Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Muad meminta daerahnya meniru Pemerintahan Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan kesehatan karena sampai memberikan uang saku bagi penunggu pasien di rumah sakit.
Hal tersebut dinyatakan politisi Hanura tersebut di Banjarmasin, Sabtu, usai melakukan kunjungan kerja komisi ke Kabupaten Badung dan Denpasar Bali.
"Ternyata warga di daerah Bali itu, kalau ada yang masuk rumah sakit dapat pelayanan ekstra, soalnya sampai ke penunggu pasien dapat uang saku," tuturnya.
Sebab, kata Muad, penunggu orang yang sakit tersebut dianggap tidak bisa bekerja, hingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberi kesejahteraan baginya.
Menurut informasi yang didapat pihaknya saat kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, hal tersebut di atas didukung penuh pihak legislatif.
Memang, lanjut Muad, pendapatan asli daerah (PAD) kedua kabupaten tersebut jauh dari Kota Banjarmasin, bahkan bisa dua kali lipatnya, di mana Banjarmasin hanya memiliki APBD sebesar Rp1,7 triliun.
"Tapi kalau dilihat segi alokasinya terhadap program kesehatan di Bali ini juga tidak terlalu jauh dari Banjarmasin," paparnya.
Apalagi, ujar dia, Pemkot Banjarmasin kini sudah memiliki rumah sakit sendiri, yakni, RSUD Sultan Suriansyah yang rencananya resmi beroperasi pada 24 September 2019, di saat peringatan Hari Jadi ke-493 kota tersebut.
"Dengan memiliki RS sendiri ini, kita harap Pemkot Banjarmasin memikirkan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ini, seperti di daerah Bali tadi," pungkasnya.
Baca juga: RSUD Sultan Suriansyah siap terima pasien BPJS
Baca juga: Pasien bakti kesehatan operasi bibir sumbing jalani screening
Baca juga: SBC Balangan siapkan rumah singgah untuk keluarga pasien
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Hal tersebut dinyatakan politisi Hanura tersebut di Banjarmasin, Sabtu, usai melakukan kunjungan kerja komisi ke Kabupaten Badung dan Denpasar Bali.
"Ternyata warga di daerah Bali itu, kalau ada yang masuk rumah sakit dapat pelayanan ekstra, soalnya sampai ke penunggu pasien dapat uang saku," tuturnya.
Sebab, kata Muad, penunggu orang yang sakit tersebut dianggap tidak bisa bekerja, hingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberi kesejahteraan baginya.
Menurut informasi yang didapat pihaknya saat kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, hal tersebut di atas didukung penuh pihak legislatif.
Memang, lanjut Muad, pendapatan asli daerah (PAD) kedua kabupaten tersebut jauh dari Kota Banjarmasin, bahkan bisa dua kali lipatnya, di mana Banjarmasin hanya memiliki APBD sebesar Rp1,7 triliun.
"Tapi kalau dilihat segi alokasinya terhadap program kesehatan di Bali ini juga tidak terlalu jauh dari Banjarmasin," paparnya.
Apalagi, ujar dia, Pemkot Banjarmasin kini sudah memiliki rumah sakit sendiri, yakni, RSUD Sultan Suriansyah yang rencananya resmi beroperasi pada 24 September 2019, di saat peringatan Hari Jadi ke-493 kota tersebut.
"Dengan memiliki RS sendiri ini, kita harap Pemkot Banjarmasin memikirkan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ini, seperti di daerah Bali tadi," pungkasnya.
Baca juga: RSUD Sultan Suriansyah siap terima pasien BPJS
Baca juga: Pasien bakti kesehatan operasi bibir sumbing jalani screening
Baca juga: SBC Balangan siapkan rumah singgah untuk keluarga pasien
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019