Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru, Rabbiansyah melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat guna mengetahui sistem pelayanan kepada masyarakat.
"Kami mendapatkan info terjadi praktik percaloan pada pelayanan di Disdukcapil, katanya setiap pembuatan KTP, KK, KIA dan akte kelahiran, bagi warga yang ingin cepat jadi ditarif Rp150 ribu hingga Rp500 ribu," kata Robby-sapaan akrabnya.
Untuk mengetahui kebenaran informasi yang berkembang itu, Raobby berinisiatif melakukan sidak dengan cara menyamar sebagai warga sipil yang akan mengurus pembuatan KTP.
Mengenakan baju koko warna merah hati dengan setelan celana trining hitam dan sandal jepit, Robby menggunakan masker dan topi lusuh, kemudian berpura-pura sebagai pemohon beberapa item layanan di dinas tersebut.
Sesampainya di loket pelayanan, dalam penyamarannya itu, Robby mendapat sambutan petugas yang ramah dan melayani dengan baik dan sopan, meski si petugas tidak mengetahui yang dilayani itu adalah anggota dewan.
"Alhamdulillah setelah sampai di capil, para petugas melayani dengan baik, menanyakan kepentingan kita dan mengarahkan dengan sopan apa yang harus di syaratkan dalam proses pembuatan KK, KTP, KIA dan akta kelahiran," tandas Robby.
Bahkan lanjutnya, dari yang diproses pada pagi, sore harinya sudah ada yang selesai, begitu juga dengan biaya-biaya tidak ada alias gratis.
Dikatakannya, dari hasil inspeksi ini, Politisi Perindo itu memastikan bahwa tidak ada praktik percaloan di Disdukcapil Kotabaru.
Begitu mengetahui identitas sang legislator, Kepala Disdukcapil Said Rijani Faharani yang ditemui di ruang kerjanya berterima kasih atas perhatian terhadap instansi yang dipimpinnya.
"Ia memastikan tidak akan ada calo di bawah kepemimpinannya. Baik dalam proses pembuatan KTP, KK, KIA dan Akta Kelahiran," tegas Robby.
Bahkan untuk memastikan penerapan pelayanan yang terbuka dan transparan, kepala dinas juga mengajak berkeliling memastikan ruang-ruang pelayanan dan menyampaikan ada 32 orang tenaga honor yang bekerja di instansi tersebut dan perlu diperhatikan kesejahteraannya.
Robby mengaku, sebagai mitra kerja di komisi, ia mengucapkan terima kasih atas komitmen Disdukcapil atas pelayanan cepat, mudah dan ramah, bersamaan itu diharapkan lebih ditingkatkan lagi pelayanan terhadap warga terlebih masyarakat yang ada di kepulauan dan kecamatan terujung seperti Sungai Durian, Bakau dan daerah lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kami mendapatkan info terjadi praktik percaloan pada pelayanan di Disdukcapil, katanya setiap pembuatan KTP, KK, KIA dan akte kelahiran, bagi warga yang ingin cepat jadi ditarif Rp150 ribu hingga Rp500 ribu," kata Robby-sapaan akrabnya.
Untuk mengetahui kebenaran informasi yang berkembang itu, Raobby berinisiatif melakukan sidak dengan cara menyamar sebagai warga sipil yang akan mengurus pembuatan KTP.
Mengenakan baju koko warna merah hati dengan setelan celana trining hitam dan sandal jepit, Robby menggunakan masker dan topi lusuh, kemudian berpura-pura sebagai pemohon beberapa item layanan di dinas tersebut.
Sesampainya di loket pelayanan, dalam penyamarannya itu, Robby mendapat sambutan petugas yang ramah dan melayani dengan baik dan sopan, meski si petugas tidak mengetahui yang dilayani itu adalah anggota dewan.
"Alhamdulillah setelah sampai di capil, para petugas melayani dengan baik, menanyakan kepentingan kita dan mengarahkan dengan sopan apa yang harus di syaratkan dalam proses pembuatan KK, KTP, KIA dan akta kelahiran," tandas Robby.
Bahkan lanjutnya, dari yang diproses pada pagi, sore harinya sudah ada yang selesai, begitu juga dengan biaya-biaya tidak ada alias gratis.
Dikatakannya, dari hasil inspeksi ini, Politisi Perindo itu memastikan bahwa tidak ada praktik percaloan di Disdukcapil Kotabaru.
Begitu mengetahui identitas sang legislator, Kepala Disdukcapil Said Rijani Faharani yang ditemui di ruang kerjanya berterima kasih atas perhatian terhadap instansi yang dipimpinnya.
"Ia memastikan tidak akan ada calo di bawah kepemimpinannya. Baik dalam proses pembuatan KTP, KK, KIA dan Akta Kelahiran," tegas Robby.
Bahkan untuk memastikan penerapan pelayanan yang terbuka dan transparan, kepala dinas juga mengajak berkeliling memastikan ruang-ruang pelayanan dan menyampaikan ada 32 orang tenaga honor yang bekerja di instansi tersebut dan perlu diperhatikan kesejahteraannya.
Robby mengaku, sebagai mitra kerja di komisi, ia mengucapkan terima kasih atas komitmen Disdukcapil atas pelayanan cepat, mudah dan ramah, bersamaan itu diharapkan lebih ditingkatkan lagi pelayanan terhadap warga terlebih masyarakat yang ada di kepulauan dan kecamatan terujung seperti Sungai Durian, Bakau dan daerah lainnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020