Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan angka pembangunan perumahan di Indonesia masih kalah cepat dengan peningkatan jumlah masyarakat usia produktif yang memerlukan tempat tinggal, sehingga upaya pembangunan itu harus terus didorong untuk memenuhi kebutuhan rumah.
"Angka peningkatan pembangunan perumahan masih kalah dengan angka peningkatan jumlah keluarga. Jumlah keluarga makin banyak, pembangunan rumahnya kalah cepat," kata Wapres Ma'ruf saat menerima Dewan Pengurus Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) di Kantor Wapres Jakarta, Senin.
Wapres menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase keluarga yang memiliki rumah mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 82,63 persen menjadi 80,02 persen pada 2018. Penurunan tersebut menunjukkan jumlah masyarakat yang memerlukan rumah semakin tinggi, kata Wapres Ma'ruf.
Baca juga: Karyawan PNM dapatkan pembiayaan perumahan terjangkau
Tingginya jumlah masyarakat yang memerlukan tempat tinggal diprediksi akan terus meningkat hingga 2030, dimana Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif.
Oleh karena itu, Wapres berharap REI dapat mendukung upaya Pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal layak bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
"Artinya, yang memerlukan rumah itu bertambah. Oleh karena itu, semangat program membangun rumah harus terus ditingkatkan jika ingin angka pembangunan perumahan bertambah tinggi, kita harus mempercepat lagi," jelas Wapres.
Wapres juga mengapresiasi keberhasilan Program Sejuta Rumah yang sudah mencapai target membangun rumah, baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebanyak 1.257.852 unit rumah telah berhasil dibangun per 31 Desember 2019, dengan rincian 945.161 unit di antaranya untuk MBR dan 312.691 unit untuk non-MBR. Wapres berharap program serupa dapat diteruskan dengan jumlah target capaian ditingkatkan untuk mempertimbangkan potensi bonus demografi tersebut.
"Capaian itu masih perlu ditingkatkan mengingat angka pertumbuhan keluarga baru juga terus meningkat," ujarnya.
Baca juga: BPKN soroti perumahan subsidi bermasalah
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020