Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyoroti adanya aktivitas eksplorasi dan perambahan hutan yang berlebihan oleh sejumlah pihak yang berkontribusi terhadap beragam bencana seperti banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.
Hermanto dalam rilis di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa akar dari permasalahan ini adalah perbuatan pribadi atau korporasi yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, tetapi ingin menikmati hak-hak yang dimiliki.
"Kalau kita tidak memperhatikan bagaimana menjaga lingkungan, hal ini bisa menyebabkan eksplorasi hutan yang berlebih-lebihan yang mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir," kata Hermanto.
Ia mengingatkan bahwa masih ada kasus terkait sektor kehutanan seperti membangun di kawasan air, tidak memperbaiki tebingan, dan tidak memperhatikan ekosistem kawasan hutan di beragam daerah.
Selain itu, ujar dia, adanya kepemilikan lahan di hutan yang sangat eksploratif, yang jumlah penguasaannya sangat luas dan kemudian dieksplorasi sedemikian rupa, juga mengakibatkan eskalasi deforestasi dan mencari manfaat untuk kepentingan korporasi tanpa melakukan reklamasi (reboisasi).
Hermanto mengatakan harus ada kebijakan dan penjelasan yang mendalam mengenai sebab terjadinya peristiwa banjir ini.
"Kita harus melihat sebabnya apa, inilah yang seharusnya kita dalami sehingga informasi terkait faktor, variabel, kendala, dan solusi banjir ini dapat diidentifikasi," katanya.
Menurut dia, persoalan bencana ini sangat multidimensi, aspeknya sangat besar dan luas sehingga tidak bisa dihadapi dengan cara-cara yang reaktif serta harus ada sebuah kebijakan yang komprehensif.
Sebagai penutup, Hermanto mengingatkan pemerintah untuk mengajak rakyat melakukan penanaman kembali pada hutan dan daerah aliran sungai, serta mengingatkan untuk tidak membuat bangunan-bangunan pada pinggir sungai serta tebing yang dapat menyebabkan banjir terulang lagi.
Sebagaimana diwartakan, penyempitan kawasan hutan telah meningkatkan risiko banjir di Kalimantan Selatan, menurut hasil analisis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengenai penyebab banjir yang melanda wilayah provinsi itu pada 12-13 Januari 2021.
Analisis LAPAN menunjukkan adanya kontribusi penyusutan hutan 10 tahun terakhir terhadap peningkatan risiko banjir di wilayah Kalimantan Selatan.
Data tutupan lahan menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2020 terjadi penyusutan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar masing-masing 13 ribu hektare (ha), 116 ribu ha, 146 ribu ha, dan 47 ribu ha di Kalimantan Selatan.
Sedangkan area perkebunan di wilayah itu menurut data perubahan tutupan lahan luasnya bertambah hingga 219 ribu ha.
"Perubahan penutup lahan dalam 10 tahun ini dapat memberikan gambaran kemungkinan terjadinya banjir di DAS Barito, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir di kemudian hari," kata Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN M Rokhis Khomaruddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Hermanto dalam rilis di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa akar dari permasalahan ini adalah perbuatan pribadi atau korporasi yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, tetapi ingin menikmati hak-hak yang dimiliki.
"Kalau kita tidak memperhatikan bagaimana menjaga lingkungan, hal ini bisa menyebabkan eksplorasi hutan yang berlebih-lebihan yang mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir," kata Hermanto.
Ia mengingatkan bahwa masih ada kasus terkait sektor kehutanan seperti membangun di kawasan air, tidak memperbaiki tebingan, dan tidak memperhatikan ekosistem kawasan hutan di beragam daerah.
Selain itu, ujar dia, adanya kepemilikan lahan di hutan yang sangat eksploratif, yang jumlah penguasaannya sangat luas dan kemudian dieksplorasi sedemikian rupa, juga mengakibatkan eskalasi deforestasi dan mencari manfaat untuk kepentingan korporasi tanpa melakukan reklamasi (reboisasi).
Hermanto mengatakan harus ada kebijakan dan penjelasan yang mendalam mengenai sebab terjadinya peristiwa banjir ini.
"Kita harus melihat sebabnya apa, inilah yang seharusnya kita dalami sehingga informasi terkait faktor, variabel, kendala, dan solusi banjir ini dapat diidentifikasi," katanya.
Menurut dia, persoalan bencana ini sangat multidimensi, aspeknya sangat besar dan luas sehingga tidak bisa dihadapi dengan cara-cara yang reaktif serta harus ada sebuah kebijakan yang komprehensif.
Sebagai penutup, Hermanto mengingatkan pemerintah untuk mengajak rakyat melakukan penanaman kembali pada hutan dan daerah aliran sungai, serta mengingatkan untuk tidak membuat bangunan-bangunan pada pinggir sungai serta tebing yang dapat menyebabkan banjir terulang lagi.
Sebagaimana diwartakan, penyempitan kawasan hutan telah meningkatkan risiko banjir di Kalimantan Selatan, menurut hasil analisis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengenai penyebab banjir yang melanda wilayah provinsi itu pada 12-13 Januari 2021.
Analisis LAPAN menunjukkan adanya kontribusi penyusutan hutan 10 tahun terakhir terhadap peningkatan risiko banjir di wilayah Kalimantan Selatan.
Data tutupan lahan menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2020 terjadi penyusutan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar masing-masing 13 ribu hektare (ha), 116 ribu ha, 146 ribu ha, dan 47 ribu ha di Kalimantan Selatan.
Sedangkan area perkebunan di wilayah itu menurut data perubahan tutupan lahan luasnya bertambah hingga 219 ribu ha.
"Perubahan penutup lahan dalam 10 tahun ini dapat memberikan gambaran kemungkinan terjadinya banjir di DAS Barito, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir di kemudian hari," kata Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN M Rokhis Khomaruddin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021