Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggapi serius terkait penanganan pencegahan Pandemi Global Covid-19 di kabupaten berjuluk Bumi Sanggam.
Dalam Rapat Kerja DPRD Kabupaten Balangan, bersama tim Gugus Tugas Covid-19, beberapa poin disampaikan perwakilan Fraksi Gabungan Amanat Bintang Demokrasi.
Disampaikan Rusdin Bahirwan, bahwa rapat kerja ini bukan sebagai media berdebat, tapi kami dari dewan memberikan masukan-masukan kepada pihak eksekutif sebagai pelaksana.
"Apa yang kami sampaikan sebagian besar merupakan aspirasi dari keluh kesah dan kegelisahan yang masyarakat hadapi," ungkapnya.
Beberapa poin penyampaian masukan dari Fraksi Gabungan Amanat Bintang Demokrasi yaitu :
1. Alokasi anggaran maksimal dalam rangka penangan dan pencegahan pandemi virus corona yang saat ini dihadapi.
2. realokasi anggaran yang tentunya yang sah sesuai dengan peraturan yang ada, diantara realokasi dana DAK ataupun realokasi anggaran Pilkada kalau Perppu sebagai dasar hukum diterbitkan.
3. Perhatian pemerintah daerah terkait bantuan tidak hanya pada yang terdaftar di Dinsos, tapi kembali melakukan pendataan ulang terhadap semua masyarakat Balangan yang terdampak seperti perhatian kepada mesyarakat yang tidak bisa mencari nafkah akibat beberapa pengepul karet bokar (gatah lom) ada yang tutup, pelaku UMKM yang tutup dan rekan-rekan mahasiswa di luar daerah juga harus mendapatkan perhatian.
4. Fokus memperhatikan ketersediaan APD untuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam perlindungan untuk masyarakat di masa pandemi ini.
5. Mapping proyeksi khusus penanganan covid-19 di Balangan yang benar-benar harus matang. Bahkan untuk SOP penguburan jenazah dan tempat yang andaikan nantinya ada kasus PDP ataupun positif yang meninggal di Balangan sudah harus di rencanakan.
6. Prosedur pemantauan pada kasus ODP benar-benar harus dijalankan dengan baik. Ketika ada masyarakat yang dalam masa isolasi mandiri harus benar-benar dipastikan dijalankan sesuai aturan yang ada.
7. Pemberian bantuan kebutuhan dasar (bahan pokok) kepada masyarakat yang berstatus ODP dalam masa isolasi mandiri yang berstatus pencari nafkah utama di dalam keluarga.
"Kita semua berharap pandemi ini segera berlalu, kita kembali menjalani kehidupan dengan normal," ujarnya.
Namun dalam posisi saat ini kita juga jangan meremehkan virus corona, selalu waspada dan hati-hati dan menerapkan hidup sehat sesuai anjuran serta mematuhi himbauan-himbauan yang ada bagi kebaikan bersama, imbuhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Dalam Rapat Kerja DPRD Kabupaten Balangan, bersama tim Gugus Tugas Covid-19, beberapa poin disampaikan perwakilan Fraksi Gabungan Amanat Bintang Demokrasi.
Disampaikan Rusdin Bahirwan, bahwa rapat kerja ini bukan sebagai media berdebat, tapi kami dari dewan memberikan masukan-masukan kepada pihak eksekutif sebagai pelaksana.
"Apa yang kami sampaikan sebagian besar merupakan aspirasi dari keluh kesah dan kegelisahan yang masyarakat hadapi," ungkapnya.
Beberapa poin penyampaian masukan dari Fraksi Gabungan Amanat Bintang Demokrasi yaitu :
1. Alokasi anggaran maksimal dalam rangka penangan dan pencegahan pandemi virus corona yang saat ini dihadapi.
2. realokasi anggaran yang tentunya yang sah sesuai dengan peraturan yang ada, diantara realokasi dana DAK ataupun realokasi anggaran Pilkada kalau Perppu sebagai dasar hukum diterbitkan.
3. Perhatian pemerintah daerah terkait bantuan tidak hanya pada yang terdaftar di Dinsos, tapi kembali melakukan pendataan ulang terhadap semua masyarakat Balangan yang terdampak seperti perhatian kepada mesyarakat yang tidak bisa mencari nafkah akibat beberapa pengepul karet bokar (gatah lom) ada yang tutup, pelaku UMKM yang tutup dan rekan-rekan mahasiswa di luar daerah juga harus mendapatkan perhatian.
4. Fokus memperhatikan ketersediaan APD untuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam perlindungan untuk masyarakat di masa pandemi ini.
5. Mapping proyeksi khusus penanganan covid-19 di Balangan yang benar-benar harus matang. Bahkan untuk SOP penguburan jenazah dan tempat yang andaikan nantinya ada kasus PDP ataupun positif yang meninggal di Balangan sudah harus di rencanakan.
6. Prosedur pemantauan pada kasus ODP benar-benar harus dijalankan dengan baik. Ketika ada masyarakat yang dalam masa isolasi mandiri harus benar-benar dipastikan dijalankan sesuai aturan yang ada.
7. Pemberian bantuan kebutuhan dasar (bahan pokok) kepada masyarakat yang berstatus ODP dalam masa isolasi mandiri yang berstatus pencari nafkah utama di dalam keluarga.
"Kita semua berharap pandemi ini segera berlalu, kita kembali menjalani kehidupan dengan normal," ujarnya.
Namun dalam posisi saat ini kita juga jangan meremehkan virus corona, selalu waspada dan hati-hati dan menerapkan hidup sehat sesuai anjuran serta mematuhi himbauan-himbauan yang ada bagi kebaikan bersama, imbuhnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020