Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori meminta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dapat disukseskan masyarakat di 270 daerah sebagai bagian dari agenda nasional.
"Pilkada serentak 2020 sebagaimana diketahui ada di 270 daerah, kecuali di Aceh dan DKI Jakarta yang tidak ada, yang 32 provinsi itu semua ada Pilkada. Itu merupakan agenda nasional, atau ada juga yang menyebut program strategis nasional, dan itu harus dilaksanakan dan disukseskan," ujar Hudori dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (26/7) pagi.
Hudori mengimbau agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dapat dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi, sebagaimana amanat sistem demokrasi di Republik Indonesia.
Tak kalah penting, pesta demokrasi yang berbeda dengan kondisi normal pada umumnya ini juga harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan bersama.
Baca juga: KPK memanggil bekas Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni kasus KTP-el
"Prinsip demokrasi yang saya maksud ini, bisa saja, supaya nanti bisa melahirkan pemimpin daerah yang berkomitmen antara lain, berkualitas, di satu sisi harus memperhatikan protokol kesehatan," kata Hudori.
"Yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi," tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kemendagri mengisi bimbingan teknis pendidikan politik Partai Golkar, 'Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020' di Pullman Hotel Jakarta, Sabtu (25/07/2020) malam.
Baca juga: Kemendagri latih pengelolaan keuangan bagi kepala SKPD HST
Hudori juga meminta dukungan kepada semua pihak agar agenda besar di 270 daerah itu dapat disukseskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Pilkada serentak 2020 sebagaimana diketahui ada di 270 daerah, kecuali di Aceh dan DKI Jakarta yang tidak ada, yang 32 provinsi itu semua ada Pilkada. Itu merupakan agenda nasional, atau ada juga yang menyebut program strategis nasional, dan itu harus dilaksanakan dan disukseskan," ujar Hudori dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (26/7) pagi.
Hudori mengimbau agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dapat dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi, sebagaimana amanat sistem demokrasi di Republik Indonesia.
Tak kalah penting, pesta demokrasi yang berbeda dengan kondisi normal pada umumnya ini juga harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan bersama.
Baca juga: KPK memanggil bekas Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni kasus KTP-el
"Prinsip demokrasi yang saya maksud ini, bisa saja, supaya nanti bisa melahirkan pemimpin daerah yang berkomitmen antara lain, berkualitas, di satu sisi harus memperhatikan protokol kesehatan," kata Hudori.
"Yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi," tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kemendagri mengisi bimbingan teknis pendidikan politik Partai Golkar, 'Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020' di Pullman Hotel Jakarta, Sabtu (25/07/2020) malam.
Baca juga: Kemendagri latih pengelolaan keuangan bagi kepala SKPD HST
Hudori juga meminta dukungan kepada semua pihak agar agenda besar di 270 daerah itu dapat disukseskan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020