Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengancam menindak tegas perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Laguna Mandiri, yang beroperasi di Kotabaru wilayah Utara.
"Perusahaan sawit PT. Laguna Mandiri diduga belum mengantongi izin untuk pengoperasian armada yang mengangkut tandan buah segar (TBS)," kata Kepala Dinas Perhubungan Kotabaru, Sugian Noor, di Kotabaru, Kamis.
Menurut Sugian, perusahaan perkebunan kepala sawit yang mengoperasikan armada untuk operasional, harus memiliki izin operasional dari instansi terkait.
Sangat tidak adil, lanjut Kepala Dinas Perhubungan, armada di operasikan di wilayah Kotabaru, tetapi pajaknya dibayarkan ke daerah lain.
"Yang bener saja kalau kita jadi tukang memperbaiki jalan, sementara truk-truk yang merusak membayar pajaknya ke luar Kotabaru," terangnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kotabaru, berencana memanggil perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, terkait izin pengujian kendaraan bermotor atau KIR bagi armada yang dioperasikan di perusahaan.
"Sampai saat ini, sebagian besar kendaraan bermotor yang dioperasikan di perusahaan tambang dan perkebunan tidak memiliki izin KIR, dan itu melanggar," imbuhnya.
Ditegaskan, sejumlah perusahaan pertambangan yang bakal dipanggil, perusahaan batu bara PT Arutmin Indonesia (AI), PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS), dan perusahaan tambang bijih besi PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO).
Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Minamas Group, dan PT Sinarmas Group, serta perusahaan minyak goreng PT Golden Hope Nusantara, juga perusahaan semn PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP).
Banyak kendaraan bermotor yang beroperasi di perusahaan tersebut ditengarai tidak dilengkapi izin KIR sesuai dengan Undang-Undang Nomer 22 tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
"Saya minta perusahaan koperatif terhadap program Dinas Perhubungan, dengan cara menolak kerja sama dengan pengusaha armada/transportasi yang tidak mengantongi izin KIR," teagas Sugian.
Apabila perusahaan tidak koperatif, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan juga akan melakukan hal yang sama.
Sugian menambahkan, Dinas Perhubungan dan Polres Kotabaru akan melakukan razia pengujian kendaraan bermotor, mulai dari Sengayam, Pamukan Barat-Tanjung Sloka, Pulaulaut Selatan.
"Kami akan memberikan sanksi tegas terhadap armada yang mengangkut hasil tambang atau hasil kebun sawit dan tidak memiliki izin KIR," terangnya.***3*** Budi Suyanto
(T.I022/B/B008/B008) 07-08-2014 12:48:42
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Perusahaan sawit PT. Laguna Mandiri diduga belum mengantongi izin untuk pengoperasian armada yang mengangkut tandan buah segar (TBS)," kata Kepala Dinas Perhubungan Kotabaru, Sugian Noor, di Kotabaru, Kamis.
Menurut Sugian, perusahaan perkebunan kepala sawit yang mengoperasikan armada untuk operasional, harus memiliki izin operasional dari instansi terkait.
Sangat tidak adil, lanjut Kepala Dinas Perhubungan, armada di operasikan di wilayah Kotabaru, tetapi pajaknya dibayarkan ke daerah lain.
"Yang bener saja kalau kita jadi tukang memperbaiki jalan, sementara truk-truk yang merusak membayar pajaknya ke luar Kotabaru," terangnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kotabaru, berencana memanggil perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, terkait izin pengujian kendaraan bermotor atau KIR bagi armada yang dioperasikan di perusahaan.
"Sampai saat ini, sebagian besar kendaraan bermotor yang dioperasikan di perusahaan tambang dan perkebunan tidak memiliki izin KIR, dan itu melanggar," imbuhnya.
Ditegaskan, sejumlah perusahaan pertambangan yang bakal dipanggil, perusahaan batu bara PT Arutmin Indonesia (AI), PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS), dan perusahaan tambang bijih besi PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO).
Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Minamas Group, dan PT Sinarmas Group, serta perusahaan minyak goreng PT Golden Hope Nusantara, juga perusahaan semn PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP).
Banyak kendaraan bermotor yang beroperasi di perusahaan tersebut ditengarai tidak dilengkapi izin KIR sesuai dengan Undang-Undang Nomer 22 tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
"Saya minta perusahaan koperatif terhadap program Dinas Perhubungan, dengan cara menolak kerja sama dengan pengusaha armada/transportasi yang tidak mengantongi izin KIR," teagas Sugian.
Apabila perusahaan tidak koperatif, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan juga akan melakukan hal yang sama.
Sugian menambahkan, Dinas Perhubungan dan Polres Kotabaru akan melakukan razia pengujian kendaraan bermotor, mulai dari Sengayam, Pamukan Barat-Tanjung Sloka, Pulaulaut Selatan.
"Kami akan memberikan sanksi tegas terhadap armada yang mengangkut hasil tambang atau hasil kebun sawit dan tidak memiliki izin KIR," terangnya.***3*** Budi Suyanto
(T.I022/B/B008/B008) 07-08-2014 12:48:42
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014