Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel masih banyak warga kurang mampu yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) dan perlu mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD HST, Abdul Rahman AZ saat rapat paripurna penyampaian laporan pansus terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2019 di gedung dewan setempat, Kamis (30/7).
"Kami meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman agar lebih intens melobi ke pemerintah pusat, agar lebih banyak lagi dapat kouta bedah rumah," kata anggota DPRD dari Fraksi partai Golkar tersebut.
Disamping itu, Pemkab juga harus membina hubungan baik dengan anggota DPR RI, H Rifky Karsayuda yang merupakan putra daerah HST, karena Kementerian PUPR merupakan mitranya di komisi V.
"Dengan demikian, dapat saling bersinergi dan dapat kouta bantuan bedah rumah lebih banyak dari kementerian. Karena kami melihat, masih banyak rumah yang tidak layak huni di beberapa kecamatan wilayah HST," tukasnya.
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perkim HST, Ahmad Syafaat saat dikonfirmasi menyampaikan, Tahun 2016 awal data RTLH adalah sebanyak 7.835 unit.
"Tahun 2019 tadi, hasil verifikasi pendataan sisa RTLH tinggal 4.270 unit yang perlu dibantu," katanya.
Dikatakannya, target minimal 1000 buah per tahun, jadi insyaallah dalam jangka waktu empat tahun bisa tuntas dan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di HST.
Sebelumnya, per tahun jatah dari dana APBN sekitar 300 sampai 500 buah.
"Alhamdulillah, tahun ini bisa dapat Kouta 800 unit dan sudah mulai pembangunannya," kata Syafaat.
Ditambahkannya, tahun depan, target usulan ke Kementrian sebanyak 1.421 unit.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Hal itu disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD HST, Abdul Rahman AZ saat rapat paripurna penyampaian laporan pansus terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2019 di gedung dewan setempat, Kamis (30/7).
"Kami meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman agar lebih intens melobi ke pemerintah pusat, agar lebih banyak lagi dapat kouta bedah rumah," kata anggota DPRD dari Fraksi partai Golkar tersebut.
Disamping itu, Pemkab juga harus membina hubungan baik dengan anggota DPR RI, H Rifky Karsayuda yang merupakan putra daerah HST, karena Kementerian PUPR merupakan mitranya di komisi V.
"Dengan demikian, dapat saling bersinergi dan dapat kouta bantuan bedah rumah lebih banyak dari kementerian. Karena kami melihat, masih banyak rumah yang tidak layak huni di beberapa kecamatan wilayah HST," tukasnya.
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perkim HST, Ahmad Syafaat saat dikonfirmasi menyampaikan, Tahun 2016 awal data RTLH adalah sebanyak 7.835 unit.
"Tahun 2019 tadi, hasil verifikasi pendataan sisa RTLH tinggal 4.270 unit yang perlu dibantu," katanya.
Dikatakannya, target minimal 1000 buah per tahun, jadi insyaallah dalam jangka waktu empat tahun bisa tuntas dan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di HST.
Sebelumnya, per tahun jatah dari dana APBN sekitar 300 sampai 500 buah.
"Alhamdulillah, tahun ini bisa dapat Kouta 800 unit dan sudah mulai pembangunannya," kata Syafaat.
Ditambahkannya, tahun depan, target usulan ke Kementrian sebanyak 1.421 unit.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020