Kepolisian Resor Barito Kuala, Kalimantan Selatan, menggelar rapar koordinasi dengan Pemkab Batola terkait rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Barito Kuala (Batola), di Aula Jananuraga, Senin (4/5).
Rakor dihadiri Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Ketua DPRD Saleh, Kapolres Batola AKBP Bagus Suseno, Perwakilan Kodim 1005 Marabahan, jajaran Gugus Tugas, SKPD terkait, para camat, polsek dan koramil itu dinilai sangat penting kendati pelaksanaannya masih menunggu persetujuan Menteri Kesehatan.
"PSBB yang akan dijalankan Batola dalam upaya mendukung pelaksanaan PSBB yang diterapkan Kota Banjarmasin," ujar Wabup Batola H Rahmadian Noor.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), sebut dia, menganggap PSBB yang dilaksanakan Kota Banjarmasin tidak akan maksimal, jika daerah-daerah sekitarnya tidak menerapkan hal serupa.
Oleh karenanya, sebut dia, Pemprov Kalsel mengajukan tiga daerah tetangga yakni Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru untuk diterapkan PSBB ke Menteri Kesehatan RI.
Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor mengapresiasi inisiatif yang dilaksanakan Polres Batola untuk melaksanakan rakor.
Wabup mengatakan, penerapan PSBB tentu tidak mudah namun memerlukan koordinasi dan bantuan berbagai pihak, khususnya dari polres terkait pengamanan.
“Sebelum penerapan PSBB, berbagai aspek dan kebutuhan semuanya harus dipikirkan dan dibicarakan,” katanya.
Rahmadi juga berharap, bantuan polres untuk menjaga perbatasan-perbatasan kecamatan yang sudah dianggap zona merah dan terjadi transmisi lokal yang saat ini terdapat di beberapa kecamatan yang membutuhkan penguatan personil pengamanan untuk memutus rantai penyebaran.
Terkait masalah pendanaan, wabup yang akrap disapa pak Rahmadi itu mengatakan, pihak kabupaten telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar yang berasal dari penggesaran dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas maupun pengadaan barang dan jasa.
“Untuk kepastian rincian dana operasional pelaksanaannya nanti menunggu arahan dari Bupati. Yang pasti dana ini akan digunakan untuk biaya operasional di lapangan seperti untuk rumah sakit, puskesmas, jaring pengamanan sosial, dan bantuan usaha kecil terdampak,“ paparnya.
Mantan anggota DPRD Batola itu mengutarakan, saat ini Pemkab Batola telah membagikan 20 ribu paket sembako bagi masyarakat dalam upaya meringankan beban penurunan perekonomian akibat dampak COVID-19.
Sementara, Kapolres Batola AKBP Bagus Suseno menyambut positif berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan.
Dia menyatakan, akan mendukung berbagai upaya yang dilakukan terutama terkait pengamanan.
Bagus memerintahkan jajarannya memperkuat pos-pos penjagaan antarkecamatan dari swadaya yang dilakukan masyarakat.
“Yang perlu kita pahami bersama bahwa PSBB merupakan pembatasan bukan pelarangan,” ingatnya.
Kapolres juga menyatakan, dalam pelaksanaan nantinya pihaknya akan mengedepankan pendekatan humanis.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Rakor dihadiri Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Ketua DPRD Saleh, Kapolres Batola AKBP Bagus Suseno, Perwakilan Kodim 1005 Marabahan, jajaran Gugus Tugas, SKPD terkait, para camat, polsek dan koramil itu dinilai sangat penting kendati pelaksanaannya masih menunggu persetujuan Menteri Kesehatan.
"PSBB yang akan dijalankan Batola dalam upaya mendukung pelaksanaan PSBB yang diterapkan Kota Banjarmasin," ujar Wabup Batola H Rahmadian Noor.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), sebut dia, menganggap PSBB yang dilaksanakan Kota Banjarmasin tidak akan maksimal, jika daerah-daerah sekitarnya tidak menerapkan hal serupa.
Oleh karenanya, sebut dia, Pemprov Kalsel mengajukan tiga daerah tetangga yakni Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru untuk diterapkan PSBB ke Menteri Kesehatan RI.
Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor mengapresiasi inisiatif yang dilaksanakan Polres Batola untuk melaksanakan rakor.
Wabup mengatakan, penerapan PSBB tentu tidak mudah namun memerlukan koordinasi dan bantuan berbagai pihak, khususnya dari polres terkait pengamanan.
“Sebelum penerapan PSBB, berbagai aspek dan kebutuhan semuanya harus dipikirkan dan dibicarakan,” katanya.
Rahmadi juga berharap, bantuan polres untuk menjaga perbatasan-perbatasan kecamatan yang sudah dianggap zona merah dan terjadi transmisi lokal yang saat ini terdapat di beberapa kecamatan yang membutuhkan penguatan personil pengamanan untuk memutus rantai penyebaran.
Terkait masalah pendanaan, wabup yang akrap disapa pak Rahmadi itu mengatakan, pihak kabupaten telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar yang berasal dari penggesaran dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas maupun pengadaan barang dan jasa.
“Untuk kepastian rincian dana operasional pelaksanaannya nanti menunggu arahan dari Bupati. Yang pasti dana ini akan digunakan untuk biaya operasional di lapangan seperti untuk rumah sakit, puskesmas, jaring pengamanan sosial, dan bantuan usaha kecil terdampak,“ paparnya.
Mantan anggota DPRD Batola itu mengutarakan, saat ini Pemkab Batola telah membagikan 20 ribu paket sembako bagi masyarakat dalam upaya meringankan beban penurunan perekonomian akibat dampak COVID-19.
Sementara, Kapolres Batola AKBP Bagus Suseno menyambut positif berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan.
Dia menyatakan, akan mendukung berbagai upaya yang dilakukan terutama terkait pengamanan.
Bagus memerintahkan jajarannya memperkuat pos-pos penjagaan antarkecamatan dari swadaya yang dilakukan masyarakat.
“Yang perlu kita pahami bersama bahwa PSBB merupakan pembatasan bukan pelarangan,” ingatnya.
Kapolres juga menyatakan, dalam pelaksanaan nantinya pihaknya akan mengedepankan pendekatan humanis.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020