Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengajak segenap komponen bangsa khususnya warga "Bumi Saijaan" kembali merajut persatuan setelah Pemilu 2019, dengan menyampingkan segala bentuk perbedaan pilihan.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif, Sabtu, mengimbau semua elemen terutama jajaran elite partai dan birokrat, untuk menjaga suasana damai ini tetap aman dan kondusif.
"Kami sangat menyayangkan kerusuhan di Jakarta, semoga hal ini tidak meluas ke daerah, dan dihimbau agar semua menaati aturan," kata Arif.
Sebab, Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatu ada aturan hukumnya berikut lembaganya.
Jika ada yang tidak merasa puas atau dirugikan, maka bisa menempuh jalur hukum seperti Bawaslu atau Panwaslu kalau di daerah, hingga ke jenjang berikutnya seperti MK (mahkamah konstitusi) dan itu dilindungi undang-undang.
Bersamaan itu, mantan pengacara ini juga mengharapkan sikap dewasa dan bijaksana bagi para elite partai dan birokrat agar tidak membuat pernyataan yang dapat memancing dan memprovokasi rakyat.
"Jangan sampai dengan pernyataan yang 'aneh-aneh' itu menimbulkan reaksi negatif sehingga mengakibatkan perpecahan antar anak bangsa," katanya.
Menurut Arif, pemilu 2019 telah usai, dengan segala kekurangan dan kelebihannya jalan pesta demokrasi hendaknya disyukuri, tentunya juga perlu dievaluasi bagi semua pihak.
Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka jalur hukum bisa ditempuh melalui lembaga-lembaga negara yang sudah ada, di semua tingkatan mulai kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
"Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini bersama, jangan tercabik-cabik oleh kepentingan tertentu," ajaknya.
Pada kesempatan itu, politisi Partai PPP ini mengaku bersyukur atas kelancaran pelaksanaan pemilu 2019 di Kotabaru walaupun Bumi Saijaan diakui sebagai daerah yang tergolong tingkat kerawanan cukup tinggi menjelang pelaksanaan Pemilu.
"Hal itu dikarenakan adanya perbedaan pilihan dan dukungan, sebagai akibat dari penerapan sistem demokrasi," kata Arif.
Selain itu secara geografis, Kotabaru yang terdiri dari pulau-pulau ini memang cukup luas, sehingga dipastikan banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang keberadaannya tidak sebanding dengan jumlah personil yang menjaga keamanan.
Namun demikian, lanjut Arif, sepanjang sejarah tidak pernah terjadi konflik yang melibatkan perpecahan di Bumi Saijaan, hal itu karena memang masyarakat sudah semakin cerdas dan dewasa dalam menyikapi perbedaan.
Untuk itu, jika melihat dari sisi positifnya, kerawanan tersebut hendaknya menjadikan semua pihak berpartisipasi dalam menciptakan suasana yang damai dan aman.
Terutama para elite baik di pusat hingga daerah, hendaknya lebih bijak dan santun dalam berkomentar, jangan ada statemen atau komentar yang menyudutkan pihak tertentu, walaupun ada perbedaan pandangan dan dukungan.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif, Sabtu, mengimbau semua elemen terutama jajaran elite partai dan birokrat, untuk menjaga suasana damai ini tetap aman dan kondusif.
"Kami sangat menyayangkan kerusuhan di Jakarta, semoga hal ini tidak meluas ke daerah, dan dihimbau agar semua menaati aturan," kata Arif.
Sebab, Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatu ada aturan hukumnya berikut lembaganya.
Jika ada yang tidak merasa puas atau dirugikan, maka bisa menempuh jalur hukum seperti Bawaslu atau Panwaslu kalau di daerah, hingga ke jenjang berikutnya seperti MK (mahkamah konstitusi) dan itu dilindungi undang-undang.
Bersamaan itu, mantan pengacara ini juga mengharapkan sikap dewasa dan bijaksana bagi para elite partai dan birokrat agar tidak membuat pernyataan yang dapat memancing dan memprovokasi rakyat.
"Jangan sampai dengan pernyataan yang 'aneh-aneh' itu menimbulkan reaksi negatif sehingga mengakibatkan perpecahan antar anak bangsa," katanya.
Menurut Arif, pemilu 2019 telah usai, dengan segala kekurangan dan kelebihannya jalan pesta demokrasi hendaknya disyukuri, tentunya juga perlu dievaluasi bagi semua pihak.
Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka jalur hukum bisa ditempuh melalui lembaga-lembaga negara yang sudah ada, di semua tingkatan mulai kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
"Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini bersama, jangan tercabik-cabik oleh kepentingan tertentu," ajaknya.
Pada kesempatan itu, politisi Partai PPP ini mengaku bersyukur atas kelancaran pelaksanaan pemilu 2019 di Kotabaru walaupun Bumi Saijaan diakui sebagai daerah yang tergolong tingkat kerawanan cukup tinggi menjelang pelaksanaan Pemilu.
"Hal itu dikarenakan adanya perbedaan pilihan dan dukungan, sebagai akibat dari penerapan sistem demokrasi," kata Arif.
Selain itu secara geografis, Kotabaru yang terdiri dari pulau-pulau ini memang cukup luas, sehingga dipastikan banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang keberadaannya tidak sebanding dengan jumlah personil yang menjaga keamanan.
Namun demikian, lanjut Arif, sepanjang sejarah tidak pernah terjadi konflik yang melibatkan perpecahan di Bumi Saijaan, hal itu karena memang masyarakat sudah semakin cerdas dan dewasa dalam menyikapi perbedaan.
Untuk itu, jika melihat dari sisi positifnya, kerawanan tersebut hendaknya menjadikan semua pihak berpartisipasi dalam menciptakan suasana yang damai dan aman.
Terutama para elite baik di pusat hingga daerah, hendaknya lebih bijak dan santun dalam berkomentar, jangan ada statemen atau komentar yang menyudutkan pihak tertentu, walaupun ada perbedaan pandangan dan dukungan.*
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019