Banjarmasin,  (AntaranewsKalsel) - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Selatan menggelar Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) pada dua tempat di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut dengan waktu yang berbeda.

KIP yang dilaksanakan secara nasional itu salah satu bentuk kepedulian dan konstribusi HTI terhadap negara yang penduduknya muslim terbesar di dunia, ujar Ketua DPD II HTI Kota Banjarmasin Wahyudi Ibnu Yusuf, Minggu.

Hal itu dimaksudkan agar negara yang besar di bawah naungan keridhaan Allah swt. Karena HTI menilai, sejak 69 tahun Indonesia merdeka, namun kita semua masih belum bebas sepenuhnya dari dominasi negara-negara barat imprerialis, ujarnya.

Menurut dia, terlalu banyak kebijakan pemerintah Indonesia yang secara nyata menunjukkan keberpihakan bukan kepada rakyatnya sendiri.

"Atas nama demokrasi dan modernisasi, rakyat dipaksa untuk mengikuti semua keputusan penguasanya, padahal itu merugikan kelangsungan hidupnya," ujarnya.

Ia berpendapat, secara ekonomi, penjarahan kekayaan alam Indonesia oleh perusahaan-perusahaan asing sudah sangat nyata. Tetapi penguasa di Indonesia bertingkah seperti layaknya kaki tangan mereka.

"Berdiri tegak hanya untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan asing tersebut, sekalipun harus mengorbankan rakyat sendiri. Asing yang notabene penghisap kekayaan negeri ini, lebih dihormati daripada rakyatnya sendiri," tandasnya.

Begitu pula dengan berdalihkan atas nama rakyat, kebijakan seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji, komersialisasi kesehatan seperti BPJS terus akan bergulir.

"Apakah kita hanya menunggu Indonesia yang makmur, pada saatnya nanti kehilangan berbagai sumber daya dan kekayaan yang begitu banyak, karena dihisap imperalis barat," katanya.

Karena itu, HTI mengajak umat agar segera melepaskan diri dari sistem ekonomi kapitalisme dan sistem pemerintahan demokrasi. Umat harus berani untuk melakukan perubahan mendasar, bukan hanya perubahan orang/pemimpin, melainkan perubahan sistem.

"Sistem Demokrasi harus diubah menjadi sistem Khilafah, sistem ekonomi Kapitalisme juga harus diubah menjadi sistem ekonomi Islam," tandasnya.

"HTI yakin perubahan itu akan terjadi, karena umat sekarang telah memiliki kesadaran dan sedang bergerak menuju penegakkan Syariah dan Khilafah, sambil mencampakkan demokrasi dan kapitalisme ke dalam keranjang sampah peradaban," lanjutnya.

Tema KIP tersebut; "Indonesia Milik Allah, Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal" untuk Kalsel pelaksanaan di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin, 29 Mei 2014.

Kemudian di Gedung Futsal Sultan Kuning Rantau (117 km utara Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Tapin, Kalsel 1 Juni 2014.

Pewarta: Syamsuddin Hasan

Editor : Imam Hanafi


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014