Bupati HSS serahkan LKPD

Bupati HSS, H Achmad Fikry serahkan LKPD tahun 2022 kepada Ketua BPK RI Perwakilan Kalsel, Rahmadi, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/HO-DISKOMINFO HSS)

Kami berharap pada saatnya nanti jajaran di Pemkab HSS juga dapat memberikan support kepada tim auditor, agar bisa bertugas dengan baik di HSS,

Kandangan (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Achmad Fikry kembali menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2022, kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Seperti tahun - tahun sebelumnya, HSS secara konsisten menjadi kabupaten yang pertama menyerahkan LKPD dalam lingkup wilayah Kalsel ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel.

"Terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel beserta seluruh jajaran, yang telah begitu hangat menerima rombongan kami untuk menyerahkan laporan keuangan pada hari ini," kata bupati, di Banjarbaru, Rabu (1/3).

Dijelaskan dia, penyerahan LKPD tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah setiap tiga bulan berakhirnya anggaran, untuk menyampaikan ke BPK RI dan akan dilakukan pemeriksaan.

Baca juga: Kabupaten HSS raih penghargaan tertinggi SAKIP dari Kemenpan RB

Pihaknya bersyukur telah diterima, juga telah didiskusikan tinggal menunggu waktu tim auditor akan turun ke HSS untuk pemeriksaan lebih rinci.

"Kami berharap pada saatnya nanti jajaran di Pemkab HSS juga dapat memberikan support kepada tim auditor, agar bisa bertugas dengan baik di HSS," katanya.

Kedatangan bupati beserta rombongan disambut hangat BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, LKPD diserahkan langsung bupati kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Rahmadi.

Diketahui, penyerahan LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun 2022, sesuai amanat dari Undang - Undang (UU) nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Baca juga: Wabup HSS buka asistensi SAKIP

Selain itu, penyerahan LKPD ini juga sebagai langkah awal yang dilakukan Pemkab HSS, untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak sembilan kali secara berturut-turut.

LKPD yang diserahkan hari ini nantinya akan menjadi dasar BPK untuk melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaannya akan disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan keuangan diterima.

Turut hadir bersama dalam rombongan bupati, Sekda HSS, H. Muhammad Noor, Inspektur Daerah, Rusmajaya, Kepala BPKPD, H. Nanang Fahruraji Muhammad Noor, Kabag Prokopim Setda Ika Aguspiannor, serta para pejabat terkait lainnya.