Komisi II DPRD Kota Banjarmasin memanggil Badan Keuangan Daerah kota setempat untuk mengetahui kondisi sebenarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa pandemi COVID-19 ini, pasalnya dikabarkan menurun drastis.
Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Ahmad Faisal Hariyadi usai rapat dengan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tersebut di ruang komisi, Selasa, menyampaikan, bahwa memang benar potensi PAD bisa turun fantastis antara 30 persen hingga 50 persen jika pandemi COVID-19 ini tidak cepat usai.
"Ini kita berpikir keras bagaimana pemerintah kota mengatasi masalah ini, bagaimana "mensiasati" agar kehilangan itu tidak sampai besar demikian," ujarnya.
Politisi PAN ini menyatakan, pemerintah kota harus melakukan langkah konkret dari sekarang untuk meminimalisir besarnya penurunan PAD tahun ini.
"Kalau tidak ada langkah dan kebijakan serius menangani ini, PAD pasti akan terjun bebas, program pembangunan akan datang terpengaruh besar," beber Faisal.
Pihaknya pun menyetujui jika ada regulasi yang harus dibuat di masa pandemi ini, yakni, agar gairah ekonomi di Banjarmasin kembali bisa bergulir dengan baik.
Sebab, kata dia, tumpuan ekonomi di Kota Banjarmasin ini pada perdagangan dan jasa, tidak ada sumberdaya alam seperti batu bara dan lainnya.
Sehingga, ujar Faisal, bagaimana menggairahkan perdagangan termasuk pariwisata di daerah ini hingga jasa perhotelan, restoran dan hiburan kembali beraktivitas, meski dengan adanya protokol kesehatan yang ketat.
Pihaknya pun, kata Faisal, akan terus mengawasi langkah pemerintah menangani masalah ekonomi karena COVID-19 ini, namun tetap memaklumi karena adanya musibah ini pasti target PAD tidak mungkin tercapai hingga 100 persen.
"Tapi kita tidak berharap bersama jika hanya tercapainya 50 persen saja," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Subhan Noor Yaumil mengakui, bahwa realisasi PAD sangat turun drastis akibat mewabahnya COVID-19 ini, sebab aktivitas usaha di daerah sempat terhenti.
Karenanya, kata Subhan, target pencapaian PAD pada tahun 2020 terpaksa diturunkan sekitar 35 persen, dari target total sekitar Rp367 miliar menjadi target total sekitar Rp250 miliar.
"Karena tidak mungkin sudah mencapai itu, sebab jasa penyumbang PAD terbesar seperti dari pajak restoran, perhotelan juga hiburan sempat terhenti beberapa bulan, saat ini beroperasi juga sangat tidak maksimal," ujarnya.
Namun, kata Subhan, setelah mulai dilonggarkanya aturan pembatasan sosial, berlangsung ada kenaikan PAD sejak Juli ini, moga terus naik hingga akhir tahun, sehingga dapat memenuhi target PAD yang sudah ditetapkan sesuai revisi tersebut.
Ketua komisi II DPRD Kota Banjarmasin Ahmad Faisal Hariyadi.(Antaranews Kalsel/Sukarli)
