Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Imam Suprastowo mengatakan, daerah perbatasan dengan provinsi lain dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan tanggung jawab provinsi.
“Kenapa kami menjadikan Batola sebagai tujuan utama, karena kita tidak bisa menafikan kalau Batola itu letaknya berbatasan dengan Kalteng. Setiap daerah yang berbatasan dengan provinsi lain merupakan tanggung jawab dari provinsi,” ucap Ketua Komisi II DPRD Kalsel, usai mengunjungintor Kantor BPBD Batola, di Jalan Pahlawan Marabahan, Rabu (15/4).
Untuk hasil kunjungan di Batola, Imam mengutarakan, permasalahan yang paling urgen ditemukan terkait sebagai daerah perbatasan yang idealnya mendapatkan prioritas bantuan baik anggaran, tenaga maupun peralatan.
“Untuk itu kita besok, Senin, (20/4) akan disampaikan ke gugus tugas, bahwa perbatasan adalah tanggung jawab dari provinsi, bukan tanggung jawab kabupaten,” tambahnya.
Imam tidak menampik, penanganan COVID-19 di kabupaten/kota dari Gugus Tugas Provinsi belum optimal.
“Dulunya Ketua Gugus Tugasnya Sekda dan Ketua Hariannya BPBD. Sekarang susunannya sudah berubah, untuk provinsi ketuanya gubernur, di kabupaten/kota ketuanya bupati/walikota,” katanya.
Terkait anggaran di kabupaten/kota, Ketua Komisi II itu menyatakan, belum ada dari provinsi.
Terhadap daerah-daerah perbatasan, dia mengharapkan, harusnya diberikan alokasi anggaran yang cukup.
“Katanya provinsi akan memberikan bantuan kepada setiap kabupaten/kota Rp250 juta. Ya kalo untuk saya pribadi Rp250 juta itu cukup banyak, tapi kalau untuk urusan kenegaraan itu sangat kecil,” tandasnya.
Menurut dia, kunjungan ke Kantor BPBD Batola dan melakukan pertemuan dengan Bupati Hj Noormiliyani AS dalam rangka kegiatan monitoring terhadap Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan COVID-19.
Dalam kunjungan itu, Imam mengungkapkan, bersama lima anggota Komisi II lainnya yakni, Aris Gunawan, H Haryanto, Habib Musa Assegaf, H Akhmad Rozanie Himawan Nugraha dan Habib Ahmad Bahasyim.
Menyinggung tugas Komisi II dalam hal penanganan COVID-19, Imam menerangkan, dampak dari wabah Corona bukan terkait hanya kesehatan, namun juga dari sisi ekonomi dan cara recovery-nya.
“Kita sudah berbicara dengan bupati tadi untuk ke depannya bagaimana,” paparnya.
Kesimpulan dari hasil kunjungan itu, terang dia, akan pihaknya sampaikan pada rapat, Senin (20/4/) bersama pimpinan dewan, pimpinan komisi dan pihak Gugus Tugas Provinsi Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
“Kenapa kami menjadikan Batola sebagai tujuan utama, karena kita tidak bisa menafikan kalau Batola itu letaknya berbatasan dengan Kalteng. Setiap daerah yang berbatasan dengan provinsi lain merupakan tanggung jawab dari provinsi,” ucap Ketua Komisi II DPRD Kalsel, usai mengunjungintor Kantor BPBD Batola, di Jalan Pahlawan Marabahan, Rabu (15/4).
Untuk hasil kunjungan di Batola, Imam mengutarakan, permasalahan yang paling urgen ditemukan terkait sebagai daerah perbatasan yang idealnya mendapatkan prioritas bantuan baik anggaran, tenaga maupun peralatan.
“Untuk itu kita besok, Senin, (20/4) akan disampaikan ke gugus tugas, bahwa perbatasan adalah tanggung jawab dari provinsi, bukan tanggung jawab kabupaten,” tambahnya.
Imam tidak menampik, penanganan COVID-19 di kabupaten/kota dari Gugus Tugas Provinsi belum optimal.
“Dulunya Ketua Gugus Tugasnya Sekda dan Ketua Hariannya BPBD. Sekarang susunannya sudah berubah, untuk provinsi ketuanya gubernur, di kabupaten/kota ketuanya bupati/walikota,” katanya.
Terkait anggaran di kabupaten/kota, Ketua Komisi II itu menyatakan, belum ada dari provinsi.
Terhadap daerah-daerah perbatasan, dia mengharapkan, harusnya diberikan alokasi anggaran yang cukup.
“Katanya provinsi akan memberikan bantuan kepada setiap kabupaten/kota Rp250 juta. Ya kalo untuk saya pribadi Rp250 juta itu cukup banyak, tapi kalau untuk urusan kenegaraan itu sangat kecil,” tandasnya.
Menurut dia, kunjungan ke Kantor BPBD Batola dan melakukan pertemuan dengan Bupati Hj Noormiliyani AS dalam rangka kegiatan monitoring terhadap Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan COVID-19.
Dalam kunjungan itu, Imam mengungkapkan, bersama lima anggota Komisi II lainnya yakni, Aris Gunawan, H Haryanto, Habib Musa Assegaf, H Akhmad Rozanie Himawan Nugraha dan Habib Ahmad Bahasyim.
Menyinggung tugas Komisi II dalam hal penanganan COVID-19, Imam menerangkan, dampak dari wabah Corona bukan terkait hanya kesehatan, namun juga dari sisi ekonomi dan cara recovery-nya.
“Kita sudah berbicara dengan bupati tadi untuk ke depannya bagaimana,” paparnya.
Kesimpulan dari hasil kunjungan itu, terang dia, akan pihaknya sampaikan pada rapat, Senin (20/4/) bersama pimpinan dewan, pimpinan komisi dan pihak Gugus Tugas Provinsi Kalsel.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020