Pemkab Hulu Sungai Utara sudah empat kali menerima hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI wikayah Kalimantan.
"Kita berharap hasil WTP bisa terwujud kembali ditahun yang akan datang, maka diperlukan peran dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bisa membuat Iaporan keuangan yang sesuai dengan standar," ujar Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi di Amuntai, Sabtu.
Husairi mengatakan, sebanyak 47 SKPD sudah menyampaikan laporan keuangan 2019 kepala Wakil Bupati HSU pada Kamis kemaren.
Dikatakan, laporan keuangan SKPD yang disampaikan antara lain Iaporan realisasi anggaran, Iaporan neraca, Iaporan operasional, Iaporan perubahan ekuitas, dan catatan atas Iaporan keuangan SKPD.
Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi menerima laporan keuangan dari semua SKPD. (Antaranews Kalsel/Eddy A)
"Penyerahan Iaporan keuangan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 240 ayat 2 permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah" terangnya.
Husairi juga mengatakan penyerahan Iaporan keuangan ini sebagai wujud pelaksanaan tanggungjawab jabatan atas penggunaan anggaran SKPD pada anggaran 2019.
Ditemui disela meninjau pelaksanaan tes CPNS, Husairi berharap Iaporan keuangan SKPD tersebut telah disusun oleh masing-masing SKPD dengan sebaik-baiknya dan seakurat mungkin sehingga tidak terjadi kesalahan saat konsolidasi dalam menyusun Iaporan keuangan pemerintah Kabupaten.
"Semoga raihan WTP kelima bisa kita raih sebagai barometer bahwa Pemerintah daerah sudah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan transparan," pungkasnya.
