Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Muhammad Noor mewakili Bupati HSS menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) bersama 37 kabupaten dan kota, di Jakarta.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, mengatakan penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah.
"MPP akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi secara nasional," katanya, saat menyampaikan sambutan.
Dijelaskan dia, dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Hal administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat.
Baca juga: Video-Peletakan batu pertama Monumen Munggu Raya direncanakan 17 Mei 2021
Melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional.
Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
"Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat," katanya.
Ia menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota.
Komitmen para pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP, yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Baca juga: Bupati HSS : Reward PBB untuk motivasi para camat cepat dalam pelunasan
"Pada hari ini kami membangun komitmen bapak, ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” katanya.
Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.
Pihaknya meminta instansi pemerintah untuk melakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi. Pola kerja pelayanan pemerintah harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Penandatangan komitmen disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, mengatakan penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah.
"MPP akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi secara nasional," katanya, saat menyampaikan sambutan.
Dijelaskan dia, dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Hal administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat.
Baca juga: Video-Peletakan batu pertama Monumen Munggu Raya direncanakan 17 Mei 2021
Melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional.
Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
"Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat," katanya.
Ia menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota.
Komitmen para pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP, yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Baca juga: Bupati HSS : Reward PBB untuk motivasi para camat cepat dalam pelunasan
"Pada hari ini kami membangun komitmen bapak, ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” katanya.
Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.
Pihaknya meminta instansi pemerintah untuk melakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi. Pola kerja pelayanan pemerintah harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Penandatangan komitmen disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021