Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS), menyampaikan menyepakati Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksananaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, dan memberikan beberapa masukan serta saran untuk evaluasi di masa mendatang.
Anggota Fraksi PKS DPRD HSS, Mardiansyah, di Kandangan, Selasa (29/7), mengatakan berdasarkan pengamatan pihaknya biaya pemeliharaan peternakan sapi tersebut dinilai terlalu besar dari anggaran daerah yang dialokasikan, bila dibandingkan dengan jumlah ternak yang dipelihara.
"Lebih baik dipihak ketigakan daripada setiap tahun akan terjadi pemborosan anggaran, dan ini kami sampaikan untuk dapat dievaluasi dan tujuannya demi penghematan anggaran daerah," katanya, dalam pendapat akhir fraksi PKS saat rapat paripurna di kantor DPRD setempat.
Baca juga: Peringatan hari kemerdekaan di tengah pandemi, DPRD HSS sarankan lomba virtual
Dijelaskan dia, apabila program pemeliharaan sapi dalam program pengembangan pakan ternak dan hijauan makanan ternak dimaksud untuk peternakan milik pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian di Desa Hariti, Kecamatan Sungai Raya, maka tidak berimbang antara anggaran yang dikeluarkan dengan populasi ternak yang dipelihara.
Dari informasi yang diperoleh pihaknya di sana ada sekitar 12 ekor sapi yang dipelihara, sedangkan biaya pemeliharaan yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp166 juta lebih, bahkan kalau dibelikan sapi bisa lebih dari 10 ekor sapi tambahan.
Anggota DPRD Fraksi PKS Yusperi, mengatakan evaluasi diharapkan bisa dilakukan agar bisa dihitung atau dikalkukasi ulang, termasuk untung dan ruginya, salah satu alternatifnya bisa dipihak ketigakan.
Baca juga: Kembangkan budidaya cabai dan bawang merah HSS, BI Kalsel dan pemkab kerjasama
"Agar jumlah sapi yang dipelihara dan pakan yang disediakan ideal, apalagi lokasi kandangan dan lahan peternakan yang luas sangat memungkinkan untuk digembalakan di rumput yang ada, bahkan tanpa perlu menanam," katanya.
Menurut dia, memang saat menjelang Hari Raya Idul Fitri memang diinformasikan kembali ada masuk puluhan ternak sapi ke lokasi peternakan tersebut, namun ini sifatnya temporer atau sementara waktu, karena akan diambil segera untuk disembelih dan dikorbankan dalam perayaan hari raya tersebut.
Selain peternakan sapi, pihaknya juga memberikan masukan dan saran untuk evaluasi retribusi bidang pariwisata, karena jumlah pendapatan daerah dilaporkan SKPD terkait berjumlah Rp557 juta, padahal nantinya bisa meningkat lagi ke depannya, dan apabila perlu bisa menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Anggota Fraksi PKS DPRD HSS, Mardiansyah, di Kandangan, Selasa (29/7), mengatakan berdasarkan pengamatan pihaknya biaya pemeliharaan peternakan sapi tersebut dinilai terlalu besar dari anggaran daerah yang dialokasikan, bila dibandingkan dengan jumlah ternak yang dipelihara.
"Lebih baik dipihak ketigakan daripada setiap tahun akan terjadi pemborosan anggaran, dan ini kami sampaikan untuk dapat dievaluasi dan tujuannya demi penghematan anggaran daerah," katanya, dalam pendapat akhir fraksi PKS saat rapat paripurna di kantor DPRD setempat.
Baca juga: Peringatan hari kemerdekaan di tengah pandemi, DPRD HSS sarankan lomba virtual
Dijelaskan dia, apabila program pemeliharaan sapi dalam program pengembangan pakan ternak dan hijauan makanan ternak dimaksud untuk peternakan milik pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian di Desa Hariti, Kecamatan Sungai Raya, maka tidak berimbang antara anggaran yang dikeluarkan dengan populasi ternak yang dipelihara.
Dari informasi yang diperoleh pihaknya di sana ada sekitar 12 ekor sapi yang dipelihara, sedangkan biaya pemeliharaan yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp166 juta lebih, bahkan kalau dibelikan sapi bisa lebih dari 10 ekor sapi tambahan.
Anggota DPRD Fraksi PKS Yusperi, mengatakan evaluasi diharapkan bisa dilakukan agar bisa dihitung atau dikalkukasi ulang, termasuk untung dan ruginya, salah satu alternatifnya bisa dipihak ketigakan.
Baca juga: Kembangkan budidaya cabai dan bawang merah HSS, BI Kalsel dan pemkab kerjasama
"Agar jumlah sapi yang dipelihara dan pakan yang disediakan ideal, apalagi lokasi kandangan dan lahan peternakan yang luas sangat memungkinkan untuk digembalakan di rumput yang ada, bahkan tanpa perlu menanam," katanya.
Menurut dia, memang saat menjelang Hari Raya Idul Fitri memang diinformasikan kembali ada masuk puluhan ternak sapi ke lokasi peternakan tersebut, namun ini sifatnya temporer atau sementara waktu, karena akan diambil segera untuk disembelih dan dikorbankan dalam perayaan hari raya tersebut.
Selain peternakan sapi, pihaknya juga memberikan masukan dan saran untuk evaluasi retribusi bidang pariwisata, karena jumlah pendapatan daerah dilaporkan SKPD terkait berjumlah Rp557 juta, padahal nantinya bisa meningkat lagi ke depannya, dan apabila perlu bisa menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaannya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020