Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan bangsa Indonesia tidak boleh meremehkan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), tetapi tidak juga membesar-besarkannya.
"Sebab kalau meremehkan, paham atau gerakan ISIS bisa membahayakan negara dan bangsa Indonesia," ujarnya di sela-sela Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.
Ia mengatakan paham atau gerakan ISIS bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia yang cinta damai.
Sementara, tutur salah seorang Rois Syuriah PBNU itu, terlalu membesar-besarkan ISIS bisa membuat resah masyarakat.
"Justru dalam situasi dan kondisi masyarakat resah tersebut, bisa menjadi sasaran gerakan ISIS," tandasnya dalam sarasehan bertema "Keagamaan, Keummatan, dan Kebangsaan" itu.
Jadi, kata dia, yang terpenting adalah terus mewaspadai gerakan ISIS serta berusaha menangkal atau memperkecil gerakan yang bukan nilai dan budaya Indonesia itu
Menurut dia, penanganan masalah ISIS mungkin tidak jauh berbeda dengan penanganan persoalan narkoba dan minuman keras (miras).
"Penanganan yang kita lakukan bukan di hilir, tapi harus dari hulunya. Sebagai contoh dalam penanganan masalah narkoba dan miras, kenapa tidak pabriknya saja yang kita tutup," sarannya.
Pada bagian lain Hasyim mengatakan agama tidak boleh dibawa untuk menentang, tapi sebaliknya untuk mengayomi. Ia mengritisi peraturan perundang-undangan yang menempelkan atau mengatasnamakan syariah, seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang Ramadhan, dan Perda yang mewajibkan khatam A Quran bagi anak sekolah.
Menurut dia, selama ini peraturan dengan embel-embel syariah terkesan hanya formalitas, tapi pelaksanaannya kurang.
"Mana yang terpenting bagi kita, apakah perjuangan secara formalistis atau substansial? Selain itu yang terpenting akidah, syariah, dan amaliah harus seimbang," kata Hasyim.
Sementara itu, Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah NU Kalimantan Selatan H Sarbaini Haira mengatakan tugas organisasinya ke depan semakin besar dan berat.
"Oleh sebab itu, perlu persiapan dan kesiapan kita semua, antara lain dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan NU khususnya," tandas dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin tersebut.
Sarasehan yang berlangsung sehari itu mengundang beberapa orang narasumber, antara lain mantan Raktor Uniersitas Indonesia Prof Dr Gumilar yang membawakan materi "Plus Minus Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Dr Nasihin Hasan dengan topik "Peran Masyarakat Sipil Dalam Politik Kebangsaan", serta Dr Ray Rangkuti dengan topik "Pegawalan Pemerintah Oleh Rakyat".
Selain itu, Dr Chalid Muhammad dengan topik "Kebijakan Negara Pada Sumber Daya Alam Indonesia" dan Dr KH Malik Madani dengan topik "Hubungan Agama dan Negara Dalam Pandangan Ahlu Sunnah Wal Jama`ah (Aswaja).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Sebab kalau meremehkan, paham atau gerakan ISIS bisa membahayakan negara dan bangsa Indonesia," ujarnya di sela-sela Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.
Ia mengatakan paham atau gerakan ISIS bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia yang cinta damai.
Sementara, tutur salah seorang Rois Syuriah PBNU itu, terlalu membesar-besarkan ISIS bisa membuat resah masyarakat.
"Justru dalam situasi dan kondisi masyarakat resah tersebut, bisa menjadi sasaran gerakan ISIS," tandasnya dalam sarasehan bertema "Keagamaan, Keummatan, dan Kebangsaan" itu.
Jadi, kata dia, yang terpenting adalah terus mewaspadai gerakan ISIS serta berusaha menangkal atau memperkecil gerakan yang bukan nilai dan budaya Indonesia itu
Menurut dia, penanganan masalah ISIS mungkin tidak jauh berbeda dengan penanganan persoalan narkoba dan minuman keras (miras).
"Penanganan yang kita lakukan bukan di hilir, tapi harus dari hulunya. Sebagai contoh dalam penanganan masalah narkoba dan miras, kenapa tidak pabriknya saja yang kita tutup," sarannya.
Pada bagian lain Hasyim mengatakan agama tidak boleh dibawa untuk menentang, tapi sebaliknya untuk mengayomi. Ia mengritisi peraturan perundang-undangan yang menempelkan atau mengatasnamakan syariah, seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang Ramadhan, dan Perda yang mewajibkan khatam A Quran bagi anak sekolah.
Menurut dia, selama ini peraturan dengan embel-embel syariah terkesan hanya formalitas, tapi pelaksanaannya kurang.
"Mana yang terpenting bagi kita, apakah perjuangan secara formalistis atau substansial? Selain itu yang terpenting akidah, syariah, dan amaliah harus seimbang," kata Hasyim.
Sementara itu, Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah NU Kalimantan Selatan H Sarbaini Haira mengatakan tugas organisasinya ke depan semakin besar dan berat.
"Oleh sebab itu, perlu persiapan dan kesiapan kita semua, antara lain dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan NU khususnya," tandas dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin tersebut.
Sarasehan yang berlangsung sehari itu mengundang beberapa orang narasumber, antara lain mantan Raktor Uniersitas Indonesia Prof Dr Gumilar yang membawakan materi "Plus Minus Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Dr Nasihin Hasan dengan topik "Peran Masyarakat Sipil Dalam Politik Kebangsaan", serta Dr Ray Rangkuti dengan topik "Pegawalan Pemerintah Oleh Rakyat".
Selain itu, Dr Chalid Muhammad dengan topik "Kebijakan Negara Pada Sumber Daya Alam Indonesia" dan Dr KH Malik Madani dengan topik "Hubungan Agama dan Negara Dalam Pandangan Ahlu Sunnah Wal Jama`ah (Aswaja).
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014