Kandangan (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Suriani membuka Forum Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pelatihan Batas Kewilayahan.
Kegiatan ini diselenggarakan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten HSS dan berlangsung di salah satu hotel di Banjarbaru, mengutip pers rilis Diskominfo HSS, Senin.
"Acara ini menjadi upaya krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk mendapatkan SPM yang tepat, terukur, dan berkualitas," kata wabup dalam sambutan.
Diterangkan wabup, SPM bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, keamanan, infrastruktur dasar, dan pelayanan sosial.
Oleh karena itu, menurut wabup, penyusunan SPM harus akurat dan membutuhkan koordinasi lintas sektor dengan pemahaman yang sama, menyatukan langkah, menyamakan persepsi, serta mengidentifikasi kendala di lapangan untuk menghasilkan solusi yang tepat.
Baca juga: 132 tim damkar se-Kalsel tanding ketangkasan di Bupati HSS Cup 2025
Selain itu, terkait pelatihan batas kewilayahan. pihaknya menyoroti masalah ini ada karena kompleksitas yang timbul akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan dinamika sosial, perubahan pola pikir, potensi konflik wilayah, serta situasi perencanaan yang membutuhkan respons cepat dan akurat.
"Kondisi ini menuntut aparatur pemerintah daerah kita untuk mampu memahami manajemen wilayah secara komprehensif," tutur wabup.
Sebelumnya, Kepala Bagian Tapem Setda HSS Loutvie Rahmani, melaporkan kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, 13 hingga 14 Desember 2025, dengan tujuan memaksimalkan dan meningkatkan kualitas SPM yang akan disusun dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, yaitu Januari hingga Maret 2026.
"Proses penyusunan SPM mungkin akan dipercepat karena berbarengan dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Penyusunan SPM harus segera dilaporkan dengan kualitas yang perlu ditingkatkan, agar Kabupaten HSS mampu bersaing dengan daerah lain,” ucapnya.
Sementara itu, pembahasan dalam FGD kewilayahan difokuskan pada identifikasi serta evaluasi penetapan batas wilayah desa yang masih belum rampung.
Baca juga: Wabup HSS lepas peserta napak tilas hari jadi ke-75
Kabag Tapem menyebutkan saat ini terdapat lima desa yang penetapan batasnya belum selesai, ditambah dua desa yang mengajukan peninjauan, serta beberapa desa di Kecamatan Daha Barat yang ikut mengusulkan, sehingga terdapat potensi pembahasan untuk total sembilan desa.
"Pelatihan kewilayahan menjadi komponen vital untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan dalam menghadapi dinamika wilayah yang kompleks," ungkapnya.
Adapun kegiatan ini diikuti 41 peserta yang terdiri atas perwakilan perangkat daerah yang menangani SPM sebanyak 18 orang, dan perangkat daerah yang mengepalai wilayah Kecamatan sebanyak 33 orang.
Narasumber yang dihadirkan meliputi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) serta satu orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel.
