Puluhan pondok pesantren dan majelis ta'lim turut di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dalam upaya penurunan angka stunting mengingat masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dikenal agamis dan cenderung mendengarkan anjuran ulama atau ustadz.
Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) berinisiatif mengajak pengurus pondok pesantren dan majelis ta'lim turut melakukan gerakan masyarakat hidup sehat (germas) dan pencegahan stunting minimal dilingkungan masing-masing.
"Gerakan hidup bersih dan sehat sangat sesuai dengan Ajaran Agama Islam maka sudah selayaknya Umat Islam mendukung gerakan dan upaya pencegahan penyakit," ujar ketua bidang Kesehatan PP Muslimat NU Hj. Erna Yuliana Soefihara.
Erma mengatakan, pengasuh ponpes dan para ustadz akan turut mensosialisasikan dan mendorong pemberian memberian makanan tambahan kepada ibu hamil.
Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi Lc menerima kenang-kenangan dari ketua bidang Kesehatan PP Muslimat NU Hj. Erna Yuliana Soefihara. (Eddy Abdillah)
"Kalau kekurangan makan tambahan akan kekurangan gizi dan mengganggu pertumbuhan janin yang mengakibatkan stunting," terangnya.
Dukungan Muslimat NU bersama pengurus ponpes dan majelis ta"lim dituangkan pula melalui penandatangan komitmen bersama pimpinan Muslimat NU, wakil bupati HSU dan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Hotel Lambung Mangkurat Amuntai.
Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi yang meresmikan kegiatan Orientasi Germas dan Pencegahan Stunting yang dilaksanakan Muslimat NU berterima kasih organisasi perempuan tersebut.
Penandatangan komitmen bersama dukung germas dan cegah stunting. (Eddy Abdillah)
Dukungan sebanyak 66 pondok pesantren dan majelis ta'lim berhasil digalang Muslimat NU bagi pelaksanaan germas dan pencegahan stunting.
"Pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya peran serta masyarakat terbukti angka stunting terus menurun," kata Husairi.
Baca juga: E Nusa Tenggara fights to combat childhood stunting
. (Eddy Abdillah)
Husairi mengatakan, berbagai permasalahan pembangunan tidak hanya tanggung jawab pemerintan mengatasinya melainkan tanggung jawab bersama.
