Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel)- Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Nasib Alamsyah daerah pemilihan Kalimantan Selatan akan memperjuangkan agar arah pembagian pembangunan terbanyak untuk daerah.
"Kalau saya terpilih menjadi anggota DPR-RI, akan perjuangkan agar pembagian kue pembangunan lebih banyak untuk daerah," tandas Kolonel Infantri purnawirawan yang kini Ketua DPRD Kalsel, Jumat.
Pensiunan perwira menengah TNI-AD itu kurang sependapat dengan pola/kebijakan pembangunan yang belakangan terkesan kurang menyentuh kepentingan rakyat pedesaan atau di daerah.
Sebagai contoh banyak jalan-jalan desa di Kalsel yang rusak dan nyaris tanpa ada perbaikan, sementara anggaran daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota belum mampu membiayai.
"Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat besar, tapi bagian untuk daerah sangat kecil, yaitu berbanding 80 persen pemerintah pusat dan 20 persen untuk daerah)," ujarnya.
Mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan itu terkesan dengan pola/kebijakan pembangunan tempo dulu yang dikenal proyek-proyek Inpres pedesaan.
"Ketika sistem Inpres, bukan cuma jariangan jalan pedesaan yang makin bertambah untuk membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil, tapi jalan-jalan desa selalu menjadi perhatian," tandasnya.
"Masak daerah yang cukup besar menyumbang penerimaan devisa negara, tidak mendapat keadilan dalam pembagian kue pembangunan. Padahal Indonesia itu bukan cuma Jakarta atau Pulau Jawa," lanjutnya.
Menurut alumnus Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1973 tersebut, selama ketidakadilan dalam pembagian kue pembangunan, maka selama itu pula daerah teriak menuntut keadilan.
"Memang alasan pemerintah pusat selama ini, demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tapi alasan itu terkesan dibuat-buat," lanjut mantan perwira Operasi Seroja untuk memerdekakan Timor Timur dari kekuasaan Portugis tersebut.
"Ya, memang NKRI untuk segala-galanya, tapi jangan ada kesan di satu sisi ada yang diangkat dan di sisi lain terinjak. Hal seperti itu rentan terjadi ketidakstabilan NKRI, yang menjadi sasaran imprialisme baru dan kolonialisme baru," demikian Nasib Alamsyah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel)- Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Nasib Alamsyah daerah pemilihan Kalimantan Selatan akan memperjuangkan agar arah pembagian pembangunan terbanyak untuk daerah.
"Kalau saya terpilih menjadi anggota DPR-RI, akan perjuangkan agar pembagian kue pembangunan lebih banyak untuk daerah," tandas Kolonel Infantri purnawirawan yang kini Ketua DPRD Kalsel, Jumat.
Pensiunan perwira menengah TNI-AD itu kurang sependapat dengan pola/kebijakan pembangunan yang belakangan terkesan kurang menyentuh kepentingan rakyat pedesaan atau di daerah.
Sebagai contoh banyak jalan-jalan desa di Kalsel yang rusak dan nyaris tanpa ada perbaikan, sementara anggaran daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota belum mampu membiayai.
"Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat besar, tapi bagian untuk daerah sangat kecil, yaitu berbanding 80 persen pemerintah pusat dan 20 persen untuk daerah)," ujarnya.
Mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan itu terkesan dengan pola/kebijakan pembangunan tempo dulu yang dikenal proyek-proyek Inpres pedesaan.
"Ketika sistem Inpres, bukan cuma jariangan jalan pedesaan yang makin bertambah untuk membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil, tapi jalan-jalan desa selalu menjadi perhatian," tandasnya.
"Masak daerah yang cukup besar menyumbang penerimaan devisa negara, tidak mendapat keadilan dalam pembagian kue pembangunan. Padahal Indonesia itu bukan cuma Jakarta atau Pulau Jawa," lanjutnya.
Menurut alumnus Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1973 tersebut, selama ketidakadilan dalam pembagian kue pembangunan, maka selama itu pula daerah teriak menuntut keadilan.
"Memang alasan pemerintah pusat selama ini, demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tapi alasan itu terkesan dibuat-buat," lanjut mantan perwira Operasi Seroja untuk memerdekakan Timor Timur dari kekuasaan Portugis tersebut.
"Ya, memang NKRI untuk segala-galanya, tapi jangan ada kesan di satu sisi ada yang diangkat dan di sisi lain terinjak. Hal seperti itu rentan terjadi ketidakstabilan NKRI, yang menjadi sasaran imprialisme baru dan kolonialisme baru," demikian Nasib Alamsyah.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014