Amuntai, (AntaranewsKalsel) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 mengalami defisit sebesar Rp87,73 miliar lebih.
Bupati Hulu Sungai Utara Drs H Abdul Wahid di Amuntai, Minggu, mengatakan, meski pendapatan daerah bertambah menjadi Rp913,30 miliar lebih namun belanja daerah juga meningkat menjadi Rp1 triliun lebih.
Sebelumnya, melalui rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014, sebanyak lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Utara menyetujui Raperda perubahan yang diajukan pemerintah daerah.
Penambahan anggaran itu berdasarkan pembiayaan daerah dari segi penerimaan yang bertambah hampir Rp79,38 miliar dari semula dianggarkan Rp83,20 miliar lebih menjadi Rp162,58 miliar lebih.
Sedangkan dari segi pengeluaran juga bertambah sebesar hampir Rp53,75 miliar dari semula dianggarkan sebesar Rp21,10 miliar menjadi hampir Rp74,85 miliar sehingga pembiayaan netto setelah perubahan APBD 2014 sebesar Rp87,73 miliar lebih.
Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2014 harus dikebut karena sudah mendekati akhir tahun anggaran yang tersisa tiga bulan.
Pihak legislatif dan eksekutif harus melaksanakan rapat pembahasan secara marathon sehingga hanya dalam tempo tiga hari sejak penyampaian Raperda perubahan hingga pembahasan akhir pengesahan Raperda perubahan telah selesai dilakukan..
Bupati Hulu Sungai Utara Drs H Abdul Wahid memberikan apresiasi atas kerja sama pihak DPRD setempat. Meski baru saja dilantik namun mereka mampu melaksanakan tugas pembahasan Raperda Perubahan APBD.
"Semoga kerja sama yang harmonis ini selalu terjalin antara legislatif dan eksekutif sehingga mampu mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks," kata Wahid.
Dari pihak anggota dewan sendiri, meski menyetujui Raperda Perubahan APBD 2014, bukan berarti tanpa catatan.
Beberapa fraksi dewan turut menyampaikan saran maupun kritik bagi peningkatan kinerja Pemkab Hulu Sungai Utara kedepan.
Fraksi Lambung Mangkurat (FLM) berharap penyusunan APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besaran pembiayaan pembangunan.
FLM melalui juru bicaranya Aserani berharap pemerintah setempat dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) menggarisbawahi agar pengertian perubahan dalam Kalimat APBD perubahan tidak sekedar diartikan penambahan atau pengurangan anggaran semata, namun harus difokuskan pada pengertian perubahan menuju perbaikan kinerja dan sasaran yang ingin dicapai.
FPP meminta Pemda memaksimalkan potensi yang dimiliki seperti keberadaan Plaza Amuntai dan Pasar Rakyat Muara Tapus.
"Kalau pemda belum menemukan sumber-sumber pendapatan daerah setidaknya potensi yang ada dimaksimalkan" kata Ketua FPP Sutoyo Sandi.
Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) Junaedi agar Pemkab Hulu Sungai Utara mendata dan menyusun potensi yang dimiliki daerah secara lengkap.
"Ini sangat penting agar kita dapat mengukur efektivitas dan produktivitas pemda dalam peningkatan PAD," kata Junaedi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Bupati Hulu Sungai Utara Drs H Abdul Wahid di Amuntai, Minggu, mengatakan, meski pendapatan daerah bertambah menjadi Rp913,30 miliar lebih namun belanja daerah juga meningkat menjadi Rp1 triliun lebih.
Sebelumnya, melalui rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014, sebanyak lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Utara menyetujui Raperda perubahan yang diajukan pemerintah daerah.
Penambahan anggaran itu berdasarkan pembiayaan daerah dari segi penerimaan yang bertambah hampir Rp79,38 miliar dari semula dianggarkan Rp83,20 miliar lebih menjadi Rp162,58 miliar lebih.
Sedangkan dari segi pengeluaran juga bertambah sebesar hampir Rp53,75 miliar dari semula dianggarkan sebesar Rp21,10 miliar menjadi hampir Rp74,85 miliar sehingga pembiayaan netto setelah perubahan APBD 2014 sebesar Rp87,73 miliar lebih.
Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2014 harus dikebut karena sudah mendekati akhir tahun anggaran yang tersisa tiga bulan.
Pihak legislatif dan eksekutif harus melaksanakan rapat pembahasan secara marathon sehingga hanya dalam tempo tiga hari sejak penyampaian Raperda perubahan hingga pembahasan akhir pengesahan Raperda perubahan telah selesai dilakukan..
Bupati Hulu Sungai Utara Drs H Abdul Wahid memberikan apresiasi atas kerja sama pihak DPRD setempat. Meski baru saja dilantik namun mereka mampu melaksanakan tugas pembahasan Raperda Perubahan APBD.
"Semoga kerja sama yang harmonis ini selalu terjalin antara legislatif dan eksekutif sehingga mampu mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks," kata Wahid.
Dari pihak anggota dewan sendiri, meski menyetujui Raperda Perubahan APBD 2014, bukan berarti tanpa catatan.
Beberapa fraksi dewan turut menyampaikan saran maupun kritik bagi peningkatan kinerja Pemkab Hulu Sungai Utara kedepan.
Fraksi Lambung Mangkurat (FLM) berharap penyusunan APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besaran pembiayaan pembangunan.
FLM melalui juru bicaranya Aserani berharap pemerintah setempat dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) menggarisbawahi agar pengertian perubahan dalam Kalimat APBD perubahan tidak sekedar diartikan penambahan atau pengurangan anggaran semata, namun harus difokuskan pada pengertian perubahan menuju perbaikan kinerja dan sasaran yang ingin dicapai.
FPP meminta Pemda memaksimalkan potensi yang dimiliki seperti keberadaan Plaza Amuntai dan Pasar Rakyat Muara Tapus.
"Kalau pemda belum menemukan sumber-sumber pendapatan daerah setidaknya potensi yang ada dimaksimalkan" kata Ketua FPP Sutoyo Sandi.
Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) Junaedi agar Pemkab Hulu Sungai Utara mendata dan menyusun potensi yang dimiliki daerah secara lengkap.
"Ini sangat penting agar kita dapat mengukur efektivitas dan produktivitas pemda dalam peningkatan PAD," kata Junaedi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014