Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas mengharapkan, agar peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G. 30 S/PKI) 54 tahun lalu jangan sampai terulang.
"Oleh sebab itu, mari kita jadikan pembelajaran sejarah G. 30 S/PKI tersebut agar jangan terulang," ajak pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sebelum peringatan Hapsak di Banjarmasin, Selasa.
Ia menyatakan syukur pada 30 September 2019 terlihat bendera merah putih berkibar setengah tiang mengenang hari berkabung nasional antara lain atas gugurnya Pahlawan Revolusi/sejumlah perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (ULM d/h Unlam) yang bergelar sarjana hukum dan magister hukum itu, G.30 S/PKI sebuah sejarah kelabu bangsa yang sudah sepakat menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.
Pasalnya G. 30 S/PKI yang mau mengubah dasar NKRI Pancasila dengan paham Komunis membuat korban sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri yang merupakan putra-putra terbaik bangsa Indonesia.
"Mereka-mereka itu kita temukan dalam keadaan mengenaskan di Lubang Buaya Jakarta Timur atau kini dekat Taman Mini Indonesia Indah (TMII)," lanjut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel tersebut.
Oleh karena itu, siapapun yang mau mengubah Pancasila sebagai dasar NKRI akan berhadapan dengan kekuatan bangsa Indonesia, tidak terkecuali Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI - dalam hal ini TNI dan Polri), tegasnya.
Karenanya pula, mantan aktivis mahasiswa Unlam yang sudah berusia 80 tahun itu mengimbau atau mengajak semua elemen bangsa Indonesia, terutama di Kalsel agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten PKI/Komunis.
"Sebab walaupun PKI telah tiada, tetapi tidak mustahil gerakan-gerakan secara tersembunyi atau 'bawah tanah' justru semakin marak, dan tinggal menunggu waktu yang tepat mereka akan kembali, baik dengan wajah barunya maupun lama," demikian Suripno.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin yang memasuki periode kedua DPRD tingkat provinsi tersebut berpendapat, Pancasila yang digagas para pendahulu sebagai dasar NKRI sudah tepat.
"Apalagi rakyat Indonesia yang kini lebih 200 juta jiwa dan majemuk, terdiri berbagai agama, suku bangsa, etnis atau keturunan, maka dengan berkat Allah Tuhan Yang Maha Esa, dengan Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan," lanjutnya.
Sedangkan Suku Banjar sejek kemerdekaan 74 tahun lalu tetap setia pada NKRI dengan berdasarkan Pancasila, yang penegasannya dalam Proklamasi Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.
"Pengucapan Proklamasi tersebut oleh Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Kolonel Hasan Basry atau yang terkenal dengan sebutan 'Bapak Gerilya Kalimantan' di Pedalaman Meratus pada 17 Mei 1949," demikian Suripno Sumas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Oleh sebab itu, mari kita jadikan pembelajaran sejarah G. 30 S/PKI tersebut agar jangan terulang," ajak pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sebelum peringatan Hapsak di Banjarmasin, Selasa.
Ia menyatakan syukur pada 30 September 2019 terlihat bendera merah putih berkibar setengah tiang mengenang hari berkabung nasional antara lain atas gugurnya Pahlawan Revolusi/sejumlah perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (ULM d/h Unlam) yang bergelar sarjana hukum dan magister hukum itu, G.30 S/PKI sebuah sejarah kelabu bangsa yang sudah sepakat menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.
Pasalnya G. 30 S/PKI yang mau mengubah dasar NKRI Pancasila dengan paham Komunis membuat korban sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri yang merupakan putra-putra terbaik bangsa Indonesia.
"Mereka-mereka itu kita temukan dalam keadaan mengenaskan di Lubang Buaya Jakarta Timur atau kini dekat Taman Mini Indonesia Indah (TMII)," lanjut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel tersebut.
Oleh karena itu, siapapun yang mau mengubah Pancasila sebagai dasar NKRI akan berhadapan dengan kekuatan bangsa Indonesia, tidak terkecuali Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI - dalam hal ini TNI dan Polri), tegasnya.
Karenanya pula, mantan aktivis mahasiswa Unlam yang sudah berusia 80 tahun itu mengimbau atau mengajak semua elemen bangsa Indonesia, terutama di Kalsel agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten PKI/Komunis.
"Sebab walaupun PKI telah tiada, tetapi tidak mustahil gerakan-gerakan secara tersembunyi atau 'bawah tanah' justru semakin marak, dan tinggal menunggu waktu yang tepat mereka akan kembali, baik dengan wajah barunya maupun lama," demikian Suripno.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin yang memasuki periode kedua DPRD tingkat provinsi tersebut berpendapat, Pancasila yang digagas para pendahulu sebagai dasar NKRI sudah tepat.
"Apalagi rakyat Indonesia yang kini lebih 200 juta jiwa dan majemuk, terdiri berbagai agama, suku bangsa, etnis atau keturunan, maka dengan berkat Allah Tuhan Yang Maha Esa, dengan Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan," lanjutnya.
Sedangkan Suku Banjar sejek kemerdekaan 74 tahun lalu tetap setia pada NKRI dengan berdasarkan Pancasila, yang penegasannya dalam Proklamasi Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.
"Pengucapan Proklamasi tersebut oleh Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Kolonel Hasan Basry atau yang terkenal dengan sebutan 'Bapak Gerilya Kalimantan' di Pedalaman Meratus pada 17 Mei 1949," demikian Suripno Sumas.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019