Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) sepanjang 2019 mencapai Rp876,4 triliun atau 102,4 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp855,4 triliun.
Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja K/L tersebut tumbuh 3,5 persen (yoy) dibandingkan 2018 sebesar Rp846,6 triliun yang mencapai 99,9 persen dari target APBN 2018 yakni Rp847,4 triliun.
“Kita tetap dorong untuk terus membelanjakan, karena menjadi bagian menjaga perekonomian dari pelemahan. Jadi, kita minta K/L melakukan pembelanjaannya,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Sri Mulyani menyebut defisit APBN 2019 Rp353 triliun
Sri Mulyani menjelaskan pencapaian 102,4 persen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pemerintah tidak melakukan penghematan belanja untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan berbagai program strategis seperti pemilihan umum dan kenaikan manfaat PKH, serta revisi pagu belanja K/L.
“Revisi itu untuk tambahan belanja pegawai, kenaikan iuran JKN, dan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Ia merinci, belanja K/L terdiri atas belanja pegawai Rp248,9 triliun untuk kenaikan tunjangan kinerja seiring dengan capaian reformasi birokrasi, kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen dan pemberian THR, serta peningkatan pelayanan kualitas publik.
Berikutnya, belanja barang Rp333,5 triliun untuk membiayai operasional pelayanan publik dan kebutuhan sarana dan prasarana publik, serta penambahan pagu seperti pada BLU, PLN, PDN, dan SBSN.
Belanja modal Rp180,9 triliun untuk meningkatkan produktivitas dan iklim investasi, membiayai output strategis nasional bidang infrastruktur, serta pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas antarwilayah.
Baca juga: KPPN Tanjung laporkan alokasi APBN 2020 senilai Rp1,28 triliun
“Belanja K/L juga termasuk bantuan sosial Rp113,1 triliun untuk peningkatan manfaat PKH, pemberian bantuan pangan nontunai, dan penanganan bencana,” ujarnya.
Ia menyebutkan terdapat 10 kementerian yang mendapat pagu terbesar dan penyerapannya cukup baik seperti Kementerian PUPR 93,4 persen, Kementerian Pertahanan 105,8 persen, Polri 114 persen, Kementerian Agama 104,4 persen, dan Kementerian Sosial 98 persen.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan 113,7 persen, Kementerian Keuangan 90,8 persen, Kementerian Perhubungan 97 persen, Kementeran Riset dan Teknologi 108 persen, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 101 persen.
Sementara itu, realisasi belanja non-K/L sepanjang 2019 sebesar Rp622,6 triliun atau 79,9 persen dari pagu APBN Rp778,9 triliun serta meningkat 2,3 persen (yoy) dibandingkan 2018 yang Rp608,8 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan belanja non-K/L mencakup pembayaran bunga utang Rp275,5 triliun, subsidi Rp201,8 triliun, dan belanja hibah Rp6,47 triliun yang terdiri atas hibah ke daerah Rp6,2 triliun serta ke pemerintah asing Rp200 miliar.
Ia menyebutkan secara keseluruhan belanja pemerintah pusat menjadi Rp1.498,9 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2019 Rp1.634,3 triliun dan meningkat 3 persen (yoy) daripada 2018 sebesar Rp1.455,3 triliun.
Lebih lanjut, realisasi transfer ke daerah dan dana desa untuk 2019 sebesar Rp811,3 triliun atau 98,1 persen dari target APBN Rp826,8 triliun serta meningkat 7,1 persen (yoy) dari 2018 yang Rp757,8 triliun.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menuturkan untuk realisasi belanja negara keseluruhan sepanjang 2019 mencapai Rp2.310,2 triliun atau 93,9 persen dari pagu APBN yaitu Rp2.461,1 triliun dan lebih tinggi 4,4 persen (yoy) dari 2018 sebesar Rp2.2131,1 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja K/L tersebut tumbuh 3,5 persen (yoy) dibandingkan 2018 sebesar Rp846,6 triliun yang mencapai 99,9 persen dari target APBN 2018 yakni Rp847,4 triliun.
“Kita tetap dorong untuk terus membelanjakan, karena menjadi bagian menjaga perekonomian dari pelemahan. Jadi, kita minta K/L melakukan pembelanjaannya,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Sri Mulyani menyebut defisit APBN 2019 Rp353 triliun
Sri Mulyani menjelaskan pencapaian 102,4 persen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pemerintah tidak melakukan penghematan belanja untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan berbagai program strategis seperti pemilihan umum dan kenaikan manfaat PKH, serta revisi pagu belanja K/L.
“Revisi itu untuk tambahan belanja pegawai, kenaikan iuran JKN, dan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Ia merinci, belanja K/L terdiri atas belanja pegawai Rp248,9 triliun untuk kenaikan tunjangan kinerja seiring dengan capaian reformasi birokrasi, kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen dan pemberian THR, serta peningkatan pelayanan kualitas publik.
Berikutnya, belanja barang Rp333,5 triliun untuk membiayai operasional pelayanan publik dan kebutuhan sarana dan prasarana publik, serta penambahan pagu seperti pada BLU, PLN, PDN, dan SBSN.
Belanja modal Rp180,9 triliun untuk meningkatkan produktivitas dan iklim investasi, membiayai output strategis nasional bidang infrastruktur, serta pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas antarwilayah.
Baca juga: KPPN Tanjung laporkan alokasi APBN 2020 senilai Rp1,28 triliun
“Belanja K/L juga termasuk bantuan sosial Rp113,1 triliun untuk peningkatan manfaat PKH, pemberian bantuan pangan nontunai, dan penanganan bencana,” ujarnya.
Ia menyebutkan terdapat 10 kementerian yang mendapat pagu terbesar dan penyerapannya cukup baik seperti Kementerian PUPR 93,4 persen, Kementerian Pertahanan 105,8 persen, Polri 114 persen, Kementerian Agama 104,4 persen, dan Kementerian Sosial 98 persen.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan 113,7 persen, Kementerian Keuangan 90,8 persen, Kementerian Perhubungan 97 persen, Kementeran Riset dan Teknologi 108 persen, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 101 persen.
Sementara itu, realisasi belanja non-K/L sepanjang 2019 sebesar Rp622,6 triliun atau 79,9 persen dari pagu APBN Rp778,9 triliun serta meningkat 2,3 persen (yoy) dibandingkan 2018 yang Rp608,8 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan belanja non-K/L mencakup pembayaran bunga utang Rp275,5 triliun, subsidi Rp201,8 triliun, dan belanja hibah Rp6,47 triliun yang terdiri atas hibah ke daerah Rp6,2 triliun serta ke pemerintah asing Rp200 miliar.
Ia menyebutkan secara keseluruhan belanja pemerintah pusat menjadi Rp1.498,9 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2019 Rp1.634,3 triliun dan meningkat 3 persen (yoy) daripada 2018 sebesar Rp1.455,3 triliun.
Lebih lanjut, realisasi transfer ke daerah dan dana desa untuk 2019 sebesar Rp811,3 triliun atau 98,1 persen dari target APBN Rp826,8 triliun serta meningkat 7,1 persen (yoy) dari 2018 yang Rp757,8 triliun.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menuturkan untuk realisasi belanja negara keseluruhan sepanjang 2019 mencapai Rp2.310,2 triliun atau 93,9 persen dari pagu APBN yaitu Rp2.461,1 triliun dan lebih tinggi 4,4 persen (yoy) dari 2018 sebesar Rp2.2131,1 triliun.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020