Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Ir Syamsir Rahman optimistis produksi pangan di Kalsel akan mencapai 1,5 juta ton pada 2020.
Menurut Syamsir di Banjarmasin Senin, kendati terjadi pemotongan anggaran hingga 50 persen dampak COVID-19, produksi pangan Kalsel masih relatif cukup tinggi.
"Memang terjadi penurunan target produksi dari 1,8 juta ton menjadi 1,5 juta ton, namun produksi tersebut, tidak akan mengganggu stok pangan daerah," katanya.
Saat ini, kata dia, stok pangan Kalsel mencapai 800 ton gabah kering giling, dan diperkirakan pada Agustus bertambah menjadi 1,2 juta ton dan hingga akhir tahun mencapai 1,5 juta ton.
Hal itu, kata dia, karena kini para petani sedang berjuang untuk melakukan optimalisasi lahan selama kemarau dengan menanam padi bibit unggul, yang hasilnya lebih banyak dan menguntungkan.
Menurut Syamsir, untuk membuka lahan baru saat ini agak sulit, karena kondisi lahan gambut yang perlu teknologi dengan biaya yang tidak sedikit.
Sehingga optimalisasi lahan, baik itu dengan meningkatkan masa tanam dari satu kali menjadi dua atau tiga kali dan pemanfaatan bibit unggul, menjadi salah satu solusi yang cukup menguntungkan petani.
Syamsir mencontohkan optimalisasi lahan padi di Kabupaten Barito Kuala, dalam satu hektare menghasilkan padi hingga 12 ton. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding panen padi lokal yang rata-rata antara 7-9 ton per hektare.
"Saat ini, petani banyak yang lebih suka menanam padi benih unggul, dibanding lokal, karena keuntungannya jauh lebih besar," katanya.
Syamsir mengungkapkan, stok pangan Kalsel pada dasarnya sangat mencukupi, terutama saat pandemi. Karena konsumsi beras warga Kalsel selama satu tahun, hanya sekitar 300 ton, sedangkan produksi di atas satu juta ton.
Hanya saja, kata dia, yang perlu diantisipasi adalah banyak produksi Kalsel selama ini lari ke luar daerah, sehingga dikhawatirkan, stok di dalam daerah berkurang.
"Mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk membeli beras petani di atas harga pasar, sehingga petani tidak menjual ke tengkulak atau ke luar daerah," katanya.
Dia berharap, selain Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten di Kalsel juga melakukan hal yang sama, yaitu menyiapkan anggaran untuk membeli beras petani, sebagai antisipasi stok pangan di daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Menurut Syamsir di Banjarmasin Senin, kendati terjadi pemotongan anggaran hingga 50 persen dampak COVID-19, produksi pangan Kalsel masih relatif cukup tinggi.
"Memang terjadi penurunan target produksi dari 1,8 juta ton menjadi 1,5 juta ton, namun produksi tersebut, tidak akan mengganggu stok pangan daerah," katanya.
Saat ini, kata dia, stok pangan Kalsel mencapai 800 ton gabah kering giling, dan diperkirakan pada Agustus bertambah menjadi 1,2 juta ton dan hingga akhir tahun mencapai 1,5 juta ton.
Hal itu, kata dia, karena kini para petani sedang berjuang untuk melakukan optimalisasi lahan selama kemarau dengan menanam padi bibit unggul, yang hasilnya lebih banyak dan menguntungkan.
Menurut Syamsir, untuk membuka lahan baru saat ini agak sulit, karena kondisi lahan gambut yang perlu teknologi dengan biaya yang tidak sedikit.
Sehingga optimalisasi lahan, baik itu dengan meningkatkan masa tanam dari satu kali menjadi dua atau tiga kali dan pemanfaatan bibit unggul, menjadi salah satu solusi yang cukup menguntungkan petani.
Syamsir mencontohkan optimalisasi lahan padi di Kabupaten Barito Kuala, dalam satu hektare menghasilkan padi hingga 12 ton. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding panen padi lokal yang rata-rata antara 7-9 ton per hektare.
"Saat ini, petani banyak yang lebih suka menanam padi benih unggul, dibanding lokal, karena keuntungannya jauh lebih besar," katanya.
Syamsir mengungkapkan, stok pangan Kalsel pada dasarnya sangat mencukupi, terutama saat pandemi. Karena konsumsi beras warga Kalsel selama satu tahun, hanya sekitar 300 ton, sedangkan produksi di atas satu juta ton.
Hanya saja, kata dia, yang perlu diantisipasi adalah banyak produksi Kalsel selama ini lari ke luar daerah, sehingga dikhawatirkan, stok di dalam daerah berkurang.
"Mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk membeli beras petani di atas harga pasar, sehingga petani tidak menjual ke tengkulak atau ke luar daerah," katanya.
Dia berharap, selain Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten di Kalsel juga melakukan hal yang sama, yaitu menyiapkan anggaran untuk membeli beras petani, sebagai antisipasi stok pangan di daerah.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020