Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kalimantan Selatan (Kalsel) H Nurul Fajar Desira menyatakan, insya Allah pembangunan jalan bebas hambatan Banjarbaru - Batulicin rampung Tahun 2021.
"Salah satu fokus pembiayaan dalam APBD Kalsel 2021 merampungkan pembangunan jalan Banjarbaru - Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu)," ujarnya usai menghadiri rapat paripurna DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Kamis (8/10) lalu.
Namun mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin itu tidak menyebut nominal pembiayaan, baik secara keseluruhan anggaran untuk pembangunan jalan Banjarbaru - Batulicin tersebut maupun buat perampungannya, kecuali mengatakan pada jalan bebas hambatan tersebut penyelesaian dua buah jembatan.
Selain itu, dalam APBD Kalsel 2021 tersebut juga sehubungan pandemi COVID-19 antara lain fokus pemilihan perekonomian masyarakat yang terdampak seperti pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Para pelaku UMKM tersebut nanti mendapatkan pelatihan mulai dari perencanaan hingga pemasaran," demikian Fajar Desira.
Sebelumnya Pelaksana tugas atau Plt Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan menerangkan, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat merancang pendapatan daerah pada Tahun 2021 Rp5.412.973.074.670,00 atau Rp5,4 triliun lebih.
Rudy Resnawan yang juga Wakil Gubernur Kalsel menerangkan itu saat menjelaskan RAPBD provinsinya Tahun Anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketuanya H DR (HC) H Supian HK SH MH di Banjarmasin, Kamis (8/10).
Rancangan pendapatan daerah Kalsel 2021 itu mengalami penurunan Rp126.716.863.341,00 atau 2,29 persen bila dibandingkan dengan APBD Tahun 2020.
Begitu pula anggaran belanja daerah Tahun 2021 dengan rancangan Rp5.462.973.074.011,00 mengalami penurunan 7,25 persen dibandingkan APBD 2020.
"Jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, diluar pendapatan/belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan DAK non fisik," ujarnya.
Ia menjelaskan, penurunan terhadap RAPBD 2021 karena penurunan dana transfer dari dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif daerah (DID).
Selain itu, sebagai dampak penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional, akibat dari pandemi COVID-19 yang masih sampai sekarang," demikian Rudy Resnawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Salah satu fokus pembiayaan dalam APBD Kalsel 2021 merampungkan pembangunan jalan Banjarbaru - Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu)," ujarnya usai menghadiri rapat paripurna DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Kamis (8/10) lalu.
Namun mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin itu tidak menyebut nominal pembiayaan, baik secara keseluruhan anggaran untuk pembangunan jalan Banjarbaru - Batulicin tersebut maupun buat perampungannya, kecuali mengatakan pada jalan bebas hambatan tersebut penyelesaian dua buah jembatan.
Selain itu, dalam APBD Kalsel 2021 tersebut juga sehubungan pandemi COVID-19 antara lain fokus pemilihan perekonomian masyarakat yang terdampak seperti pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Para pelaku UMKM tersebut nanti mendapatkan pelatihan mulai dari perencanaan hingga pemasaran," demikian Fajar Desira.
Sebelumnya Pelaksana tugas atau Plt Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan menerangkan, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat merancang pendapatan daerah pada Tahun 2021 Rp5.412.973.074.670,00 atau Rp5,4 triliun lebih.
Rudy Resnawan yang juga Wakil Gubernur Kalsel menerangkan itu saat menjelaskan RAPBD provinsinya Tahun Anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketuanya H DR (HC) H Supian HK SH MH di Banjarmasin, Kamis (8/10).
Rancangan pendapatan daerah Kalsel 2021 itu mengalami penurunan Rp126.716.863.341,00 atau 2,29 persen bila dibandingkan dengan APBD Tahun 2020.
Begitu pula anggaran belanja daerah Tahun 2021 dengan rancangan Rp5.462.973.074.011,00 mengalami penurunan 7,25 persen dibandingkan APBD 2020.
"Jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, diluar pendapatan/belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan DAK non fisik," ujarnya.
Ia menjelaskan, penurunan terhadap RAPBD 2021 karena penurunan dana transfer dari dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif daerah (DID).
Selain itu, sebagai dampak penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional, akibat dari pandemi COVID-19 yang masih sampai sekarang," demikian Rudy Resnawan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020