Oleh Syamsuddin Hasan
Harapan mantan Pembantu Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu, menjawab Antara Kalsel, Kamis, dalam kaitan memaknai Hari Ibu ke-85, 22 Desember 2013.
Menurut aktivis organisasi kewanitaan atau mantan Ketua Korps HMI Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan itu, perempuan yang ikut mencaleg, jangan pasrah dengan kudrat, tapi harus berjuang.
"Kalau memungkinkan, perjuangan sebagai caleg tersebut harus sama atau sejajar dengan laki-laki, walau terlahir sebagai perempuan," lanjut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel itu.
Ibu dari empat anak, dan dua di antaranya menyandang gelar dokter itu, mengapresiasi atas kesediaan perempuan ikut mencaleg pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014.
"Akan lebih baik lagi, ketika sudah menjadi anggota legislatif turut aktif mengeluarkan pendapat dan memperjuangkan pembangunan daerah dan masyarakat, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) dari kaum hawa," lanjutnya.
"Guna pencitraan yang baik, anggota legislatif dari perempuan, jangan terkesan hanya sebagai simbol emansipasi wanita atau cuma mendapatkan status," demikian Masyitah Umar.
Sementara berdasarkan data KPU Kalsel, caleg perempuan untuk DPRD provinsi setempat dari 12 parpol peserta Pemilu 2014, rata-rata berkisar antara 35-45 persen.
Sedangkan anggota DPRD Kalsel periode 2009 - 2014, dari 55 orang, cuma enam di antaranya perempuan atau sekitar 10 persen, selebihnya laki-laki.
Anggota DPRD Kalsel kaum perempuan hasil Pemilu 2009 itu, dari Partai Demokrat dua orang, kemudian Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang masing-masing satu orang.
 Pada Pemilu 2009, hampir semua parpol tidak memenuhi kouta minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen untuk calon anggota DPRD Kalsel.  Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pengamat sosial politik, khususnya organisasi kewanitaan di Kalimantan Selatan Hj Masyitah Umar mengharapkan, calon anggota legislatif dari perempuan, jangan cuma sekedar pengisi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif.
Harapan mantan Pembantu Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu, menjawab Antara Kalsel, Kamis, dalam kaitan memaknai Hari Ibu ke-85, 22 Desember 2013.
Menurut aktivis organisasi kewanitaan atau mantan Ketua Korps HMI Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan itu, perempuan yang ikut mencaleg, jangan pasrah dengan kudrat, tapi harus berjuang.
"Kalau memungkinkan, perjuangan sebagai caleg tersebut harus sama atau sejajar dengan laki-laki, walau terlahir sebagai perempuan," lanjut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel itu.
Ibu dari empat anak, dan dua di antaranya menyandang gelar dokter itu, mengapresiasi atas kesediaan perempuan ikut mencaleg pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014.
"Akan lebih baik lagi, ketika sudah menjadi anggota legislatif turut aktif mengeluarkan pendapat dan memperjuangkan pembangunan daerah dan masyarakat, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) dari kaum hawa," lanjutnya.
"Guna pencitraan yang baik, anggota legislatif dari perempuan, jangan terkesan hanya sebagai simbol emansipasi wanita atau cuma mendapatkan status," demikian Masyitah Umar.
Sementara berdasarkan data KPU Kalsel, caleg perempuan untuk DPRD provinsi setempat dari 12 parpol peserta Pemilu 2014, rata-rata berkisar antara 35-45 persen.
Sedangkan anggota DPRD Kalsel periode 2009 - 2014, dari 55 orang, cuma enam di antaranya perempuan atau sekitar 10 persen, selebihnya laki-laki.
Anggota DPRD Kalsel kaum perempuan hasil Pemilu 2009 itu, dari Partai Demokrat dua orang, kemudian Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang masing-masing satu orang.
 Pada Pemilu 2009, hampir semua parpol tidak memenuhi kouta minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen untuk calon anggota DPRD Kalsel.  Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013