Delapan Fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, pada rapat paripurna DPRD setempat, Selasa (15/10).
Penyampaian pemandangan umum fraksi di DPRD tersebut secara berurutan dan dimulai dari Fraksi PDIP menyoroti beberapa hal yang menjadi perhatian Pemkab Tanah Laut diantaranya, mengenai Perda tentang Penyertaan Modal belum disahkan.
Fraksi PDIP dalam tanggapannya mengharapkan, agar segera dibahas dan diselesaikan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga mendapat kepastian dalam pembiayaan.
Selanjutnya, Fraksi Gerindramenyampaikan hal yang menjadi perhatian setelah menyetujui dan menerima Raperda 2020, khususnys belanja pegawai menurun, padahal jumlah pegawai meningkat terlebih dengan adanya penerimaan CPNS beberapa waktu lalu.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan informasi tentang kemampuan keuangan daerah, dalam posisi grade tinggi, sedang atau rendah.
Sementara itu, Fraksi Nasdem meminta penjelasan mengenai rencana pembangunan kantor bupati mulai dari sumber pembiayaan, jadwal dan tahapan-tahapan serta urgensinya.
Kemudian, Fraksi Golkar, PKB, PKS, PAN dan Demokrat juga menyampaikan pemandangan umumnya menyetujui dan menerima RAPBD 2020 untuk dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
Ketua DPRD Tanah Laut Muslimin mengatakan, secara garis besar struktur Raperda APBD 2020 yang sudah disampaikan Bupati Tanah Laut H Sukamta antara lain, sektor pendapatan daerah ditargetkan Rp 1,243 triliun atau turun 14,23 persen dibandingkan target APBD murni 2019.
Menurut dia, estimasi pendapatan daerah terdiri dari, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD ini Bupati H Sukamta akan memberikan penyampaian jawaban yang dijadwalkan, Rabu (16/10).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Plt Sekda Tanah Laut Muhammad Darmin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para asisten, staf ahli, para kepala SKPD, para camat dan anggota DPRD Tanah Laut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Penyampaian pemandangan umum fraksi di DPRD tersebut secara berurutan dan dimulai dari Fraksi PDIP menyoroti beberapa hal yang menjadi perhatian Pemkab Tanah Laut diantaranya, mengenai Perda tentang Penyertaan Modal belum disahkan.
Fraksi PDIP dalam tanggapannya mengharapkan, agar segera dibahas dan diselesaikan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga mendapat kepastian dalam pembiayaan.
Selanjutnya, Fraksi Gerindramenyampaikan hal yang menjadi perhatian setelah menyetujui dan menerima Raperda 2020, khususnys belanja pegawai menurun, padahal jumlah pegawai meningkat terlebih dengan adanya penerimaan CPNS beberapa waktu lalu.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan informasi tentang kemampuan keuangan daerah, dalam posisi grade tinggi, sedang atau rendah.
Sementara itu, Fraksi Nasdem meminta penjelasan mengenai rencana pembangunan kantor bupati mulai dari sumber pembiayaan, jadwal dan tahapan-tahapan serta urgensinya.
Kemudian, Fraksi Golkar, PKB, PKS, PAN dan Demokrat juga menyampaikan pemandangan umumnya menyetujui dan menerima RAPBD 2020 untuk dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
Ketua DPRD Tanah Laut Muslimin mengatakan, secara garis besar struktur Raperda APBD 2020 yang sudah disampaikan Bupati Tanah Laut H Sukamta antara lain, sektor pendapatan daerah ditargetkan Rp 1,243 triliun atau turun 14,23 persen dibandingkan target APBD murni 2019.
Menurut dia, estimasi pendapatan daerah terdiri dari, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD ini Bupati H Sukamta akan memberikan penyampaian jawaban yang dijadwalkan, Rabu (16/10).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Plt Sekda Tanah Laut Muhammad Darmin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para asisten, staf ahli, para kepala SKPD, para camat dan anggota DPRD Tanah Laut.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019