Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Kalimantan Selatan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) anggaran tahun 2019 ke DPRD setempat, Kamis (30/4).
Penyampaian LKPj itu merupakan agenda konstitusional yang diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Meski dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), penyampaian LKPj harus tetap dilaksanakan dengan catatan peserta rapat harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menggunakan handsanitazer, dan physical distancing.
Wabup Batola H Rahmadian Noor mengatakan, LKPj 2019 merupakan progress report dari hasil kinerja pemerintah daerah tahun 2019 yang dapat menjadi indikator untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu, Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera.
“Seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan APBD 2019 berlangsung dinamis,” ucap Wabup yang akrap disapa pak Rahmadi itu.
Dia menerangkan, pada tahun 2019 struktur APBD Batola dalam kondisi keuangan yang cenderung semakin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu ditunjukan dari target APBD sebesar Rp1.265.315.820.000, jelas dia, terealisasi sebesar Rp1.290.443.372.457,91 atau mencapai 101,99 persen.
“Dengan meningkatnya kemampuan keuangan tersebut menunjukan usaha dan kerja keras kita selama ini telah memberikan hasil yang memadai,” ucapnya.
Wabup menyatakan, berbagai kebutuhan pembangunan selama tahun berjalan dapat mengakomodasi prioritas kebijakan daerah sendiri maupun dalam rangka penerapan kebijakan makro nasional.
Dengan demikian, lanjut wabup, dapat disimpulkan pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022 serta yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai harapan.
Sedangkan terhadap segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, ungkap dia, harus menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang.
Menyinggung tentang penanganan COVID-19, lelaki yang akrap disapa pak Rahmadi itu menyatakan, keseriusan pemkab sendiri ditandai dengan pemangkasan anggaran tahun 2020 senilai Rp101.251.695.586.
Anggaran itu sendiri, lanjut Rahmadi, telah digunakan beberapa waktu lalu dengan membagikan 20.000 paket sembako masing-masing sebanyak 17.000 paket untuk masyarakat miskin dan 3.000 paket untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang diharapkan berguna membantu dan meringankan beban mereka.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Penyampaian LKPj itu merupakan agenda konstitusional yang diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Meski dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), penyampaian LKPj harus tetap dilaksanakan dengan catatan peserta rapat harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menggunakan handsanitazer, dan physical distancing.
Wabup Batola H Rahmadian Noor mengatakan, LKPj 2019 merupakan progress report dari hasil kinerja pemerintah daerah tahun 2019 yang dapat menjadi indikator untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu, Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera.
“Seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan APBD 2019 berlangsung dinamis,” ucap Wabup yang akrap disapa pak Rahmadi itu.
Dia menerangkan, pada tahun 2019 struktur APBD Batola dalam kondisi keuangan yang cenderung semakin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu ditunjukan dari target APBD sebesar Rp1.265.315.820.000, jelas dia, terealisasi sebesar Rp1.290.443.372.457,91 atau mencapai 101,99 persen.
“Dengan meningkatnya kemampuan keuangan tersebut menunjukan usaha dan kerja keras kita selama ini telah memberikan hasil yang memadai,” ucapnya.
Wabup menyatakan, berbagai kebutuhan pembangunan selama tahun berjalan dapat mengakomodasi prioritas kebijakan daerah sendiri maupun dalam rangka penerapan kebijakan makro nasional.
Dengan demikian, lanjut wabup, dapat disimpulkan pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022 serta yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai harapan.
Sedangkan terhadap segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, ungkap dia, harus menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang.
Menyinggung tentang penanganan COVID-19, lelaki yang akrap disapa pak Rahmadi itu menyatakan, keseriusan pemkab sendiri ditandai dengan pemangkasan anggaran tahun 2020 senilai Rp101.251.695.586.
Anggaran itu sendiri, lanjut Rahmadi, telah digunakan beberapa waktu lalu dengan membagikan 20.000 paket sembako masing-masing sebanyak 17.000 paket untuk masyarakat miskin dan 3.000 paket untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang diharapkan berguna membantu dan meringankan beban mereka.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020