Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan melakukan studi banding ke Provinsi Kalimantan Barat untuk belajar guna mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
"Tidak salah, kalau kita belajar ke Kalbar, bagaimana mereka bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dalam pelaksanaan APBD provinsi setempat," ujar Ketua Komisi I DPRD Kalsel Achmad Bisung, sebelum ke Pontianak, Senin.
Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrat itu mengaku heran dan bertanya-tanya, mengapa sejak era reformasi atau otonomi daerah tahun 1999, pemerintah provinsinya belum pernah meraih opini WTP dalam hal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
"Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bisa mendapatkan opini WTP dari BPK-RI. Betulkah karena permasalahan aset daerah yang mengganjal Pemprov Kalsel untuk mendapatkan WTP atau hanya bisa mencapai Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," lanjutnya.
"Kalau memang titik permasalahan pada aset daerah, sehingga tak bisa mendapatkan WTP, maka untuk LKPD Kalsel 2013 pun, saya belum yakin betul Pemprov kita bisa meraih opni WTP tersebut," lanjut politisi senior Partai Demokrat itu.
Pasalnya, menurut Ketua Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi aset daerah tersebut, sistem pengelolaan atau inventarisasi aset yang merupakan kekayaan Pemprov setempat, belum maksimal.
"Masih banyak aset Pemprov yang belum jelas status dan keberadaannya, karena terkendali masalah pengadmnistrasian, baik yang berada di ibu kota provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalsel," tuturnya tanpa merinci.
"Ketidak jelasan status ataupun keberadaan aset daerah tersebut, karena kelalaian Pemprov melakukan pengecekan dan inventarisasi, terutama yang berasal dari intansi vertikal yang melebur sejak era otonomi daerah," demikian Achmad Bisung.
Studi banding Komisi I DPRD Kalsel ke Kalbar untuk belajar mendapatkan WTP itu dijadwalkan 21 - 23 April 2014, dengan mengajak mitra kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan melakukan studi banding ke Provinsi Kalimantan Barat untuk belajar guna mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
"Tidak salah, kalau kita belajar ke Kalbar, bagaimana mereka bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dalam pelaksanaan APBD provinsi setempat," ujar Ketua Komisi I DPRD Kalsel Achmad Bisung, sebelum ke Pontianak, Senin.
Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrat itu mengaku heran dan bertanya-tanya, mengapa sejak era reformasi atau otonomi daerah tahun 1999, pemerintah provinsinya belum pernah meraih opini WTP dalam hal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
"Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bisa mendapatkan opini WTP dari BPK-RI. Betulkah karena permasalahan aset daerah yang mengganjal Pemprov Kalsel untuk mendapatkan WTP atau hanya bisa mencapai Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," lanjutnya.
"Kalau memang titik permasalahan pada aset daerah, sehingga tak bisa mendapatkan WTP, maka untuk LKPD Kalsel 2013 pun, saya belum yakin betul Pemprov kita bisa meraih opni WTP tersebut," lanjut politisi senior Partai Demokrat itu.
Pasalnya, menurut Ketua Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi aset daerah tersebut, sistem pengelolaan atau inventarisasi aset yang merupakan kekayaan Pemprov setempat, belum maksimal.
"Masih banyak aset Pemprov yang belum jelas status dan keberadaannya, karena terkendali masalah pengadmnistrasian, baik yang berada di ibu kota provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalsel," tuturnya tanpa merinci.
"Ketidak jelasan status ataupun keberadaan aset daerah tersebut, karena kelalaian Pemprov melakukan pengecekan dan inventarisasi, terutama yang berasal dari intansi vertikal yang melebur sejak era otonomi daerah," demikian Achmad Bisung.
Studi banding Komisi I DPRD Kalsel ke Kalbar untuk belajar mendapatkan WTP itu dijadwalkan 21 - 23 April 2014, dengan mengajak mitra kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014