Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Ngadimun mengatakan SMA Banua "Bilingual Boarding School" yang menerapkan program sekolah bertaraf internasional tidak terpengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).
"SMA Banua merupakan sekolah milik provinsi dan dibiayai secara penuh oleh pemerintah provinsi, sehingga tidak terpengaruh dengan keputusah MK tentang penghapusan program RSBI atau SBI," kata Ngadimun di Banjarmasin, Rabu.
Menurut dia, Pemprov Kalsel sendiri memiliki tiga sekolah yang dibiayai APBD selain sekolah Banua yaitu sekolah peternakan di Kabupaten Tanah Laut dan SLBC, serta yang sedang dalam proses adalah sekolah "autism center".
Sekolah-sekolah tersebut, tambah Ngadimun, merupakan sekolah milik Pemprov yang seluruh biayanya diambilkan dari APBD, sebagai salah satu upaya serius dari pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan wilayah Kalsel.
Hal tersebut, kata dia, tentu berbeda dengan program sekolah RSBI/SBI yang sebagian biaya pendidikannya terutama untuk mendapatkan fasilitas tambahan penunjang kurikulum, berasal dari pungutan kepada orangtua dan sebagian dari subsidi pemerintah.
"Apalagi tentang teknis penghapusan RSBI/SBI saat ini sedang dalam pembahasan di pemerintah pusat sehingga belum ada aturan pastinya," katanya.
SMA Banua Bilingual Boarding School Kalimantan Selatan merupakan sekolah yang didirikan atas kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Yayasan PASIAD Turki.
Sekolah ini berstatus sekolah negeri yang operasionalnya diambilkan dari dana APBD Pemprov Kalsel.
Sedangkan kurikulum yang diterapkan di sekolah ini merupakan penggabungan antara KTSP dan kurikulum yang dimiliki PASIAD, begitu juga dengan tim pengajarnya berasal dari guru-guru PNS Pemprov yang semuanya berlatar belakang pendidikan S2 dan guru-guru dari PASIAD Turki.
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin berharap sekolah ini nantinya diharapkan menjadi model dan yang terbaik serta menjadi kiblat pendidikan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.
 Dari sekolah tersebut, diharapkan akan diperoleh sumber daya manusia yang handal sehingga nantinya mampu membantu mempercepat pembangunan Kalsel, karena yang masuk di sekolah tersebut merupakan siswa pilihan dan dibiayai penuh oleh pemerintah provinsi./D.
(T.U004/B/E005/E005) 16-01-2013 20:06:34
