Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Herawanto mengungkapkan, sistem pembayaran baru nontunai bernama QRIS sudah banyak digunakan kalangan Usaha Kecil Menengah (UMK) sebagai transaksi dengan pelanggan.
Menurut dia saat gelar acara sosialisasi kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Kamis, QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) ini adalah model pembayaran yang tidak lagi gesek kartu, cukup lewat handphone untuk scan transaksi pembayaran antara penjual dan pembeli.
"Jadi pedagang tidak perlu lagi beli alat gesek kartu yang perlu listrik juga harus kerja dengan bank misalnya, sangat mudah QRIS ini," ujarnya.
Baca juga: BI tidak ada kelonggaran aturan bagi Mastercard dan Visa
Bahkan, kata dia, sekelas warung gorengan pisang atau warung yang ada di pelosok pun bisa memanfaat sistem transaksi pembayaran ini.
"Di Banjarmasin tidak hanya banyak UKM yang sudah menggunakan sistem pembayaran ini, tapi transportasi sungai Martapura "kelotok" untuk wisata pun sudah sebagian menggunakan sistem pembayaran QRIS ini," paparnya.
Menurut Herawanto, sistem pembayaran ini tidak hanya memudahkan, namun juga memberikan keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi.
Sehingga, lajut dia, semua diharapkan menggunakan sistem pembayaran ini, karena perkembangannya bagi ekonomi daerah cukup baik.
Dia melaporkan, untuk transaksi sistem pembayaran non tunai termasuk adanya model QRIS ini pertumbuhannya mencapai 10,5 persen untuk tahun 2019 berjalannya ini.
Baca juga: BI intervenes to strengthen rupiah
"Memang yang tertinggi itu masih pembayaran uang elektronik ini pada ATM dan debit card yang sekitar 9 persen," ungkapnya.
Sementara itu, ujar dia, uang tunai yang diedarkan itu hanya tumbuh 1,4 persen selama setahun, dengan artian masyarakat saat ini mulai beralih ke non tunai.
"Ini artinya jadi peluang pula bagi UKM untuk menerapkan sistem pembayaran non tunai, karena zaman makin moderen yang segalanya canggih lewat handphone sekarang bisa transaksi," ujarnya.
Diakui pula salah satu pengusaha Bordir Komputer yang berada di Banjarmasin Uday Hidayat, pemakaian transaksi pembayaran non tunai model QRIS sangat mudah dan baik.
Bahkan, kata dia, dengan pembayaran sistem ini pemasukan keuangan menjadi terdata dengan baik.
"Tapi memang masih sedikit konsumen kita yang menggunakan pembayaran sistem ini," bebernya.
Baca juga: BI Kaltim pantau harga komoditas
Hal senada juga disampaikan Pemilik Warung Biji Kopi Borneo Kalsel Dwie Putra Kurniawan, sebagai UKM yang di bawah binaan BI, pihaknya sangat mendukung pengembangan sistem pembayaran non tunai model QRIS
Namun tentunya, ujar dia, sosialisasi terkait sistem pembayaran ini harus intensif dilakukan, sebab banyak masyarakat yang belum memahami, utamanya membuat proses bagaimana.
"Kalau kita yang sudah paham, sangat mudah sekali," pungkasnya.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Supian HK mengatakan, pihaknya sangat mendukung pengembangan sistem pembayaran nontunai model QRIS ini, apalagi sasarannya UKM.
"Kita dorong pemerintah kabupaten/kota untuk ikut mensosialisasikannya, sehingga benar-benar memasyarakat program ini," ujar politisi Golkar ini.
Baca juga: BI perkirakan modal asing semakin deras masuk ke negara berkembang
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Menurut dia saat gelar acara sosialisasi kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Kamis, QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) ini adalah model pembayaran yang tidak lagi gesek kartu, cukup lewat handphone untuk scan transaksi pembayaran antara penjual dan pembeli.
"Jadi pedagang tidak perlu lagi beli alat gesek kartu yang perlu listrik juga harus kerja dengan bank misalnya, sangat mudah QRIS ini," ujarnya.
Baca juga: BI tidak ada kelonggaran aturan bagi Mastercard dan Visa
Bahkan, kata dia, sekelas warung gorengan pisang atau warung yang ada di pelosok pun bisa memanfaat sistem transaksi pembayaran ini.
"Di Banjarmasin tidak hanya banyak UKM yang sudah menggunakan sistem pembayaran ini, tapi transportasi sungai Martapura "kelotok" untuk wisata pun sudah sebagian menggunakan sistem pembayaran QRIS ini," paparnya.
Menurut Herawanto, sistem pembayaran ini tidak hanya memudahkan, namun juga memberikan keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi.
Sehingga, lajut dia, semua diharapkan menggunakan sistem pembayaran ini, karena perkembangannya bagi ekonomi daerah cukup baik.
Dia melaporkan, untuk transaksi sistem pembayaran non tunai termasuk adanya model QRIS ini pertumbuhannya mencapai 10,5 persen untuk tahun 2019 berjalannya ini.
Baca juga: BI intervenes to strengthen rupiah
"Memang yang tertinggi itu masih pembayaran uang elektronik ini pada ATM dan debit card yang sekitar 9 persen," ungkapnya.
Sementara itu, ujar dia, uang tunai yang diedarkan itu hanya tumbuh 1,4 persen selama setahun, dengan artian masyarakat saat ini mulai beralih ke non tunai.
"Ini artinya jadi peluang pula bagi UKM untuk menerapkan sistem pembayaran non tunai, karena zaman makin moderen yang segalanya canggih lewat handphone sekarang bisa transaksi," ujarnya.
Diakui pula salah satu pengusaha Bordir Komputer yang berada di Banjarmasin Uday Hidayat, pemakaian transaksi pembayaran non tunai model QRIS sangat mudah dan baik.
Bahkan, kata dia, dengan pembayaran sistem ini pemasukan keuangan menjadi terdata dengan baik.
"Tapi memang masih sedikit konsumen kita yang menggunakan pembayaran sistem ini," bebernya.
Baca juga: BI Kaltim pantau harga komoditas
Hal senada juga disampaikan Pemilik Warung Biji Kopi Borneo Kalsel Dwie Putra Kurniawan, sebagai UKM yang di bawah binaan BI, pihaknya sangat mendukung pengembangan sistem pembayaran non tunai model QRIS
Namun tentunya, ujar dia, sosialisasi terkait sistem pembayaran ini harus intensif dilakukan, sebab banyak masyarakat yang belum memahami, utamanya membuat proses bagaimana.
"Kalau kita yang sudah paham, sangat mudah sekali," pungkasnya.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Supian HK mengatakan, pihaknya sangat mendukung pengembangan sistem pembayaran nontunai model QRIS ini, apalagi sasarannya UKM.
"Kita dorong pemerintah kabupaten/kota untuk ikut mensosialisasikannya, sehingga benar-benar memasyarakat program ini," ujar politisi Golkar ini.
Baca juga: BI perkirakan modal asing semakin deras masuk ke negara berkembang
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019