Pejabat baru Muhammad Ali Asyhar menggantikan Tornanda Syaifullah sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Selatan yang berkantor di Kota Banjarbaru.
Penyerahan pucuk pimpinan instansi itu dilakukan melalui serah terima jabatan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalsel, Rabu dihadiri Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa.
Selain Dori Santosa yang juga Kepala Perwakilan BPK RI wilayah Kalimantan serah terima jabatan, juga dihadiri Plt Gubernur Kalsel Rudy Resnawan, Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan sejumlah kepala daerah di Kalsel.
Menurut Dori, promosi, rotasi, maupun mutasi suatu organisasi merupakan upaya yang harus selalu dilakukan untuk menjaga dan mengembangkan profesionalisme sebuah organisasi termasuk aparatur di dalamnya.
"Serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel ini merupakan bukti BPK terus berusaha mengupayakan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya," ucapnya di depan undangan yang hadir.
Selanjutnya, Dori mengucapkan selamat kepada Tornanda Syaifullah yang dipercaya Kepala Auditorat VIA pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI, sekaligus mengharapkan pejabat baru meneruskan program.
Dikatakan, kehadiran BPK Kalsel merupakan wujud amanah UUD 1945 pasal 23 G dan Undang-Undang No 15 tahun 2004 serta Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.
"Keberadaan BPK di setiap provinsi diharapkan lebih mendekatkan BPK dengan obyek pemeriksaan sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik dapat tercapai," ungkapnya.
Ditekankan, pimpinan BPK Perwakilan di Kalsel diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah guna lebih meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan daerah.
Selanjutnya, anggota VI BPK RI itu juga menyampaikan, pemda di Kalsel berhasil menjaga kualitas laporan keuangan tercermin pada perolehan opini WTP tahun 2019 dimana 14 pemda memperoleh opini WTP.
"Harapan kami, opini WTP hendaknya berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah agar berdayaguna dan berhasil guna bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan," katanya.
Plt Gubernur Kalsel mengharapkan, pejabat baru mampu mendorong peningkatan kinerja dan mewujudkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai harapan seluruh masyarakat Kalsel.
"Semoga pejabat baru melanjutkan kemitraan yang sudah terjalin dengan baik sekaligus meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban," ujar Rudy.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Penyerahan pucuk pimpinan instansi itu dilakukan melalui serah terima jabatan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalsel, Rabu dihadiri Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa.
Selain Dori Santosa yang juga Kepala Perwakilan BPK RI wilayah Kalimantan serah terima jabatan, juga dihadiri Plt Gubernur Kalsel Rudy Resnawan, Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan sejumlah kepala daerah di Kalsel.
Menurut Dori, promosi, rotasi, maupun mutasi suatu organisasi merupakan upaya yang harus selalu dilakukan untuk menjaga dan mengembangkan profesionalisme sebuah organisasi termasuk aparatur di dalamnya.
"Serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel ini merupakan bukti BPK terus berusaha mengupayakan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya," ucapnya di depan undangan yang hadir.
Selanjutnya, Dori mengucapkan selamat kepada Tornanda Syaifullah yang dipercaya Kepala Auditorat VIA pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI, sekaligus mengharapkan pejabat baru meneruskan program.
Dikatakan, kehadiran BPK Kalsel merupakan wujud amanah UUD 1945 pasal 23 G dan Undang-Undang No 15 tahun 2004 serta Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.
"Keberadaan BPK di setiap provinsi diharapkan lebih mendekatkan BPK dengan obyek pemeriksaan sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik dapat tercapai," ungkapnya.
Ditekankan, pimpinan BPK Perwakilan di Kalsel diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah guna lebih meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan daerah.
Selanjutnya, anggota VI BPK RI itu juga menyampaikan, pemda di Kalsel berhasil menjaga kualitas laporan keuangan tercermin pada perolehan opini WTP tahun 2019 dimana 14 pemda memperoleh opini WTP.
"Harapan kami, opini WTP hendaknya berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah agar berdayaguna dan berhasil guna bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan," katanya.
Plt Gubernur Kalsel mengharapkan, pejabat baru mampu mendorong peningkatan kinerja dan mewujudkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai harapan seluruh masyarakat Kalsel.
"Semoga pejabat baru melanjutkan kemitraan yang sudah terjalin dengan baik sekaligus meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban," ujar Rudy.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020