya," ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut dia, perencanaan pembangunan harus lebih fokus pada pemberian paket bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan bagi pelaku usaha perikanan yang terdampak banjir, dan pemulihan usaha perikananan di masa pandemi Covid-19.
“Melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, dalam rangka membangun komitmen bersama melalui peningkatan peran dan partisipasi pelaku usaha perikanan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi,” lanjutnya.
Dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel yang baru, dia harapkan agar arahnya bisa sudah mulai untuk memprioritaskan hilirisasi usaha perikanan skala industri, berupa penguatan daya saing produk olahan hasil perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah.
“Pada tahun 2022, DKP Kalsel berencana menyusun dokumen naskah akademik untuk pembangunan industri Hidrolisat Protein Ikan (HPI), buat mendukung penyediaan bahan pangan berbasis protein ikan, guna pencegahan stunting (anak keterbelakangan) di Kalsel,” jelasnya.
Selain itu, tambahnya, perlu ada pengembangan perekonomian di wilayah pesisir, melalui implementasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), serta pengembangan wilayah terpadu usaha perikanan daratan di lintas kabupaten/kota, melalui Sentra Perikanan Daratan Terpadu (SPDT).
“Pada tahun 2021 ini, kami mulai menyusun dokumen perencanaan berupa masterplan pengembangan ikan gabus haruan skala industri Kalsel,” demikian Rusdi Hartono.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Pasalnya sumber daya kelautan dan perikanan kita cukup potensial," ujar politikus muda Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu di Banjarmasin, Rabu usai menghadiri Rakernis DKP kabupaten/kota seprovinsi tersebut.
"Namun sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup potensial itu belum termanfaatkan maksimal," lanjut mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu.
Karenanya wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu mengapresiasi Rakernis yang diselenggarakan DKP provinsi tersebut di Banjarmasin, Selasa (23/3) lalu.
Selain mengapresiasi atau menyambut baik Rakernis tersebut, dia berpesan kepada dinas perikanan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar bersinergi.
“Saya yakin apabila mereka bersinergi, dan program kerja disinergikan, maka akan mendapatkan hal yang positif terhadap Kalsel,” ujar laki-laki yang akrab dengan sapaan Bang Dhin tersebut.
Ia juga berharap, apabila program kerjanya sudah tersusun, tinggal memilah mana yang pembiayaan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Tentunya kita berharap pembiayaan banyak dari pusat, dan ini yang akan kita perjuangkan bersama DKP Kalsel,” demikian Bang Dhin.
Sementara itu Kepala DKP Kalsel Rusdi Hartono mengatakan, Rakernis tersebut dapat menjadikan momentum yang sangat penting untuk menghasilkan rumusan rencana program dan kegiatan prioritas, dalam meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.
“Untuk mendukung hal tersebut, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan pada tahun 2022 agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya," ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut dia, perencanaan pembangunan harus lebih fokus pada pemberian paket bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan bagi pelaku usaha perikanan yang terdampak banjir, dan pemulihan usaha perikananan di masa pandemi Covid-19.
“Melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, dalam rangka membangun komitmen bersama melalui peningkatan peran dan partisipasi pelaku usaha perikanan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi,” lanjutnya.
Dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel yang baru, dia harapkan agar arahnya bisa sudah mulai untuk memprioritaskan hilirisasi usaha perikanan skala industri, berupa penguatan daya saing produk olahan hasil perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah.
“Pada tahun 2022, DKP Kalsel berencana menyusun dokumen naskah akademik untuk pembangunan industri Hidrolisat Protein Ikan (HPI), buat mendukung penyediaan bahan pangan berbasis protein ikan, guna pencegahan stunting (anak keterbelakangan) di Kalsel,” jelasnya.
Selain itu, tambahnya, perlu ada pengembangan perekonomian di wilayah pesisir, melalui implementasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), serta pengembangan wilayah terpadu usaha perikanan daratan di lintas kabupaten/kota, melalui Sentra Perikanan Daratan Terpadu (SPDT).
“Pada tahun 2021 ini, kami mulai menyusun dokumen perencanaan berupa masterplan pengembangan ikan gabus haruan skala industri Kalsel,” demikian Rusdi Hartono.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021