Komisi III DPRD Kalimantan Selatan kembali mengonsultasikan masalah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta.
"Dalam pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM, kami juga membicarakan masalah gas elpiji bersubsidi atau tabung isi tiga kilogram," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi SIP di Banjarmasin, Jumat.
Pasalnya, lanjut anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, belakangan ini terkesan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi terutama jenis premium.
Kesan kelangkaan itu terlihat pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di hampir semua penjuru Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dengan ditandai antrean panjang mobil pengguna premium.
Begitu pula gas elpiji tabung isi tiga kilogram masih sulit mendapatkan di pangkalan dengan alasan pemiliknya habis, kendati baru droping atau tidak hitung jam sesudah mendapat pasokan.
Sebagai sebab akibat sering kosong di pangkalan, harga "buah melon" (sebutan gas elpiji tabung isi 3 kg) di pasaran terkadang mencapai Rp40.000/tabung, sebagaimana informasi masyarakat.
Karenanya, kunjungan Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai Dr (HC) H Supian HK SH MH dari Partai Golkar ke Kementerian ESDM untuk memastikan atau mengetahui secara pasti kouta BBM serta gas elpiji tersebut.
"Sebagai wakil rakyat secara moril berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat, seperti masalah BBM dan gas elpiji bersubsidi," demikian Riswandi yang tidak mencalonkan diri lagi menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2019.
Sebelumnya atau pekan lalu sejumlah LSM, Ormas dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) berunjukrasa ke DPRD Kalsel meminta lembaga legislatif tersebut menindaklanjuti permasalahan BBM dan gas elpiji itu.
Aksi unjuk rasa ketika itu hanya ditemui Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, berjanji akan menindaklanjutinya.
Komisi III DPRD Kalsel selain membidangi pembangunan dan infrastruktur, juga pertambangan dan energi atau yang bermitra kerja dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi setempat.
Baca juga: Pertamina segera tambah pasokan BBM di HSS
Baca juga: Pertamina bantah harga BBM naik
Baca juga: DPRD akan cek persediaan dan penyaluran BBM
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Dalam pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM, kami juga membicarakan masalah gas elpiji bersubsidi atau tabung isi tiga kilogram," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi SIP di Banjarmasin, Jumat.
Pasalnya, lanjut anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, belakangan ini terkesan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi terutama jenis premium.
Kesan kelangkaan itu terlihat pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di hampir semua penjuru Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dengan ditandai antrean panjang mobil pengguna premium.
Begitu pula gas elpiji tabung isi tiga kilogram masih sulit mendapatkan di pangkalan dengan alasan pemiliknya habis, kendati baru droping atau tidak hitung jam sesudah mendapat pasokan.
Sebagai sebab akibat sering kosong di pangkalan, harga "buah melon" (sebutan gas elpiji tabung isi 3 kg) di pasaran terkadang mencapai Rp40.000/tabung, sebagaimana informasi masyarakat.
Karenanya, kunjungan Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai Dr (HC) H Supian HK SH MH dari Partai Golkar ke Kementerian ESDM untuk memastikan atau mengetahui secara pasti kouta BBM serta gas elpiji tersebut.
"Sebagai wakil rakyat secara moril berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat, seperti masalah BBM dan gas elpiji bersubsidi," demikian Riswandi yang tidak mencalonkan diri lagi menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2019.
Sebelumnya atau pekan lalu sejumlah LSM, Ormas dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) berunjukrasa ke DPRD Kalsel meminta lembaga legislatif tersebut menindaklanjuti permasalahan BBM dan gas elpiji itu.
Aksi unjuk rasa ketika itu hanya ditemui Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, berjanji akan menindaklanjutinya.
Komisi III DPRD Kalsel selain membidangi pembangunan dan infrastruktur, juga pertambangan dan energi atau yang bermitra kerja dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi setempat.
Baca juga: Pertamina segera tambah pasokan BBM di HSS
Baca juga: Pertamina bantah harga BBM naik
Baca juga: DPRD akan cek persediaan dan penyaluran BBM
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019