Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan HM Sukamta mengatakan, dua faktor utama agar dapat menekan angka inflasi yang tinggi dan dapat dikendalikan dengan baik yaitu, dengan menyeimbangkan supply dan demand atau penawaran dan permintaan.
Sukamta mengatakan, pemerintah daerah harus fokus pada pengendalian harga dan tetap menjaga agar produksi meningkat, sehingga tidak ada penurunan disisi penawaran.
Dia menjelaskan, perlu ada tindakan untuk memberikan intervensi pada permintaan dan daya beli masyarakat akan meningkat.
"Oleh karena itu, disaat pandemi COVID-19 kita akan bekerja keras agar dapat meningkatkan sisi demandnya dengan melakukan pada karya," ucap Bupati Tanah Laut HM Sukamta, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2020 secara virtual, di Ruang Rapat Barakat, Kamis (22/10).
Bupati meminta, untuk seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Tanah Laut agar segera menyusun perencanaan dengan memanfaatkan Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp 9,9 miliar untuk kegiatan padat karya.
Menurutnya, dengan begitu disisi permintaan akan meningkat dan daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga akan terjadi keseimbangan yang baik antara penawaran dan permintaan.
"Nanti jika sisi supply tinggi lalu demand rendah, maka harga akan jatuh, sehingga keuntungan dari masyarakat akan kurang dan rugi. Begitu juga dengan demand yang tinggi mengakibatkan pengeluaran yang tinggi pula lalu angka inflasi akan naik," ujarnya.
Sementara itu menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat membuka kegiatan Rakornas Pengendalian Inflasi 2020, kondisi perekonomian ditahun 2020 sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kali ini, jelas dia, semua pihak dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah, sehingga inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi.
Jokowi menjelaskan, ditengah pandemi yang memukul perekonomian, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Hal ini dilakukan, terang dia, agar saat perekonomian nanti mulai pulih, harga bahan pokok tidak melonjak atau malah jatuh dan harga dapat stabil begitu pandemi COVID-19 perlahan mereda.
Demi menjaga daya beli masyarakat, papar dia, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai desa, hingga subsidi gaji.
"Seluruh program perlindungan sosial ini kita harapkan dapat menopang perekonomian keluarga yang selama ini terdampak COVID-19 serta bantuan sosial ini juga diharapkan bisa meningkatkan belanja rumah tangga," harapnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Hairin, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Ina Gantiani, dan tamu undangan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Sukamta mengatakan, pemerintah daerah harus fokus pada pengendalian harga dan tetap menjaga agar produksi meningkat, sehingga tidak ada penurunan disisi penawaran.
Dia menjelaskan, perlu ada tindakan untuk memberikan intervensi pada permintaan dan daya beli masyarakat akan meningkat.
"Oleh karena itu, disaat pandemi COVID-19 kita akan bekerja keras agar dapat meningkatkan sisi demandnya dengan melakukan pada karya," ucap Bupati Tanah Laut HM Sukamta, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2020 secara virtual, di Ruang Rapat Barakat, Kamis (22/10).
Bupati meminta, untuk seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Tanah Laut agar segera menyusun perencanaan dengan memanfaatkan Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp 9,9 miliar untuk kegiatan padat karya.
Menurutnya, dengan begitu disisi permintaan akan meningkat dan daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga akan terjadi keseimbangan yang baik antara penawaran dan permintaan.
"Nanti jika sisi supply tinggi lalu demand rendah, maka harga akan jatuh, sehingga keuntungan dari masyarakat akan kurang dan rugi. Begitu juga dengan demand yang tinggi mengakibatkan pengeluaran yang tinggi pula lalu angka inflasi akan naik," ujarnya.
Sementara itu menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat membuka kegiatan Rakornas Pengendalian Inflasi 2020, kondisi perekonomian ditahun 2020 sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kali ini, jelas dia, semua pihak dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah, sehingga inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi.
Jokowi menjelaskan, ditengah pandemi yang memukul perekonomian, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Hal ini dilakukan, terang dia, agar saat perekonomian nanti mulai pulih, harga bahan pokok tidak melonjak atau malah jatuh dan harga dapat stabil begitu pandemi COVID-19 perlahan mereda.
Demi menjaga daya beli masyarakat, papar dia, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai desa, hingga subsidi gaji.
"Seluruh program perlindungan sosial ini kita harapkan dapat menopang perekonomian keluarga yang selama ini terdampak COVID-19 serta bantuan sosial ini juga diharapkan bisa meningkatkan belanja rumah tangga," harapnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Hairin, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Ina Gantiani, dan tamu undangan lainnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020