Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Kalimantan Selatan menggelar Pencanangan Pekan Panutan Sadar Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), selepas apel, di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (5/8).
Pekan Panutan Sadar Bayar PBB tersebut ditandai penandatanganan Komitmen Bersama Optimalisasi PBB-P2 dari seluruh camat di hadapan bupati dilanjutkan pembayaran PBB secara simbolis mulai dari sekda, pimpinan SKPD, camat, lurah, hingga kades.
Di hadapan peserta upacara Bupati Batola Hj Noormiliyani AS melalui Pj Sekda H Abdul Manaf menyampaikan sejumlah himbauan kepada para ASN berkenaan dengan tugas-tugas rutin keseharian.
Baca juga: Ribuan anak PAUD dan TK ikuti Gebyar PAUD 2019
Diantara imbauan yang ditekankan mulai menyangkut kedisiplinan, evaluasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2019 serta penyusunan rencana program kegiatan TA 2020.
Menyinggung ujicoba rencana penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dimulai 1 Oktober 2019, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel mengimbau, seluruh ASN agar melakukan absensi secara mandiri melalui aplikasi smart presensi.
Untuk menunjang pelaksanaan tersebut, Diskominfo diharapkan menyiapkan fasilitas koneksi internet, jaringan serta aplikasi smart presensi, Bapegdiklat diminta meng-update database kepegawaian sesuai penempatan dan nama jabatan ASN, Bagian Organisasi diharapkan menyiapkan regulasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan, sedangkan BPKAD diimbau menganalisa kebutuhan keuangan sebagai akibat penerapan TPP.
Terkait Agustusan yang di dalamnya dua momentum bersejarah bagi perjalanan daerah dan bangsa yakni Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalsel tanggal 14 Agustus serta HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-74 tanggal 17 Agustus, bupati mengimbau, para kepala SKPD beserta jajaran untuk dapat menyikapi melalui peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor, memasang bendera merah putih dan atribut lainnya.
Baca juga: Pemkab Batola-BPN kerjasama bidang pertanahan
Khusus masalah Pencanangan Pekan Panutan Sadar Bayar PBB-P2 Tahun 2019, bupati perempuan pertama di Kalsel menginstruksikan, seluruh masyarakat dan ASN agar membayar pajak PBB-P2 yang akan jatuh tempo pada 31 September 2019.
“Harapan saya seluruh ASN bisa menjadi panutan bagi masyarakat di lingkungan masing-masing agar sadar membayar pajak PBB-P2. Karena dengan membayar pajak tepat waktu berarti kita telah turut berpartisipasi dalam rangka membangun Barito Kuala tercinta,” imbau Noormiliyani.
Isteri mantan Bupati Batola H Hasanuddin Murad tersebut menerangkan, pendapatan asli daerah dari pajak daerah salah satunya dari PBB.
Hingga 1 Agustus 2019 ini, sebut dia, penerimaan dari PBB baru mencapai Rp768.557.082 dari total tagihan Rp4.297.645.833.
“Ini menunjukan kesadaran akan pentingnya membayar PBB-P2 masih sangat kurang, di samping masih belum seluruhkan PBB telah terdata dan dijadikan potensi PAD,” ucapnya.
Baca juga: KNPI Kalsel gelar Rapimda dan diskusi kebangsaan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Pekan Panutan Sadar Bayar PBB tersebut ditandai penandatanganan Komitmen Bersama Optimalisasi PBB-P2 dari seluruh camat di hadapan bupati dilanjutkan pembayaran PBB secara simbolis mulai dari sekda, pimpinan SKPD, camat, lurah, hingga kades.
Di hadapan peserta upacara Bupati Batola Hj Noormiliyani AS melalui Pj Sekda H Abdul Manaf menyampaikan sejumlah himbauan kepada para ASN berkenaan dengan tugas-tugas rutin keseharian.
Baca juga: Ribuan anak PAUD dan TK ikuti Gebyar PAUD 2019
Diantara imbauan yang ditekankan mulai menyangkut kedisiplinan, evaluasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2019 serta penyusunan rencana program kegiatan TA 2020.
Menyinggung ujicoba rencana penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dimulai 1 Oktober 2019, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel mengimbau, seluruh ASN agar melakukan absensi secara mandiri melalui aplikasi smart presensi.
Untuk menunjang pelaksanaan tersebut, Diskominfo diharapkan menyiapkan fasilitas koneksi internet, jaringan serta aplikasi smart presensi, Bapegdiklat diminta meng-update database kepegawaian sesuai penempatan dan nama jabatan ASN, Bagian Organisasi diharapkan menyiapkan regulasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan, sedangkan BPKAD diimbau menganalisa kebutuhan keuangan sebagai akibat penerapan TPP.
Terkait Agustusan yang di dalamnya dua momentum bersejarah bagi perjalanan daerah dan bangsa yakni Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalsel tanggal 14 Agustus serta HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-74 tanggal 17 Agustus, bupati mengimbau, para kepala SKPD beserta jajaran untuk dapat menyikapi melalui peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor, memasang bendera merah putih dan atribut lainnya.
Baca juga: Pemkab Batola-BPN kerjasama bidang pertanahan
Khusus masalah Pencanangan Pekan Panutan Sadar Bayar PBB-P2 Tahun 2019, bupati perempuan pertama di Kalsel menginstruksikan, seluruh masyarakat dan ASN agar membayar pajak PBB-P2 yang akan jatuh tempo pada 31 September 2019.
“Harapan saya seluruh ASN bisa menjadi panutan bagi masyarakat di lingkungan masing-masing agar sadar membayar pajak PBB-P2. Karena dengan membayar pajak tepat waktu berarti kita telah turut berpartisipasi dalam rangka membangun Barito Kuala tercinta,” imbau Noormiliyani.
Isteri mantan Bupati Batola H Hasanuddin Murad tersebut menerangkan, pendapatan asli daerah dari pajak daerah salah satunya dari PBB.
Hingga 1 Agustus 2019 ini, sebut dia, penerimaan dari PBB baru mencapai Rp768.557.082 dari total tagihan Rp4.297.645.833.
“Ini menunjukan kesadaran akan pentingnya membayar PBB-P2 masih sangat kurang, di samping masih belum seluruhkan PBB telah terdata dan dijadikan potensi PAD,” ucapnya.
Baca juga: KNPI Kalsel gelar Rapimda dan diskusi kebangsaan
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019