Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menyatakan, ke depan atau pada Tahun 2020 lembaganya akan mengurangi kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
"Pengurangan kunker ke luar daerah tersebut seiring pemangkasan anggaran secara nasional, termasuk untuk DPRD Kalsel," ujarnya kepada anggota Press Room lembaga legislatif tingkat provinsi itu di Banjarmasin, Selasa.
Namun, tutur wakil rakyat bergelar sarjana hukum dan magister hukum, serta mendapat gelar doktor kehormatan itu, pengurangan kunker ke luar daerah tersebut hanya untuk komisi-komisi.
Sebagai contoh, kalau selama ini kunker komisi ke luar daerah dua kali dalam sebulan ke depan hanya satu kali saja, tegas Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tersebut.
Sedangkan bagi Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda misalnya, kunker ke luar daerah tetap sesuai kebutuhan atau tanpa pengurangan, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Pemangkasan anggaran DPRD Kalsel Tahun 2020 mencapai 11,5 persen," tambahnya tanpa merinci kecuali menyebutkan secara umum sebesar puluhan miliar rupiah.
Ia berharap, walau terjadi pemangkasan anggaran tidak akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintah, termasuk DPRD Kalsel, baik secara perorangan atau individual maupun kelembagaan.
Mengenai alasan pemangkasan anggaran, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti. "Tetapi mungkin untuk keperluan yang lebih penting (urgen) seperti pembiayaan buat membangun Ibu Kota Negara (IKN)," demikian Supian HK.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Pengurangan kunker ke luar daerah tersebut seiring pemangkasan anggaran secara nasional, termasuk untuk DPRD Kalsel," ujarnya kepada anggota Press Room lembaga legislatif tingkat provinsi itu di Banjarmasin, Selasa.
Namun, tutur wakil rakyat bergelar sarjana hukum dan magister hukum, serta mendapat gelar doktor kehormatan itu, pengurangan kunker ke luar daerah tersebut hanya untuk komisi-komisi.
Sebagai contoh, kalau selama ini kunker komisi ke luar daerah dua kali dalam sebulan ke depan hanya satu kali saja, tegas Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tersebut.
Sedangkan bagi Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda misalnya, kunker ke luar daerah tetap sesuai kebutuhan atau tanpa pengurangan, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Pemangkasan anggaran DPRD Kalsel Tahun 2020 mencapai 11,5 persen," tambahnya tanpa merinci kecuali menyebutkan secara umum sebesar puluhan miliar rupiah.
Ia berharap, walau terjadi pemangkasan anggaran tidak akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintah, termasuk DPRD Kalsel, baik secara perorangan atau individual maupun kelembagaan.
Mengenai alasan pemangkasan anggaran, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti. "Tetapi mungkin untuk keperluan yang lebih penting (urgen) seperti pembiayaan buat membangun Ibu Kota Negara (IKN)," demikian Supian HK.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019