Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan yang juga membidangi pertanian secara umum akan berkonsultasi dengan Kementerian Pertanian di Jakarta mengenai rencana pendirian Politeknik (Poltek) Peternakan.
"Poltek Peternakan itu rencananya didirikan di Pelaihari, ibu kota Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel)," ujar anggota Komisi II DPRD Kalsel Ir Danu Ismadi Saderi MS di Banjarmasin sebelum bertolak ke Jakarta, Kamis.
Ia menerangkan, tujuan mendirikan Poltek Peternakan tersebut adalah untuk mengambil kesempatan agar tetap ada kesinambungan Sekolah Pembangunan Pertanian - Sekolah Peternakan Menengah Atas (SPP-SNAKMA) Pelaihari (sekitar 63 kilometer timur Banjarmasin).
SPP-SNAKMA Pelaihari yang berdiri 1 Juni 1982 dan dulu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pendidikan Pelatihan Pertanian Badan Diklatluh Departemen Pertanian tersebut belakangan menghadapi masalah.
Baca juga: Hari ini operasi pasar, ayam broiler ditetapkan Rp15 ribu per kg
"Permasalahannya kesulitan dana pengelolaan aset lahan, kandang dan sarana lain setelah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel sejak 2018," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Pada 2015, SMK tersebut merupakan UPT Dinas Peternakan Kalsel, tutur Danu yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kalselpada Pemilu 2019 dari daerah pemilihan (dapil) dan partai politik (parpol) yang sama.
"Sayang kalau aset tersebut tidak terkelola dengan baik. Padahal cukup potensial untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bidang peternakan," lanjut mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel, itu.
Sementara Kalsel yang kini terdiri atas 13 kabupaten/kota juga membutuhkan tenaga terampil serta berpendidikan/berkeahlian di bidang peternakan yang antara lain bisa diperoleh melalui Poltek Peternakan.
Baca juga: Pemprov Kalsel segera bentuk tim atasi anjloknya harga ayam
Oleh sebab itu, Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg dari PPP merasa perlu mengonsultasikan keinginan mendirikan Poltek Peternakan tersebut dengan Pusat Pendidikan, Badan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Kementan.
Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal dapil Kalsel II/Kabupaten Banjar itu berharap, Kementan melalui Pusat Pendidikan, Badan SDM Pertanian dapat menyetujui rencana mendirikan Poltek Peternakan Pelaihari.
"Dengan berdirinya Poltek Peternakan tersebut, kami berharap peternak di Kalsel terbantu untuk mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari tenaga ahli serta berpendidikan tinggi bidang peternakan," demikian Danu.
Latar belakang berdirinya SPP-SNAKMA Pelaihari tersebut antara lain karena "Bumi Tuntung Pandang" Tala ketika itu sudah sebagai sentra usaha peternakan Kalsel yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih.
Baca juga: Pemkab-Arutmin jadikan lahan bekas tambang sebagai peternakan sapi
Di Tala yang merupakan pemekaran Kabupaten Banjar, hingga awal 1980-an terdapat sejumlah ladang ternak sapi antara lain "Imban Ranch" serta "Djoko Ranch", dan usaha peternakan rakyat setempat dengan skala kecil.
Karena itu pula, Tala serta Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang sama-sama sebagai daerah penerima transmigrasi dan pemekaran dari Kabupaten Banjar tersebut menjadi penyedia kebutuhan daging, baik sapi maupun kambing dan ternak unggas (ayam) bagi provinsi setempat khususnya.
Begitu pula hampir setiap Idul Adha, kedua daerah Tala dan "Bumi Salidah" Batola menjadi sasaran kaum Muslim Kalsel untuk mencari/membeli hewan kurban.
Baca juga: Permintaan hewan kurban di Tanah Bumbu menurun.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Poltek Peternakan itu rencananya didirikan di Pelaihari, ibu kota Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel)," ujar anggota Komisi II DPRD Kalsel Ir Danu Ismadi Saderi MS di Banjarmasin sebelum bertolak ke Jakarta, Kamis.
Ia menerangkan, tujuan mendirikan Poltek Peternakan tersebut adalah untuk mengambil kesempatan agar tetap ada kesinambungan Sekolah Pembangunan Pertanian - Sekolah Peternakan Menengah Atas (SPP-SNAKMA) Pelaihari (sekitar 63 kilometer timur Banjarmasin).
SPP-SNAKMA Pelaihari yang berdiri 1 Juni 1982 dan dulu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pendidikan Pelatihan Pertanian Badan Diklatluh Departemen Pertanian tersebut belakangan menghadapi masalah.
Baca juga: Hari ini operasi pasar, ayam broiler ditetapkan Rp15 ribu per kg
"Permasalahannya kesulitan dana pengelolaan aset lahan, kandang dan sarana lain setelah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel sejak 2018," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Pada 2015, SMK tersebut merupakan UPT Dinas Peternakan Kalsel, tutur Danu yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kalselpada Pemilu 2019 dari daerah pemilihan (dapil) dan partai politik (parpol) yang sama.
"Sayang kalau aset tersebut tidak terkelola dengan baik. Padahal cukup potensial untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bidang peternakan," lanjut mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel, itu.
Sementara Kalsel yang kini terdiri atas 13 kabupaten/kota juga membutuhkan tenaga terampil serta berpendidikan/berkeahlian di bidang peternakan yang antara lain bisa diperoleh melalui Poltek Peternakan.
Baca juga: Pemprov Kalsel segera bentuk tim atasi anjloknya harga ayam
Oleh sebab itu, Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg dari PPP merasa perlu mengonsultasikan keinginan mendirikan Poltek Peternakan tersebut dengan Pusat Pendidikan, Badan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Kementan.
Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal dapil Kalsel II/Kabupaten Banjar itu berharap, Kementan melalui Pusat Pendidikan, Badan SDM Pertanian dapat menyetujui rencana mendirikan Poltek Peternakan Pelaihari.
"Dengan berdirinya Poltek Peternakan tersebut, kami berharap peternak di Kalsel terbantu untuk mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari tenaga ahli serta berpendidikan tinggi bidang peternakan," demikian Danu.
Latar belakang berdirinya SPP-SNAKMA Pelaihari tersebut antara lain karena "Bumi Tuntung Pandang" Tala ketika itu sudah sebagai sentra usaha peternakan Kalsel yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih.
Baca juga: Pemkab-Arutmin jadikan lahan bekas tambang sebagai peternakan sapi
Di Tala yang merupakan pemekaran Kabupaten Banjar, hingga awal 1980-an terdapat sejumlah ladang ternak sapi antara lain "Imban Ranch" serta "Djoko Ranch", dan usaha peternakan rakyat setempat dengan skala kecil.
Karena itu pula, Tala serta Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang sama-sama sebagai daerah penerima transmigrasi dan pemekaran dari Kabupaten Banjar tersebut menjadi penyedia kebutuhan daging, baik sapi maupun kambing dan ternak unggas (ayam) bagi provinsi setempat khususnya.
Begitu pula hampir setiap Idul Adha, kedua daerah Tala dan "Bumi Salidah" Batola menjadi sasaran kaum Muslim Kalsel untuk mencari/membeli hewan kurban.
Baca juga: Permintaan hewan kurban di Tanah Bumbu menurun.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019