Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah namun bisa mendukung tetapi hanya dalam hati.
"Netralitas ASN dalam pilkada adalah harga mati sehingga setiap ASN wajib netral. Kalau mau mendukung, bisa saja tetapi mendukung dalam hati," ujarnya di Aula Gawi Sabarataan Pemkot Banjarbaru, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Rudy Resnawan usai menyematkan tanda jabatan kepada Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu yang dihadiri terbatas pejabat pemkot dan undangan lain.
Diketahui, pilkada Banjarbaru 2020 diikuti 3 pasangan calon yakni Gusti Iskandar-Iwansyah, pasangan Aditya Mufti Ariffin dan Wartono serta Haji Martinus yang berpasangan dengan Darmawan Jaya Setiawan.
Menurut Rudy yang juga menjabat Wakil Gubernur Kalsel, ASN memiliki aturan ketat terkait netralitas dalam pemilihan kepala daerah sehingga dilarang memihak salah satu diantara pasangan calon yang bersaing.
"Aturannya sudah jelas, ASN wajib netral. Jika melanggar maka sanksi kepegawaian siap dikenakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," ucap Wali Kota Banjarbaru selama 2 periode itu.
Selanjutnya, Plt Gubernur berpesan kepada Pjs Wali Kota menjalankan tugas pemerintahan sebaik-baiknya selama masa kekosongan kepala daerah karena tengah cuti menjalani tahapan pilkada 2020.
"Jalankan tugas sebaik-baiknya dan jalin komunikasi, koordinasi serta sinergitas terhadap seluruh pihak. Juga ASN lingkup Pemkot Banjarbaru harus membantu kelancaran tugas Pjs hingga berakhir," pesannya.
Menanggapi pesan Plt Gubernur Kalsel, Bernhard E Rondonuwu tegas mengatakan siap menjalankannya dan meminta kerja sama seluruh ASN agar kinerjanya selama memimpin Kota Banjarbaru 71 hari berjalan baik.
"Saya siap menjalankan tugas seperti yang dipesankan Plt Gubernur dan berharap seluruh ASN mendukung karena tanpa dukungan seluruh pihak, tentu kinerja yang disiapkan tidak akan maksimal," katanya.
Diketahui, Bernhard E Rondonuwu yang menjabat Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kemendagri ditunjuk Pjs Wali Kota Banjarbaru sejak tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Netralitas ASN dalam pilkada adalah harga mati sehingga setiap ASN wajib netral. Kalau mau mendukung, bisa saja tetapi mendukung dalam hati," ujarnya di Aula Gawi Sabarataan Pemkot Banjarbaru, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Rudy Resnawan usai menyematkan tanda jabatan kepada Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu yang dihadiri terbatas pejabat pemkot dan undangan lain.
Diketahui, pilkada Banjarbaru 2020 diikuti 3 pasangan calon yakni Gusti Iskandar-Iwansyah, pasangan Aditya Mufti Ariffin dan Wartono serta Haji Martinus yang berpasangan dengan Darmawan Jaya Setiawan.
Menurut Rudy yang juga menjabat Wakil Gubernur Kalsel, ASN memiliki aturan ketat terkait netralitas dalam pemilihan kepala daerah sehingga dilarang memihak salah satu diantara pasangan calon yang bersaing.
"Aturannya sudah jelas, ASN wajib netral. Jika melanggar maka sanksi kepegawaian siap dikenakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," ucap Wali Kota Banjarbaru selama 2 periode itu.
Selanjutnya, Plt Gubernur berpesan kepada Pjs Wali Kota menjalankan tugas pemerintahan sebaik-baiknya selama masa kekosongan kepala daerah karena tengah cuti menjalani tahapan pilkada 2020.
"Jalankan tugas sebaik-baiknya dan jalin komunikasi, koordinasi serta sinergitas terhadap seluruh pihak. Juga ASN lingkup Pemkot Banjarbaru harus membantu kelancaran tugas Pjs hingga berakhir," pesannya.
Menanggapi pesan Plt Gubernur Kalsel, Bernhard E Rondonuwu tegas mengatakan siap menjalankannya dan meminta kerja sama seluruh ASN agar kinerjanya selama memimpin Kota Banjarbaru 71 hari berjalan baik.
"Saya siap menjalankan tugas seperti yang dipesankan Plt Gubernur dan berharap seluruh ASN mendukung karena tanpa dukungan seluruh pihak, tentu kinerja yang disiapkan tidak akan maksimal," katanya.
Diketahui, Bernhard E Rondonuwu yang menjabat Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kemendagri ditunjuk Pjs Wali Kota Banjarbaru sejak tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020