Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Bardiansyah berharap, kegiatan usaha pertembangan jangan sampai mengenyampingkan kepentingan rakyat banyak.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel mengemukakan harapan itu, di Banjarmasin, Jumat, berkenaan pemberitaan bakal tergusurnya enam Sekolah Dasar (SD) di provinsi tersebut karena masuk rencana kegiatan usaha pertambangan.
Enam SD yang terancam tergusur oleh aktivitas pertambangan batu bara PT Adaro Indonesia itu di Desa Woenorejo, 19 dan 21 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan (sekitar 230 kilometer utara Banjarmasin).
"Kami akan cek persoalan yang bakal mengancam kelangsungan pendidikan anak-anak di pedalaman kawasan Pegunungan Meratus itu," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi tersebut.
"Kalau benar hal itu bakal terjadi, kita minta perusahaan tersebut melakukan peninjauan kembali atas rencana mereka agar tidak merugikan masyarakat setempat," lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalsel itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kota Banjarmasin yang berasal dari Balangan itu, meminta pemerintah daerah setempat agar segera turun tangan menyelesaikan atau mencarikan solusi terbaik.
Karena menurut dia, penggusuran SD tersebut bisa berdampak luas manakala tidak segera dicarikan solusi, agar masyarakat setempat tidak kehilangan mata pencaharian, dan anak-anak mereka dapat menikmati pendidikan dengan tenang.
"Insya Allah, Komisi III DPRD Kalsel mengunjungi Balangan, kabupaten yang berdiri sendiri sejak tahun 2003 pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) itu, pada November mendatang," demikian Bardiansyah.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD itu Riduansyah asal dapil V Kalsel yang meliputi Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut geram mendengar info bakal tergusurnya enam SD oleh kegiatan pertambangan batu bara.
"Hal itu tidak bisa kita biarkan. Perusahaan jangan seenaknya karena memegang izin konsesi untuk menambang batu bara generasi pertama di Kalsel," ujar wakil rakyat dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut.
"Kalaupun mungkin bakal dilakukan relokasi terhadap enam SD tersebut, tapi hendaknya tetap melalui musyawarah dengan penduduk setempat agar tidak menimbulkan permasalahan lain," demikian Riduansyah.
Sementara itu, informasi dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Balangan, enam SD yang bakal terkena kegiatan pertambangan tersebut akan dilakukan relokasi terlebih dahulu.
Begitu pula dalam merelokasi enam SD tersebut juga akan mendengarkan pendapat dari masyarakat setempat terlebih dahulu. ***1***
(T.KR-SHN/B/S023/S023) 24-10-2014 20:55:02
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel mengemukakan harapan itu, di Banjarmasin, Jumat, berkenaan pemberitaan bakal tergusurnya enam Sekolah Dasar (SD) di provinsi tersebut karena masuk rencana kegiatan usaha pertambangan.
Enam SD yang terancam tergusur oleh aktivitas pertambangan batu bara PT Adaro Indonesia itu di Desa Woenorejo, 19 dan 21 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan (sekitar 230 kilometer utara Banjarmasin).
"Kami akan cek persoalan yang bakal mengancam kelangsungan pendidikan anak-anak di pedalaman kawasan Pegunungan Meratus itu," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi tersebut.
"Kalau benar hal itu bakal terjadi, kita minta perusahaan tersebut melakukan peninjauan kembali atas rencana mereka agar tidak merugikan masyarakat setempat," lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalsel itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kota Banjarmasin yang berasal dari Balangan itu, meminta pemerintah daerah setempat agar segera turun tangan menyelesaikan atau mencarikan solusi terbaik.
Karena menurut dia, penggusuran SD tersebut bisa berdampak luas manakala tidak segera dicarikan solusi, agar masyarakat setempat tidak kehilangan mata pencaharian, dan anak-anak mereka dapat menikmati pendidikan dengan tenang.
"Insya Allah, Komisi III DPRD Kalsel mengunjungi Balangan, kabupaten yang berdiri sendiri sejak tahun 2003 pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) itu, pada November mendatang," demikian Bardiansyah.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD itu Riduansyah asal dapil V Kalsel yang meliputi Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut geram mendengar info bakal tergusurnya enam SD oleh kegiatan pertambangan batu bara.
"Hal itu tidak bisa kita biarkan. Perusahaan jangan seenaknya karena memegang izin konsesi untuk menambang batu bara generasi pertama di Kalsel," ujar wakil rakyat dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut.
"Kalaupun mungkin bakal dilakukan relokasi terhadap enam SD tersebut, tapi hendaknya tetap melalui musyawarah dengan penduduk setempat agar tidak menimbulkan permasalahan lain," demikian Riduansyah.
Sementara itu, informasi dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Balangan, enam SD yang bakal terkena kegiatan pertambangan tersebut akan dilakukan relokasi terlebih dahulu.
Begitu pula dalam merelokasi enam SD tersebut juga akan mendengarkan pendapat dari masyarakat setempat terlebih dahulu. ***1***
(T.KR-SHN/B/S023/S023) 24-10-2014 20:55:02
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014