Tim Verifikasi Lapangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) mengapresiasi sistem pengawasan dan pembinaan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel).
"Ada aplikasi dan website yang paling menonjol sebagai komitmen pengawasan dan pembinaan satker yang ada di bawahnya jelas terlihat.
Kemudian untuk pembangunan zona integritas, ada portal sendiri juga," terang Canggih Hangga Wicaksono, Ketua Tim Kemenpan RB yang melakukan kunjungan ke Kejati Kalsel di Banjarmasin, Kamis (21/11).
Sejumlah catatan untuk perbaikan pun telah disampaikan Hangga sehingga diharapkan Kejati Kalsel dapat melakukan penyempurnaan agar nantinya bisa masuk dalam penetapan Zona Integritas WBK tahun ini.
"Setelah ini kami rapatkan oleh tim penilai secara nasional. Hasilnya akan diumumkan pada 10 Desember 2019 ketika momen peringatan Hari Anti Korupsi Internasional," tandas pria yang menjabat Kepala Sub Bidang Analis Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur Kemenpan RB itu.
Terkait pembangunan zona integritas sendiri, dijelaskan Hangga, indikatornya ada enam area perubahan mulai pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola, akuntabilitas hingga pelayanan publik yang bermuara pada integritas tinggi tanpa korupsi.
Sementara Kajati Kalsel Arie Arifin mengakui masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Sehingga atas masukan dari Tim Kemenpan RB pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk diperbaiki.
Namun demikian, Arie juga memastikan pihaknya tidak mencari piagam tapi bagaimana membangun berkomitmen untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik.
"Yang paling penting bagi saya memaknai dari perubahan itu dan alhamdulilah saya didukung oleh ibu Wakajati, para Asisten dan semua jajaran yang berkomitmen ke arah lebih baik khususnya di bidang kinerja," tandasnya.
