Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengatakan Komisi VI DPR RI akan melakukan pemeriksaan ulang (cross check) kesiapan Badan Usaha Milik Negara dalam pengadaan kebutuhan pokok masyarakat untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat wabah COVID-19.

Menurut Nasim, akan sangat berisiko ke depan apabila sampai terjadi krisis ekonomi akibat kekurangan kebutuhan pokok.

"Harus ada perencanaan matang terkait pemenuhan bahan pangan, pasar perdagangan, industri, koperasi semua harus maksimal. Apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadan kemudian lebaran. Harus disiapkan dari sekarang," kata Nasim lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Kepala Kelompok Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi VI DPR RI itu mengatakan dampak Coronovirus Disease 2019 (COVID-19) itu tidak bisa dipandang remeh.

Baca juga: Jelang Ramadhan, stok pangan beras aman di HSU walau di tengah wabah Covid 19

Untuk itu, ia mengajak semua sektor untuk ikut mengambil bagian dalam melawan persebaran COVID-19 yang sangat cepat.

"Wabah COVID-19 tak bisa dibuat remeh, karena ke depan akan sangat mempengaruhi kondisi segala hal," kata Nasim.

Bukan hanya sektor ekonomi dan pangan, menurut Nasim, pemangku kepentingan (stakeholders) di sektor kesehatan, keamanan, politik, dan lain-lain juga mesti dilibatkan.

Baca juga: Jangan mainkan harga sembako jelang Ramadhan

Ia menjelaskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar serta jajaran pengurus pusat PKB telah memberi instruksi agar semua kader ikut turun dan berkoordinasi langsung mencari solusi terbaik dalam membantu pemerintah melawan COVID-19.

Apalagi situasi saat ini semakin mengkhawatirkan dan penyebaran COVID-19 semakin sulit dikontrol penyebarannya dan diprediksi dapat semakin meluas apabila tidak ditangani dengan cermat.

Pewarta: Abdu Faisal

Editor : Imam Hanafi


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020