DPRD: segera selesaikan pembangunan bendungan di Kalsel

Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bidang Pembangunan dan Infrastruktur mengharapkan pembangunan bendungan di provinsinya segera selesai dan tuntas.

"Guna penuntasan pembangunan bendungan tersebut kami mendatangi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi SIP di Banjarmasin, Kamis.

Ia menjelaskan, pengertian tuntas tersebut tidak cuma selesai bangunan utama/bendungan, tetapi juga minimal hingga saluran pembagi ketiga (tersier) sehingga betul-betul berfungsi sebagai irigasi pertanian.

Di Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare yang terbagi atas 13 kabupaten/kota terdapat empat bendungan yang belum tuntas pembangunannya, yaitu Bendungan Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Selain itu, Bendungan Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Pitap Kabupaten Balangan dan Bendungan Kinarum Kabupaten Tabalong.

Kemudian dalam penantian atau proses pembangunannya yaitu Bendungan Pipitak Jaya Kabupaten Tapin yang konon masuk program strategis nasional (PSN) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla.

Anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, alasan agar pembangunan bendungan-bendungan tersebut segera selesai dan tuntas, antara lain sebagai salah satu upaya peningkatan produksi padi.

"Kita ingin bukan saja mampu mempertahankan swasembada pangan, tetapi lebih dari itu, yaitu keadaan yang sudah surplus terus meningkat serta bisa sebagai penyangga ketahanan pangan nasional, terutama beras," tuturnya menjawab Antara Kalsel.

Alasan lain yang cukup strategis, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, HSS dan HST itu, untuk menunjang program kedaulatan pangan sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo.

Dalam hubungannya dengan pembangunan pertanian di Kalsel, dia menambahkan, selain bendungan juga terdapat Polder Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), serta tata hidro mikro untuk daerah pertanian pasang surut di Kabupaten Barito Kuala (Batola).

"Permasalahan Polder Alabio dan sistem tata hidro mikro Batola juga menjadi agenda pembicaraa Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Supian HK SH dari Partai Golkar ketika pertemuan dengan pihak Ditjen Sumber Daya Air," demikian Riswandi.