Komisi III bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mempelajari pembangunan jalan di Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani mengemukakan itu atas pertanyaan ANTARA di Banjarmasin, sebelum komisinya melakukan studi komparasi di Jatim, Selasa.
Politikus senior Partai Golkar dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalsel itu mengatakan, fokus studi komparasi ke Jatim tersebut mengenai pembangunan provinsi atau jalan penghubung.
Baca juga: Pengelolaan Nandara Syamsudin Noor diharapkan lebih baik
Baca juga: Permasalahan aset DKP di Kalsel diharapkan selesai
"Mungkin dalam membangun jalan penghubung, pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim mendapatkan gelontoran/bantuan dana dari pemerintah pusat. Kita perlu belajar untuk mendapatkan hal serupa," ujarnya.
"Provinsi kita yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ada beberapa jalan penghubung yang memerlukan penanganan atau peningkatan seperti yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru," katanya.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, kalau mengharapkan atau cuma mengandalkan keuangan daerah yang sangat terbatas, sulit untuk percepatan perbaikan/peningkatan jalan penghubung tersebut.
"Karena itu, tidak salah atau wajar-wajar saja kalau kita juga berharap bantuan dari pemerintah pusat guna percepatan pembangunan jalan-jalan di Kalsel, sejauh memungkinkan," demikian Sahrujani.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Gusti Abidinsyah menambahkan, dalam kunjungan kerja (kunker) ke Jatim pada 9-11 Desember 2019 juga tidak menutup kemungkinan mempelajari hal lain yang berkaitan pembangunan dan infrastruktur.
Baca juga: DPRD Kalsel akan kurangi ke luar daerah
Baca juga: Akses Bandara Sjamsudin Nooor tuntas 2020
"Tetapi dalam kunker ke Jatim kali ini, kita tidak mempelajari pembangunan jalan bebas hambatan, kendati Pemprov Kalsel di bawah kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor sedang membangun jalan bebas hambatan," kata wakil rakyat dari Partai Demokrat itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu berharap, pembangunan jalan bebas hambatan antara Banjarbaru-Batulicin, ibu kota Tanbu tersebut segera selesai.
"Dengan selesainya pembangunan jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin sepanjang 125 kilometer akan lebih mempercepat hubungan dengan wilayah timur Kalsel yang juga memiliki sumber daya alam cukup potensial," demikian Gt Abidinsyah.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Roy Rizali Anwar optimistis jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin bisa fungsional tahun depan atau 2020.
"Tahun ini penyelesaian pembangunan empat jembatan pada jalan bebas hambatan tersebut. Insya Allah pembangunan empat jembatan lagi pada 2020 bisa terselesaikan," ujar mantan Kepala Dinas PUPR Tanbu itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani mengemukakan itu atas pertanyaan ANTARA di Banjarmasin, sebelum komisinya melakukan studi komparasi di Jatim, Selasa.
Politikus senior Partai Golkar dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalsel itu mengatakan, fokus studi komparasi ke Jatim tersebut mengenai pembangunan provinsi atau jalan penghubung.
Baca juga: Pengelolaan Nandara Syamsudin Noor diharapkan lebih baik
Baca juga: Permasalahan aset DKP di Kalsel diharapkan selesai
"Mungkin dalam membangun jalan penghubung, pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim mendapatkan gelontoran/bantuan dana dari pemerintah pusat. Kita perlu belajar untuk mendapatkan hal serupa," ujarnya.
"Provinsi kita yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ada beberapa jalan penghubung yang memerlukan penanganan atau peningkatan seperti yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru," katanya.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, kalau mengharapkan atau cuma mengandalkan keuangan daerah yang sangat terbatas, sulit untuk percepatan perbaikan/peningkatan jalan penghubung tersebut.
"Karena itu, tidak salah atau wajar-wajar saja kalau kita juga berharap bantuan dari pemerintah pusat guna percepatan pembangunan jalan-jalan di Kalsel, sejauh memungkinkan," demikian Sahrujani.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Gusti Abidinsyah menambahkan, dalam kunjungan kerja (kunker) ke Jatim pada 9-11 Desember 2019 juga tidak menutup kemungkinan mempelajari hal lain yang berkaitan pembangunan dan infrastruktur.
Baca juga: DPRD Kalsel akan kurangi ke luar daerah
Baca juga: Akses Bandara Sjamsudin Nooor tuntas 2020
"Tetapi dalam kunker ke Jatim kali ini, kita tidak mempelajari pembangunan jalan bebas hambatan, kendati Pemprov Kalsel di bawah kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor sedang membangun jalan bebas hambatan," kata wakil rakyat dari Partai Demokrat itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu berharap, pembangunan jalan bebas hambatan antara Banjarbaru-Batulicin, ibu kota Tanbu tersebut segera selesai.
"Dengan selesainya pembangunan jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin sepanjang 125 kilometer akan lebih mempercepat hubungan dengan wilayah timur Kalsel yang juga memiliki sumber daya alam cukup potensial," demikian Gt Abidinsyah.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Roy Rizali Anwar optimistis jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin bisa fungsional tahun depan atau 2020.
"Tahun ini penyelesaian pembangunan empat jembatan pada jalan bebas hambatan tersebut. Insya Allah pembangunan empat jembatan lagi pada 2020 bisa terselesaikan," ujar mantan Kepala Dinas PUPR Tanbu itu.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019